HomeCelotehDiam-diam Ganjar Hajar Prabowo

Diam-diam Ganjar Hajar Prabowo

“Ganjar walaupun sering muncul di survei, tetap agak berat untuk melaju di Pilpres. Karena ada persoalan dalam kasus e-KTP. Dalam kasus tersebut, Ganjar disebut-sebut oleh pihak lain terlibat. Itulah yang membuat langkah Ganjar sedikit berat”. – Arya Fernandes, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)


PinterPolitik.com

Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kini jadi salah satu sosok paling diperhitungkan di tingkat nasional. Bukan tanpa alasan, doi dianggap sebagai tokoh potensial yang bisa menjadi penantang serius untuk Pilpres 2024.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Salah satunya adalah survei dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis beberapa hari terakhir ini. Nggak tanggung-tanggung, nama Ganjar bahkan menjadi yang tertinggi dan bahkan unggul atas calon kuat seperti Prabowo Subianto.

Dalam survei tersebut, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 18,7 persen. Ia disusul oleh Prabowo Subianto dengan 16,8 persen, lalu Anies Baswedan dengan 14,4 persen, Sandiaga Salahuddin Uno dengan 8,8 persen, dan Ridwan Kamil dengan 7,6 persen.

Adapun tokoh-tokoh yang tersisa seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa, Gatot Nurmantyo dan sebagainya masih di bawah angka 5 persen.

Pencapaian ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Pasalnya, Ganjar selalu menduduki tempat teratas dalam 3 survei terakhir. Beberapa pihak juga menyebutnya sebagai salah satu kandidat paling menjanjikan untuk Pilpres 2024.

Ia disebut mampu membangun koneksi lintas generasi yang membuatnya bisa diterima semua lapisan masyarakat, baik itu anak muda, buruh, petani, pengusaha, dan lain sebagainya. Lihat saja aksi-aksinya di media sosial dan pendekatan-pendekatan yang digunakannya untuk menyelesaiakan persoalan-persoalan yang ada di daerahnya.

Beh, kalau kata orang Ambon: “Seng ada lawan nih Pak Ganjar”. Bukan Pak Ganjar akan lawan seng loh maksudnya, tapi kader PDIP itu emang nggak ada lawannya.

Baca juga :  Hasto dan Politik Uang UU MD3

Nah, berkaitan dengan PDIP, salah satu tantangan terbesar Pak Ganjar adalah partai banteng tersebut. Soalnya, doi harus meyakinkan si merah itu untuk memberikannya dukungan. Mirip-mirip sama Pak Jokowi pada 2014 lalu lah.

Ini jadi persoalan yang cukup pelik karena pengambilan keputusan di PDIP akan sangat ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri. Apalagi, di internal PDIP juga ada sosok seperti Ketua DPR Puan Maharani – sang putri mahkota – yang secara politik juga cukup kuat.

Selain itu, Pak Ganjar juga sempat tuh dikait-kaitkan dengan kasus e-KTP, sekalipun tidak terbukti bersalah. Ini bisa jadi serangan kampanye yang efektif kalau doi jadi maju.

Selain dua isu itu, mungkin nggak ada hal lain yang bisa menjadi penghalang buat Gubernur berambut putih itu. Buat Pak Prabowo, hati-hati nih pak. Pak Ganjar ini ibaratnya rookie yang naik kelas dari Moto2 ke MotoGP. Hehehe.

Jangan-jangan bakal kuat dan bisa jadi pemenang. Rookie yang hebat banyak loh. Di MotoGP ada Marc Marquez. Di seri film animasi ada Lightning McQueen – itu loh di film Cars. Musim ini di Liga Inggris ada Leeds United. Dan masih banyak yang lainnya lagi.

Emang nih Pak Ganjar lagi bahaya-bahayanya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.