HomeCelotehKabinet Jokowi “Kocar-Kacir”?

Kabinet Jokowi “Kocar-Kacir”?

“We argue all the time. You always say I’m wrong. I’m pretty sure I’m right” – Khalid, penyanyi asal Amerika Serikat (AS)


PinterPolitik.com

Alam Indonesia kini bisa dibilang tengah menangis. Bagaimana tidak? Berbagai bencana alam terus terjadi di bumi pertiwi ini – mulai dari gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar), banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), tanah longsor di Jawa Barat (Jabar), dan, yang terbaru, gempa bumi di laut Sulawesi Utara (Sulut).

Di tengah berbagai bencana alam yang terjadi, tidak sedikit pihak bilang bahwa kini saatnya kita kembali memelihara alam dan lingkungan hidup sekitar kita. Bagaimana pun juga, situasi alam di sekitar kita juga bergantung pada apa yang kita lakukan dan berikan pada lingkungan hidup.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Marsudi Syuhud, misalnya, menyebutkan bahwa berbagai bencana alam – atau ekologis – dapat terjadi akibat dzoharol fasaadu fillbarry walbahry bimaa kasabt aidinnasi (kerusakan akibat tangan manusia). Maka dari itu, menurut beliau, ini adalah saatnya bagi Indonesia untuk muhasabah dan saling bahu-membahu.

Tapi nihkayak-nya, upaya bahu-membahu agak sulit dilakukan. Gimana nggak? Kini, perdebatan malah terjadi pada soal apa yang menyebabkan bencana-bencana alam ini terjadi – khususnya banjir yang terjadi di Kalsel.

Yang terbaru nih, komentar juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Kata beliau nih, eksploitasi alam yang sembarangan merupakan salah satu penyebab akan terjadinya banjir di provinsi dengan ibu kota di Banjarmasin tersebut.

Baca Juga: Airlangga Hartarto dan Oliver Twist

Pembelaan Pak Moeldoko

Berdasarkan pernyataan dalam siaran pers resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pengambilan keuntungan yang terlalu besar dari eksploitasi alam turut menyebabkan kerugian bagi banyak orang lain. Hmmkok sepertinya Pak Muhadjir ini nggak ngikutin briefing dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Baca juga :  Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Kalau kita ingat-ingat kembali, Pak Jokowi kan beberapa waktu lalu sempat bilang kalau penyebab banjir Kalsel adalah curah hujan yang tinggi. Senada dengan Pak Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar juga menyebutkan bahwa terdapat anomali cuaca yang menyebabkan sungai Barito tak mampu menampung air hujan.

Wah wahkok jadi beda-beda gini? Bukannya waktu itu udah dibilang kalau setiap menteri nggak boleh punya visi sendiri-sendiri ya? Ingat, hanya visi Pak Presiden lho yang perlu dijalankan oleh para pembantunya di kabinet.

Apalagi nih, perbedaan pendapat seperti ini nggak cuma terjadi dalam polemik soal penyebab banjir Kalsel lho. Soal kabar bahwa Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang pernah tertular Covid-19, misalnya, pemerintah tampaknya juga memiliki sikap yang berbeda-beda.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, misalnya, bilang kalau status positif Airlangga hanya perlu diketahui beberapa orang saja. Sementara, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito pada September 2020 lalu pernah bilang kalau pejabat publik perlu terbuka bila terpapar sebagai bagian dari transparansi publik.

Hmm, ya udah lah. Mungkin nih, apa yang terjadi di dalam pemerintahan Jokowi ini penuh dengan drama ya. Hmm, apa mungkin ini pertanda bahwa kabinet Jokowi ini mulai “kocar-kacir” dalam menghadapi diskursus publik ya? Wah wah. (A43)

Baca Juga: PDIP Jadi Partai Hijau?

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Filosofi Avatar Aang ala Prabowo?

Dalam serial Netflix terbaru, Avatar Aang telah kembali dari absennya selama 100 tahun. Apakah filosofi ala Avatar Aang juga diterapkan Prabowo?

Menguak Siasat Retno “Rayu” Prabowo?

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi tampak aktif dan tegas bela Palestina. Mungkinkah ini upaya "rayu" presiden selanjutnya, Prabowo Subianto?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?