“Jadi hati-hati membuat pernyataan, ini akan memperburuk kondisi Luhut yang sedang disorot kanan kiri”. – Umarsyah, Ketua PBNU bidang Ekonomi
PinterPolitik.com
Entah mengapa, citra Menko Kemaritiman dan Investasi alias Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan belakangan sedang jadi pertaruhan besar. Bukan gimana-gimana ya, doi emang jadi sorotan utama di berbagai isu, apalagi di sekitaran kasus Covid-19.
Btw, keren juga namanya Menko Marves, mirip-mirip Menko Marvel gitu ya yang kayak nama jagoan terkuat si Kapten Marvel. Hehehe. Menko Marves juga jagoan sih. Upps.
Doi misalnya jadi salah satu yang cukup keras menolak Jakarta di-lockdown. Doi juga yang awalnya membatalkan larangan bus AKAP masuk dan keluar Jakarta – hal yang semula sempat diwacanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pernyataannya terkait jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia yang menurutnya “lebih kecil” dari Amerika Serikat juga disorot banyak pihak. Ibaratnya gula, Pak Luhut ini sumber bagi semut-semut pemberitaan. Eaa, semut juga nih ye yang bikin tulisan ini. Uppps.
Nah, yang terbaru, kementeriannya Pak Luhut lagi dikritik soal adanya wacana kedatangan 500-an Tenaga Kerja Asing alias TKA dari Tiongkok dalam beberapa waktu mendatang.
Rencana kedatangan para TKA ini kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahkan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurahman Saleh mengaku jika pemerintah pusat nekat mendatangkan ratusan TKA itu, mereka akan menggelar demo penolakan. Beh, ngeri kali ini ancamannya.
Bukannya gimana-gimana ya, di tengah kasus Covid-19 dan adanya fakta bahwa virus ini awal mulanya muncul di Tiongkok emang bikin banyak orang jadi was-was. Makanya ketika ada pendatang baru dari Tiongkok, udah pasti akan ada kepanikan yang muncul di masyarakat.
Lha orang yang mudik – eh pulang kampung ding, upps – dari Jakarta ke daerah aja masih harus dikarantina 14 hari kok. Ini malah datangnya langsung dari Tiongkok pula.
Buat yang belum tahu, emang ada beberapa industri dan pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara yang karena ikatan investasi dan lain sebagainya, mengharuskan mereka mempekerjakan TKA dari Tiongkok.
Alasan Kemenko Marves sih kedatangan para TKA tersebut tidak bisa dibatalkan karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak bisa dilakukan oleh pekerja Indonesia. Duh, alasannya kok melukai banget ya. Serasa orang Indonesia SDM-nya nggak ada yang mampu. Hiks.
Makanya nggak heran kalau kebijakan ini dikritik oleh banyak pihak, termasuk juga oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jadi ke mana-mana kan masalahnya.
Intinya, Pak Luhut emang perlu nyari alasan yang lebih tepat lah kalau mau bilang mengapa kedatangan para TKA ini nggak bisa dibatalkan. Soalnya kalau dilihat dari data pekerja, emang lebih banyak pekerja lokal sih di perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara itu.
Jadi kalau salah terus bahasanya, bakal nggak jadi-jadi Menko Marvelous nih, Pak. Uppps. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
