“Mendikbudristek meminta waktu hingga akhir Juni. Namun, hingga September 2022, tidak ada kabar terkait DIM yang dijanjikan. Bagi kami, hal ini merupakan pengabaian atas amanat/perintah UU sekaligus merupakan bentuk pelecehan kelembagaan, baik terhadap lembaga DPR maupun Lembaga Kepresidenan,” – Willy Aditya, Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran DPR RI
Beredar surat terbuka dari kader Partai Nasdem Willy Aditya yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai telah terjadi tindak pelecehan terhadap dua lembaga tinggi negara.
Willy menyebut bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah melecehkan lembaga kepresidenan dan DPR RI.
Diketahui sebelumnya kalau Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Nadiem bersama sejumlah menteri lainnya untuk mewakili pemerintah membahas RUU Dikdok.
Namun, setelah lebih dari 60 hari sejak Surat Presiden (Surpres) diterima DPR, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) belum juga diterima. Bahkan, saat ini “usia” Surpres sudah lebih dari sembilan bulan.
By the way, ini bukan kali pertama Willy sebagai kader Nasdem mengkritik Nadiem. Sebelumnya, pada pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Willy melakukan hal yang sama.
DPR saat itu tidak menyetujui RUU Sisdiknas untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Saran mereka adalah agar Nadiem membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan sebelum mengajukan RUU ini untuk dibahas.
Willy meminta Nadiem benar-benar matang dalam mempertimbangkan ragam aspirasi di publik terkait usulan RUU ini.
Mungkin ada benarnya kritik dan juga saran dari Willy, yang tentunya mewakili suara partainya, Nasdem. Namun, muncul pertanyaan. Apakah kritik bertubi-tubi Nasdem ini lahir dari ruang yang kosong dan tidak ada tendensi politik di dalamnya?
Perlu kita ingat, kalau nama Nadiem akhir-akhir ini mencuat di panggung politik setelah munculnya komentar dari Direktur Pusat Kajian Pancasila Universitas Jakarta (Pusaka Pancasila Unija) Fakhruddin Muchtar.
Fakhruddin memandang pesta demokrasi akan lebih menarik dengan keterlibatan mahasiswa dan kelas revolusi baru ini dalam merebut demokrasi. Caranya dengan melibatkan Nadiem sebagai calon alternatif.
Kemunculan Nadiem dianggap sebagai bentuk ancaman bagi pendukung Anies Baswedan karena, seperti yang jamak diketahui, Anies merupakan kandidat yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024 mendatang.
Tentu, hal ini berkaitan dengan banyaknya kesamaan antara Nadiem dan Anies yang bisa jadi persoalan contrast effect – persoalan yang secara politik harus diantisipasi oleh Nasdem.
Itamar Shatz dalam tulisannya The Contrast Effect: When Comparison Enhances Differences menyebutkan bahwa contrast effect atau efek kontras adalah bias kognitif yang mendistorsi persepsi kita tentang sesuatu ketika kita membandingkannya dengan sesuatu yang lain.
Tentunya, persoalan ini tidak hanya berefek pada cara pandang individu, seperti yang terjadi pada konteks psikologi, melainkan juga akan punya dampak politik jika isu perbandingan ini diamplifikasi menjadi komoditas politik tersendiri.
Dengan mengkritik Nadiem, Nasdem seolah ingin mengatakan kalau Nadiem belum sepenuhnya berhasil menjadi menteri yang membidangi pendidikan. Dengan kata lain, Anies masih lebih baik dibandingkan Nadiem meski diberhentikan di tengah jalan.
Hmm, jadi ingat syair lagu dari Farel Prayoga, “wong ko ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah”. Uppss. Hehehe. (I76)
