BerandaBelajar PolitikMahasiswa Mengecam Pemerintah Terkait Surat Mewajibakan PNS Ikut Aksi 412

Mahasiswa Mengecam Pemerintah Terkait Surat Mewajibakan PNS Ikut Aksi 412

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak sejumlah kementerian/lembaga mnegenai surat edaran yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti aksi pada 4 Desember. Surat edaran tersebut dianggap mencederai netralitas Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Pusat BEM SI, Bagus Tito Wibisono juga mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan untuk ikut acara tersebut. Dia mencurigai sumber dana untuk mengerahkan PNS ikut aksi 4 Desember itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Munculnya surat ini menyalahi kewenangan pemerintah untuk memobilisasi massa pada kepentingan kalangan tertentu serta mengebiri nilai-nilai kenetralan lembaga pemerintahan,” ujar Bagus, Senin (5/12/2016).

Dia mengungkapkan, ada tiga surat dari kementerian yang beredar menyerukan pegawainya mengikuti aksi 4 Desember. Dia menyebtukan, Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dalih gelar budaya Bineka Tunggal Ika, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan dalih olahraga bersama menteri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan dalih kampanye keselamatan penerbangan.

“Kami menuntut kementerian terkait yang mewajibkan PNS turun aksi untuk meminta maaf kepada publik dan mengembalikan APBN yang terpakai dalam aksi 412 untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ucapnya.

Aksi yang sering disebut 412 itu dilaksanakan di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day. Atribut partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ikut meramaikan aksi tersebut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Cengkraman Tiongkok di Rempang?

Bisnis Tiongkok mulai disebut berada dalam pusaran polemik Rempang EcoCity. Bila memang benar, mengapa ini bisa terjadi? PinterPolitik.com Niatan pemerintah untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai EcoCity...

Anies Akan Menang dengan Habib Rizieq dan Politik Identitas, Ini Alasannya

Kehadiran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai saksi dalam pernikahan putri Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan mengisyaratkan posisi politik yang bisa...

Pemakzulan Biden Hasil Balas Dendam Trump?

Ancaman pemakzulan yang menghantui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dinilai sebagai upayan balas dendam yang dilakukan Presiden AS sebelumnya Donald Trump. PinterPolitik.com Presiden Amerika Serikat...

Jokowi Bersiap Lepas dari PDIP?

Terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dinilai sebagai sinyal kuat dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto. Sebelumnya, kuat beredar isu bahwa Jokowi akan menjadi...

Cak Imin ‘Nyontek’ Guyonan Gus Dur?

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sering melontarkan lelucon dan parikan di media dan publik. Apakah Cak Imin 'nyonten' gaya guyonan Gus Dur?

Rahasia TikTok Shop dan “Tsunami” Impor 

Seolah bagai pahlawan yang melindungi UMKM dan pedagang offline, TikTok Shop resmi dilarang pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) teranyar. Namun, masalah utama...

“Lingkaran Setan” di Balik Normalisasi Saudi-Israel

Rencana normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel tampaknya hanya akan mengutungkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) untuk melanggengkan kekuasaannya. PinterPolitik.com Hubungan...

SBY Harus Keluar Dari Partai Demokrat?

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru tidak menjadi pusat perhatian utama atas langkah-langkah politik Partai Demokrat. Pemberitaan media terlihat masih...

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...