“Peraturan seringkali bisa disiasati. Namun, asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati” – Najwa Shihab, jurnalis asal Indonesia
Gengs, apa sih di pikiran kalian ketika mendengar nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali? Pasti yang ada di pikiran kalian yaitu sebuah lembaga yang bagaikan pahlawan dengan kesederhanaan dan integritas tinggi.
Bahkan, berdasarkan pengalaman mimin nih ketika dulu mengadakan kegiatan dan mengundang salah satu pimpinan di KPK, doi dibayar pun tidak mau, gengs. Lah, kok dibayar, dijemput di bandara – bahkan hanya sekedar makan saja – mereka tuh menolak.
Hanya ambil minum air botol yang harganya tidak lebih dari Rp 5.000,00. Kalau itu maklum lah ya, habis ngomong panjang lebar masa sih nggak minum sedikit pun. Kan seret, cuy. Hehehe.
Nah, identitas yang telah lama dibentuk itu lambat laun kelihatannya mulai luntur dan hilang, sob. Kenapa mimin mengatakan bahwa itu semua mulai hilang? Pasalnya, secara mengejutkan, KPK Jilid V di bawah komando Bapak Firli Bahuri ini mengajukan anggaran pembelian mobil dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), cuy.
Mobil dinas yang diusulkan untuk ketua KPK, yaitu Pak Firli sendiri, senilai Rp 1,45 miliar. Dalam hal nilai dan spesifikasi mobil, doi meminta sekelas kendaraan baru para menteri dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta DPR, yaitu Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Sementara, mobil dinas yang diusulkan untuk wakil ketua masing-masing mencapai Rp 1 miliar dan dewan pengawas serta pejabat eselon 1 Rp 702 juta.
Coba kalian bayangkan dan berpikir sejenak. Berapa total anggaran yang diajukan? Anggap saja komposisi KPK yaitu satu ketua, empat wakil ketua, lima dewan pengawas, dan empat pejabat eselon I. Beh, Rp 1 triliun lebih, sob, kalau dihitung.
Weleh-weleh, ini bagaimana ya Pak Firli Bahuri? Kalau kata Bu Tejo, “Hati nuraninya loh”. Mbok ya dipikir dan direnungkan terlebih dahulu sebelum meminta. Ini kan kondisinya sedang pandemi Covid-19. Masyarakat jelas lebih membutuhkan anggaran tersebut. Hadeuhh.
Terlebih, sejak berdiri pada 2003, para pejabat KPK hanya menggunakan kendaraan pribadi. Selama empat periode memang tidak mengenal mobil dinas untuk para pimpinan. Meski tawaran mobil dinas sebenarnya sudah muncul sejak Jilid I, tetapi ditolak dan berlaku hingga Jilid IV.
Itu semua untuk apa, sob? Ya, jelas untuk menunjukkan integritas dan independen dari negara sehingga nanti, jika mau menangkap koruptor, bisa tanpa tedeng aling-aling langsung diringkus.
Apa lagi nih, gajinya Pak Firli ini nggak main-main dan cukup besar loh, yaitu totalnya Rp 123,9 juta per bulan. Karena adanya hal ini, sampai membuat Bung Saut Situmorang, sebagai mantan pimpinan KPK langsung angkat bicara dan menyarankan Pak Firli agar menggunakan uang tunjangan transportasi untuk kredit mobil baru saja.
Duh, rasanya melihat fenomena KPK yang seperti sekarang nih mimin jadi mau bernyanyi, “Aku yang dulu bukanlah yang sekarang”. Hehehe.
Lagian, apa Pak Firli nggak takut mendapatkan panggilan lagi nih? Sebelumnya kan sudah pernah dipanggil terkait pelanggaran kode etik. Masa sih mau jatuh di lubang yang sama? Keledai saja tidak akan masuk dua kali di lubang yang sama. Upss. (F46)
