“Seharusnya tidak menjadi ganjalan bagi KPK untuk dapat memeriksa mereka (Megawati dan Hasto Kristyanto)”. – Kurnia Ramadhan, Peneliti ICW
Akhirnya Presiden Jokowi melakukan kocok ulang kabinetnya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah satu wajah baru yang akan mengisi jabatan Menteri Sosial yang ditinggalkan Juliari Batubara. Buat yang belum tahu, Pak Juliari ini terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial dan kini udah jadi tersangka di KPK.
Nah, karena sama-sama dari PDIP, publik berharap agar pergantian pucuk pimpinan ini tidak mempengaruhi proses hukum yang tengah menjerat Juliari. Pasalnya, KPK sedang menelusuri apakah kasus ini sampai menjerat petinggi PDIP atau tidak.
Baca juga: Sudah Saatnya Prabowo Tiru Megawati?
Soalnya, awalnya diketahui bahwa dana bantuan yang dipotong berjumlah Rp 10 ribu per paket sembako. Tempo menyebutkan bahwa jika asumsinya ada 22,8 juta paket sembako, maka korupsinya bisa mencapai Rp 228 miliar – sekalipun yang dituduhkan kepada Juliari baru Rp 17 miliar berdasarkan barang bukti yang ada.
Namun, belakangan disebut-sebut bahwa jumlah yang diduga ditilep mencapai Rp 100 ribu per paket sembako. Kalau jumlah tersebut yang benar, total penyelewengannya bisa menjadi sangat besar. Nah, kemana dong duit-duit yang lain?
Hal inilah yang membuat publik mendesak KPK untuk memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan Juliari, termasuk para petinggi PDIP. Mulai dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, bahkan hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wih, ngeri-ngeri sedap nih. Upps.
Apalagi, investigasi Tempo beberapa waktu lalu juga sempat menyebutkan bahwa ada nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang ikut disebut-sebut memberikan rekomendasi tertentu. Gibran sendiri sudah membantah hal tersebut.
Hmm, jadi makin rumit kasusnya nih. Udah nyerempet-nyerempet ke Megawati dan Jokowi.
Tapi, berani nggak sih KPK memeriksa Bu Mega? Lha soalnya, untuk waktu yang lama Bu Mega kan juga tersangkut paut dengan kasus macam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Namun, belum-belum juga tuh diperiksa sama KPK.
Padahal, banyak yang bilang bahwa Bu Mega ikut bertanggungjawab karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas atau SKL pada para obligor yang belum membayar kewajibannya. Ini salah satunya disinggung oleh ekonom senior Rizal Ramli yang menyebutnya sebagai “hal yang aneh”.
Hmm, jadi berasa kayak permainan game nih kasus-kasus korupsi ini. Soalnya ini levelnya udah menuju ke titik melawan bos musuhnya yang biasanya paling sulit dikalahkan. Uppps.
Semoga KPK tetap maju terus dan pantang mundur ya dan tidak tersangkut paut dengan konflik kepentingan tertentu. Yuhuuu. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
