HomeCelotehHanya Pratikno Yang Dipercaya Jokowi?

Hanya Pratikno Yang Dipercaya Jokowi?

“Pak Mensesneg diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantar naskah UU Cipta Kerja ke NU dan MUI”. – Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media


PinterPolitik.com

Tersebutlah Marcus Vipsanius Agrippa, tangan kanan dan orang kepercayaan Caesar Augustus, sang kaisar besar Romawi. Memang tak banyak orang berkisah tentang sosok Agrippa. Namun, jika ada satu tokoh yang harus ditunjuk sebagai orang yang berjasa besar untuk kesuksesan kekuasaan Augustus, maka orang itu adalah Agrippa.

Selama 15 tahun ia menjadi co-emperor – kalau ingin disebut demikian, orang kedua setelah kaisar – di era tersebut. Ia dikenal sebagai jenderal perang yang sangat berbakat di daratan, bisa pula memimpin pertempuran di laut, sering dianggap sebagai diplomat yang pragmatis, pejabat publik yang pekerja keras, filantropi yang murah hati dan sahabat yang sangat loyal.

Hmm, intinya kisahnya positif lah tentang si Agrippa ini. Doi selalu jadi tokoh yang bisa diandalkan oleh Augustus untuk misi atau pekerjaan apa pun, mulai dari menumpas pemberontak di utara Spanyol hingga memperbaiki selokan mampet di kota Roma. Orang yang dapat diandalkan dalam segala hal.

Bahkan, dalam segala kejayaan Augustus – yang saking hebatnya namanya masih dipakai hingga saat ini sebagai nama bulan ke-8 dalam kalender masehi – sang kaisar itu dianggap tak akan bisa sukses tanpa sosok Agrippa.

Nah, kisah tentang Agrippa ini menarik untuk dijadikan refleksi dalam konteks yang terjadi pada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Doi ini emang bisa dibilang sebagai salah satu menteri terdekat Presiden Jokowi dan selalu menjadi perpanjangan tangan sang presiden dalam hampir setiap langkah krusial.

Yang terbaru, Pak Pratikno diminta Presiden Jokowi untuk menemui Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengantarkan naskah UU Cipta Kerja yang beberapa waktu terakhir jadi produk hukum paling kontroversial di hadapan publik. Doi juga akan menjelaskan mengapa pemerintah melihat UU ini penting untuk segera dijalankan saat ini.

Konteks ini menarik untuk dilihat mengingat di tengah penolakan yang masif, pemerintah mau tidak mau memang harus berupaya membangun komunikasi yang lancar ke semua pihak. Harapannya tentu saja dengan komunikasi yang terbuka, tidak ada disinformasi serta UU Cipta Kerja bisa diterima oleh lapisan masyarakat.

Wih, emang misi yang penting banget nih yang diemban oleh Pak Pratikno. NU dan MUI emang jadi dua institusi berbasis keagamaan yang sangat penting untuk didekati. Katanya sih mau ke Muhammadiyah juga, namun pemimpin ormas tersebut disebut sedang ada di luar kota.

Pak Pratikno sendiri sudah dipercaya loh sebelum Pak Jokowi berkuasa pada 2014 lalu, yakni ketika jadi bagian dari tim transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Pada 2019 lalu juga mantan Rektor UGM ini jadi semacam pimpinan tim internal yang menyeleksi cawapres untuk Presiden Jokowi. Publik tentu masih ingat tentang Mahfud MD yang sudah siap-siapa ukur baju untuk jadi cawapres, walaupun pada akhirnya tidak jadi. Itu juga yang menghubungi adalah Pak Pratikno.

Hmm, menarik nih untuk ditunggu kiprah selanjutnya dari doi. Sejauh ini publik emang melihat bagaimana vitalnya peran Pak Pratikno buat pemerintahan Presiden Jokowi. Emang tangan kanan sejati nih. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.