“Kau inginku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu jauhkan godaan,” – Ada Band feat. Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu
Pinterpolitik.com
Tak terasa ya, pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebentar lagi akan segera tiba. Sepertinya semua orang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut gelaran tersebut, terutama para pejabat yang memoles banyak hal dan juga mengundang banyak pihak.
Selain para pejabat, ada juga sih pihak lain yang mempersiapkan diri menyambut pelantikan tersebut. Para mahasiswa misalnya, siap menyambut helatan akbar tersebut dengan melakukan demonstrasi. Wah, masih ada ya energinya ternyata, kirain demonya udah mau berhenti.
Sayangnya, banyak pihak di lingkaran pejabat Pak Jokowi yang sepertinya persiapan pelantikan itu tak terganggu oleh demonstrasi. Mau itu pejabat Istana maupun petinggi-petinggi DPR sepertinya gak mau tuh acara mereka ditambah meriah dengan adanya demonstrasi.
Secara spesifik, pihak kepolisian bahkan sampai harus menerbitkan larangan demonstrasi di hari pelantikan tersebut. Jadi, korps Bhayangkara ini tidak akan menerbitkan izin karena takut demonstrasi berakhir ricuh seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
Nah, Pak Jokowi sendiri ternyata sebenarnya tak keberatan kalau ada demonstrasi di hari pelantikan yang dianggap sakral itu. Mantan wali kota Solo itu mengakui demonstrasi sebagai hak di dalam konstitusi sehingga ia tidak melarang adanya demonstrasi.
Presiden bilang boleh, pejabat lain bilang jangan, gimana nih yang mau demo? Click To TweetWah, kok beda begini ya? Presidennya santai-santai saja jikalau harus ada demonstrasi, kok pejabat-pejabat lainnya malah sampai harus melarang? Masak sih ada yang tak patuh sama aspirasi dari Pak Jokowi yang ingin menjaga hak-hak dalam konstitusi?
Kita semua sih paham betul kalau para pejabat ini ingin pelantikan dibikin sesakral mungkin, jadi ya mereka jadi lumayan overprotective nih kalau hajatan mereka harus ada yang ikut nimbrung, meski tak ikut bergembira seperti mereka.
Tapi, bukannya hak mengemukakan pendapat itu juga sesuatu yang sakral ya? Itu kan hak yang dijamin konstitusi dan telah diperjuangkan sejak lama. Apalagi, adalah perkara sakral lain yang berpotensi terganggu kalau mereka tak turun ke jalan yaitu pemberantasan korupsi di negeri ini.
Semoga para pejabat lain di lingkar Pak Jokowi punya pendapat serupa ya dengan sang presiden soal hak dalam konstitusi ini. Kan, masyarakat bingung kalau melihat presidennya bilang boleh, kok pejabat lain ada yang melarang. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
