“Kisah politik & kuasa, tak pernah lepas dari dukun dan dupa” – Najwa Shihab, jurnalis asal Indonesia
PinterPolitik.com
Cuy, ada berita mengagetkan nih, kalian tahu gak hayo? Berita ini sedang hangat-hangatnya. Tanggal 17 Juli kan momentum yang akan digunakan oleh PDIP untuk mengumumkan siapa saja calon kepala daerah yang mendapatkan surat rekomendasi maju dalam Pilkada, cuy.
Kita semua tahu dong, bahwa anak pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bernama Gibran Rakabuming Raka dan menantu presiden, Bobby Nasution, ini mau unjuk gigi dalam dunia politik. Nah, kalau kita perhatikan, informasi mengenai bagaimana nasib keluarga Presiden Jokowi terkait surat rekomendasi PDIP itusempat simpang siur sebelumnya.
Melihat hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP yang beberapa waktu kemarin sempat memanas, ini membuat banyak orang sempat mempunyai analisis dan spekulasi liar. Bahkan, masalah itu sampai menjadi topik obrolan di beberapa warung makan tempat tinggal mimin loh, cuy.
Ternyata eh ternyata, DPD PDIP melayangkan surat rekomendasi kepada Gibran dan Teguh. Wah, Pasalnya, beberapa waktu lalu juga ada lho pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Purnomo di Istana Negara yang mengatakan bahwa memang Gibran yang mendapatkan surat rekomendasi, gengs.
Tapi, sebenarnya yang mejadi menarik bukan membahas soal surat rekomendasi yang diberikan kepada Gibran, gengs. Yang lebih menarik adalah pembahasan yang berkaitan dengan Presiden Jokowi secara personal dalam langkah politiknya.
Pasalnya, dengan diberikannya surat rekomendasi kepada Gibran, tentu konstelasi dan roda status politik juga menunjukkan perubahan. Terlebih, kondisi ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Presiden Jokowi sudah “naik kelas” dan telah berpengaruh di PDIP, cuy, tidak lagi hanya sebatas petugas partai seperti banyak orang bilang.
Selama ini kan banyak banget tuh yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini hanya petugas partai yang bisa diatur dengan mudah oleh Bu Mega (sapaan akrab Megawati). Hehehe.
Selain itu, label yang melekat dan mengatakan bahwa PDIP adalah partai kader yang mengutamakan kader militan dan terbaik, serta sudah berproses dari bawah untuk mendapatkan surat rekomendasi, kelihatannya sudah tidak lagi relevan. Itu semua seakan menjadi sebuah jargon pemanis saja, cuy, alias tidak terbukti.
Lah gimana lagi? Lahwong Gibran yang bukan kader PDIP sejak awal dan belum tentu militan saja bisa mendapatkan surat rekomendasi.
Betul gak analisis pendek mimin tentang ini? Soalnya pertanyaan kritis yang muncul adalah, apa nih yang terjadi dengan PDIP? Sistem meritokrasi kan sebenarnya telah terbangun sejak lama? Kok mendadak luntur dan hilang seperti ini? Uppss.
Terlepas dari itu semua, perlu diingat juga ya, cuy, sesuai dengan tulisan miminkemarin, no free lunch dalam politik. Jadi, mari kita tunggu saja, hal menghebohkan apa yang akan muncul dalam waktu dekat ini. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
