“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya”. – Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Kisruh di Partai Demokrat udah berasa kayak konflik dalam sinetron Ikatan Cinta yang saat ini lagi digandrungi para ibu-ibu. Buat yang belum tahu, sinetron ini disiarkan oleh RCTI dan emang udah jadi “makanan” harian para penguasa remote TV.
Bayangkan, ada ibu-ibu yang bawa kompor dan penggorengannya ke depan TV biar bisa nonton sambil goreng tempe. Hadeh.
Tapi, nuansa serupa juga kini tengah terjadi pada Partai Demokrat. Konfliknya udah bikin orang goreng tempe sambil nonton TV. Bukan hanya karena serunya, tapi karena presenter Kompas TV yang kebingungan menengahi perdebatan antara Jhoni Allen dengan lawan debatnya yang dari kubu AHY.
Baca juga: Bukan Anies-Gibran, Mengapa Jokowi Dorong Pilkada 2024?
Itu presenternya sampai tepuk-tepuk tangan saking bingungnya. Hehehe. Susah emang kalau udah beda pendapat sampai ke akar-akarnya.
Nah, “konfliknya” makin sengit, setelah beberapa pihak bahkan meminta Presiden Jokowi mencopot Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Soalnya Pak Moeldoko dianggap tidak beretika dengan akhirnya “mau” menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Salah satu yang meminta agar Moeldoko dicopot adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Pak Jimly juga minta pemerintah untuk tetap bersikap netral dalam menyikapi konflik ini.
Menurutnya, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang mengesahkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sementara opsi kedua, pemerintah atau Presiden Jokowi bisa langsung memecat Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Hmm, opsinya kok ngeri-ngeri sedap ya kedengarannya. Terutama yang opsi kedua itu. Soalnya, kalau mecat Pak Moeldoko, bisa ada gejolak politik tersendiri yang bakal ditimbulkan juga. Ibaratnya maju kena mundur kena lah kayak judul film Warkop Dono Kasino Indro. Hehehe.
Yang jelas, pemerintah memang perlu mengambil sikap yang tepat dalam menanggapi konflik yang terjadi pada kasus Partai Demokrat ini. Soalnya, kalau salah langkah, bisa saja akan ada persepsi yang timbul di masyarakat terkait demokrasi dan distem kepartaian di negara ini.
Apalagi, status Pak Moeldoko kan bagian dari lingkaran utama kekuasaan Pak Jokowi. Jadinya makin rumit deh. Well, menarik untuk ditunggu gimana kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
