“Damn, things changed” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
PinterPolitik.com
Persoalan sosial dan politik yang menghantui wilayah Papua dan Papua Barat sepertinya tidak akan ada habisnya. Berbagai isu seperti diskriminasi, pembangunan infrastruktur, hingga konflik bersenjata kerap mewarnai pembicaraan publik, baik di media massa maupun media sosial.
Bulan Agustus lalu misalnya, menjadi momen di mana insiden diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, menimbulkan gelombang demonstrasi yang besar di pulau ujung timur Indonesia tersebut. Tak jarang kekerasan turut mewarnai protes-protes kala itu.
Itulah kenapa – guna menghindari kekerasan yang tidak diperlukan – banyak pihak mendorong adanya cara-cara yang damai dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Salah satunya adalah saran dari Pak Mahfud MD.
Kala itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyarankan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menggunakan cara-cara yang tidak represif dalam menyelesaikan konflik Papua. Dengan penggunaan cara persuasif tanpa kekerasan, pelanggaran hukum dalam upaya penyelesaian konflik dapat terhindarkan.
Hmm, benar nih pernyataan Pak Mahfud. Bukan cara yang tepat bila harus secara agresif menyakiti saudara-saudara sebangsa sendiri – apalagi bila sampai melanggar hak asasi manusia (HAM).
Tapi nih, uniknya, Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sepertinya punya cara yang berbeda nih soal isu Papua. Beberapa waktu lalu, dengan mengutip International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR), beliau menyampaikan kalau setiap negara yang berdaulat atas wilayahnya dapat menjalankan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya dengan segala daya yang dimiliki.
Waduh, langkah-langkah yang bagaimana nih yang dimaksud Pak Mahfud? Hmm, kalau kata Pak Mahfud sih, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyentuh aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan keamanan.
Lho, kok jadi agak beda ya? Bukannya dulu Pak Mahfud memberi saran agar menggunakan persuasi? Kok sekarang Pak Mahfud bilang peningkatan keamanan juga diperlukan?
Tentu saja, pernyataan Pak Mahfud sontak mengundang kritik nih. Mantan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM Natalius Pigai misalnya, mengingatkan Mahfud agar tidak melanggar HAM.
Tapi, tenang saja. Pak Mahfud juga pernah bilang kalau pemerintah tidak pernah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Mungkin, beliau tidak tahu kalau ada laporan investigasi dari Amnesty International pada tahun 2018 bahwa terdapat 95 pembunuhan di luar hukum terhadap warga Papua dan Papua Barat yang diduga dilakukan oleh aparat.
Selain itu, mungkin, Pak Mahfud bisa mengajak diskusi elemen-elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat sebagai saudara sebangsa, kira-kira mereka setuju nggak ya dengan adanya rencana peningkatan keamanan? Kan, dulu, Pak Mahfud pernah bilang kalau lebih baik utamakan cara-cara persuasif. Hehe (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
