HomeBelajar PolitikMahasiswa Mengecam Pemerintah Terkait Surat Mewajibakan PNS Ikut Aksi 412

Mahasiswa Mengecam Pemerintah Terkait Surat Mewajibakan PNS Ikut Aksi 412

Kecil Besar

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak sejumlah kementerian/lembaga mnegenai surat edaran yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti aksi pada 4 Desember. Surat edaran tersebut dianggap mencederai netralitas Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Pusat BEM SI, Bagus Tito Wibisono juga mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan untuk ikut acara tersebut. Dia mencurigai sumber dana untuk mengerahkan PNS ikut aksi 4 Desember itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Munculnya surat ini menyalahi kewenangan pemerintah untuk memobilisasi massa pada kepentingan kalangan tertentu serta mengebiri nilai-nilai kenetralan lembaga pemerintahan,” ujar Bagus, Senin (5/12/2016).

Dia mengungkapkan, ada tiga surat dari kementerian yang beredar menyerukan pegawainya mengikuti aksi 4 Desember. Dia menyebtukan, Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dalih gelar budaya Bineka Tunggal Ika, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan dalih olahraga bersama menteri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan dalih kampanye keselamatan penerbangan.

“Kami menuntut kementerian terkait yang mewajibkan PNS turun aksi untuk meminta maaf kepada publik dan mengembalikan APBN yang terpakai dalam aksi 412 untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ucapnya.

Aksi yang sering disebut 412 itu dilaksanakan di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day. Atribut partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ikut meramaikan aksi tersebut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Rusia dan Bayang-Bayang “Rumah Bersama Eropa”

Di masa lampau, Rusia pernah hampir jadi pemimpin "de facto" Eropa. Masih mungkinkah hal ini terjadi?

Jokowi & UGM Political Lab?

Gaduh ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu timbul-tenggelam membuka interpretasi bahwa isu tersebut adalah "kuncian" tertentu dalam sebuah setting manajemen isu. Akan tetapi, variabel UGM sendiri juga sangat menarik, mengingat sebuah kampus nyatanya dapat menjadi inkubator bagi aktor politik di masa depan mengaktualisasikan idenya mengenai negara.

Nadir Pariwisata: Kita Butuh IShowSpeed

Kondisi sektor pariwisata Indonesia kini berada di titik nadir. Di balik layar kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah, para pelaku industri perhotelan sedang berjuang bertahan dari badai krisis.

Prabowo dan Lahirnya Gerakan Non-Blok 2.0?

Dengan Perang Dagang yang memanas antara AS dan Tiongkok, mungkinkah Presiden Prabowo Subianto bidani kelahiran Gerakan Non-Blok 2.0?

Kongres, Mengapa Megawati Diam Saja?

Dengarkan artikel ini. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Kongres ke-6 PDIP disinyalir kembali tertunda setelah sebelumnya direncanakan akan digelar Bulan April. Mungkinkah ada strategi...

Di Balik Kisah Jokowi dan Hercules?

Tamu istimewa Joko Widodo (Jokowi) itu bernama Rosario de Marshall atau yang biasa dikenal dengan Hercules. Saat menyambangi kediaman Jokowi di Solo, kiranya terdapat beberapa makna yang cukup menarik untuk dikuak dan mungkin saja menjadi variabel dinamika sosial, politik, dan pemerintahan.

Prabowo dan Strategi “Cari Musuh”

Presiden Prabowo bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) kemarin. Mengapa Prabowo juga perlu "cari musuh"?

Hegemoni Dunia dan Misteri “Three Kingdoms” 

Di dalam studi politik internasional, perdebatan soal sistem seperti unipolarisme, bipolarisme, dan multipolarisme jadi topik yang memicu perbincangan tanpa akhir. Namun, jika melihat sejarah, sistem hegemoni seperti apa yang umumnya dibentuk manusia? 

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...