HomeBelajar PolitikTakbir Keliling: Polri VS FPI

Takbir Keliling: Polri VS FPI

Kecil Besar

Mencegah hal yang tak diinginkan, Polda Metro Jaya mengeluarkan surat edaran Kamtibnas berisi larangan takbir keliling pada malam Idul Fitri.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]urat edaran itu, dikeluarkan Polri dengan mempertimbangkan berbagai musabab. Irjen Pol M. Iriawan, mewakili Polri menjelaskan jika pihaknya khawatir acara takbir keliling di malam Hari Raya Idul Fitri berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat. Selain itu, situasi tak terduga dapat terjadi karena takbir keliling tersebut, “Tidak usah takbir keliling. Karena pertama, khawatir terjadi kecelakaan, terjadi gesekan tengah jalan, kemacetan. Toh, besoknya akan bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri. Jadi di masjid saja,” jelas Kapolda Jawa Barat ini.  

Alasan Iriawan jelas tak mengada-ngada. Tiap tahunnya, kegiatan konvoi takbir keliling sarat diwarnai dengan kasus kecelakaan, kemacetan, pencurian, curanmor (pencurian kendaraan bermotor), perkelahian, asusila, bahkan penganiayaan. Data tersebut dikumpulkan Polri tiap tahunnya menjelang hari raya Idul Fitri.

Iriawan menambahkan, Polri tak mempermasalahkan, apabila ada warga yang masih ngotot melakukan takbir keliling. Namun baiknya melakukan takbiran di lingkungan masing-masing. “Bukan larangan takbir keliling, tapi imbauan untuk takbir dilaksanakan di masjid atau musholla masing-masing lingkungannya,” timpal Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.

Polri VS FPI
(Foto: Tirto)

Djarot: Ikut Festival Bedug Saja!

Kebijakan imbauan larangan takbir keliling itu, ditimpali juga oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Lelaki berkumis ini turut menyarankan masyarakat agar tak melakukan takbir keliling pada malam Idul Fitri. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi warga untuk melakukan takbir di kantor-kantor pemerintahan. Salah satunya dengan ikut festival bedug di malam takbiran nanti.

Festival bedug diadakan Pemprov DKI, selain menyambut hari lebaran 2017 sekaligus merayakan HUT ke-409 DKI Jakarta. Balai Kota DKI akan dimeriahkan 44 bedug yang mewakili semua kecamatan di DKI Jakarta, sementara lima beduk melambangkan kabupaten atau kota, dan satu bedug besar yang melambangkan provinsi DKI Jakarta.

Baca juga :  Tito Karnavian, Politik “Low Exposure”?
(Foto: Istimewa)

Walaupun mendukung larangan Polres terhadap takbir keliling di malam Idul Fitri, Djarot mengaku, Pemprov DKI tak memiliki wewenang untuk melarang warga yang ingin melakukan takbir keliling.

Menurutnya, yang berhak hanyalah aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. “Nanti kalau saya melarang, salah lagi. Untuk pelarangan dan sebagainya itu serahkan kepada kepolisian. Kami hanya memberikan saluran, akan memberikan kanal supaya warga bisa takbiran pukul bedug di tempatnya masing-masing, masjid, musala,” tutup Djarot.

Dilarang Takbir Keliling, FPI Meradang

Selain Djarot, kebijakan ini sudah pasti mengundang respon dari organisasi masyarakat terbesar di Jakarta, yakni Front Pembela Islam (FPI). Slamet Ma’arif, selaku juru bicara FPI angkat suara soal edaran Polda Metro Jaya tersebut. Dirinya menyebut kebijakan pelarangan takbir keliling sebagai bentuk kebijakan anti-syiar Islam.

Lebih jauh, Slamet berpendapat jika polisi seharusnya tak mengeluarkan surat edaran yang berisi imbuan larangan takbir keliling pada malam lebaran. “Takbir keliling itu bagian dari syiar Islam, tugas polisi mengamankan syiar tersebut, bukan melarangnya,” cetus Ma’arif.

Seakan cuek dengan imbauan Polri, Ma’arif justru mengajak umat Islam tetap melaksanakan takbir keliling sebagai bentuk kegembiraan menyambut kemenangan dan syiar Islam.

ribuan massa FPI takbir eliling pada 2016 (Foto: Istimewa)

Menghadapi pernyataan ormas pimpinan Habib Rizieq tersebut, Iriawan kembali pada pernyataan jika pihaknya tetap tak mempermasalahkan warga yang ngotot melakukannya. Di sisi lain, ia mengatakan dirinya optimis masyarakat akan mengikuti imbuan yang telah dikeluarkan Polda Metro Jaya, “Insya Allah, dengan imbauan saya, akan dimengerti sama yang melaksanakan takbir pada malam nanti,” tutup Iriawan.

Apakah kebijakan Polda Metro Jaya ini tepat? Atau malah mengekang kebebasan umat Islam mengekspresikan kegembiraan? Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/A27)

Baca juga :  Tito Karnavian, Politik “Low Exposure”?
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Jangan Remehkan Golput

Golput menjadi momok, padahal mampu melahirkan harapan politik baru. PinterPolitik.com Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tunai sudah. Kini giliran analisis hingga euforia yang tersisa dan...

Laki-Laki Takut Kuota Gender?

Berbeda dengan anggota DPR perempuan, anggota DPR laki-laki ternyata lebih skeptis terhadap kebijakan kuota gender 30% untuk perempuan. PinterPolitik.com Ella S. Prihatini menemukan sebuah fakta menarik...

Menjadi Pragmatis Bersama Prabowo

Mendorong rakyat menerima sogokan politik di masa Pilkada? Prabowo ajak rakyat menyeleweng? PinterPolitik.com Dalam pidato berdurasi 12 menit lebih beberapa menit, Prabowo sukses memancing berbagai respon....