“Yo, I’m just gonna write down my first thoughts and see where this takes me” – Eminem, penyanyi rap asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
S
eperti yang kita ketahui, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam masa periode kedua ini akan banyak berfokus pada kebijakan ekonomi dan investasi. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah akhirnya menerapkan beberapa kebijakan yang memungkinkan agar laju investasi dapat meningkat.
Perumusan omnibus law yang kini tengah ramai dibicarakan di publik misalnya, bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi. Rancangan aturan besar itu nantinya diharapkan dapat memangkas regulasi dan aturan investasi.
Selain perbaikan dari sisi regulasi, pemerintah juga tak lelah mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sampai-sampai harus sering bepergian ke luar negeri untuk menarik para investor.
Selain itu, tugas ini turut dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satu bagian dari BPKM – Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) – memiliki tugas untuk mempromosikan investasi Indonesia ke para calon investor di luar negeri.
Namun, tugas BPKM itu kayaknya menemui beberapa tantangan tuh. Beberapa waktu lalu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencurahkan isi hatinya (curhat) mengenai tugas spesifik tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020.
Kata beliau, bahan materi yang dibutuhkan untuk membuat promosi yang dimiliki oleh BKPM masih terbatas. Akhirnya, Pak Bahlil dan kawan-kawan harus mengarang bebas tuh dalam menulis isi materi promosi.
Akibatnya, isi promosi hanya menyebutkan data mengenai geografi dan demografi Indonesia. Namun, ketika ditanya soal posisi tambang dan perizinannya, BKPM mengaku kekurangan data.
Waduh, masa iya nggak malu dengan negara-negara lain? Mungkin, Pak Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa ngebantu Pak Bahlil buat mempertajam karangan bebasnya. Pak Bahlil sendiri juga udah minta arahan dari Pak Presiden dan Bu Menkeu biar nggak diketawain sama Korea Selatan dan Malayasia tuh.
Hmm, tapi, bukannya Pak Bahlil kemarin udah sempat dibantuin ya sama Pak Jokowi. Pada Novermber 2019 lalu, Pak Presiden sampai ngebikin Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2019 lho buat BKPM.
Dalam Inpres tersebut, Kepala BKPM dan para menteri Kabinet Indonesia Maju udah diminta untuk saling berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kan, bisa juga tuh saling kerja sama buat memenuhi data yang diperlukan dalam materi promosi.
Hmm, kan, dengan begitu, Pak Bahlil bisa terbantu tuh mengarang bebasnya. Eits, tapi, harus bagus dong mengarangnya biar para investor bisa tertarik. Jangan sampai lah pengalaman mantan Kepala BKPM Thomas Lembong terulang lagi di era Pak Bahlil. Hehe. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
