HomeBelajar PolitikKampanye Putaran Kedua, Petahana Harus Cuti

Kampanye Putaran Kedua, Petahana Harus Cuti

Kecil Besar

KPU DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan KPU RI, Senin malam.  Salah satu hasil rapat konsultasi adanya masa kampanye, yang otomatis mengharuskan calon petahana cuti. Terkait dengan cuti itu, KPU DKI akan berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono. 


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dipastikan berlangsung kampanye. Demikian keputusan Komisi Pemilihan Umum DKI, Selasa (21/2/2017), setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat di Jakarta, Senin malam.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, mengatakan, pasangan cagub dan cawagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, harus kembali cuti apabila mereka lolos ke putaran kedua.

Berdasarkan hitung cepat perolehan suara ketiga pasangan calon oleh beberapa lembaga survei, beberapa hari lalu, Basuki-Ahok memperoleh suara terbanyak disusul pasangan Anies-Sandi, kemudian Agus – Sylvi. Saat ini rekapitulasi manual masih berlangsung.

Menurut Dahliah Umar, kalau ada calon yang statusnya petahana pada saat kampanye, dia harus dinonaktifkan untuk sementara sampai dengan masa kampanye selesai.

Ia menegaskan, KPU DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan KPU RI, Senin malam.  Salah satu hasil rapat konsultasi adanya masa kampanye, yang otomatis mengharuskan calon petahana cuti. Terkait dengan cuti itu, KPU DKI akan berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.

“Iya, komunikasi dengan Dirjen Otda, kemudian dengan tim pasangan calon juga akan kami jelaskan,” kata dia, seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, KPU DKI tengah mengubah tahapan dan jadwal karena adanya beberapa perubahan konsep, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga dana kampanye untuk mengantisipasi terjadinya putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Dikatakan, KPU DKI juga segera menyosialisasikan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam putaran kedua pilkada.  Dalam waktu dekat, KPU DKI akan menyosialisasikan seluruh ketentuan  kepada tim pasangan calon agar mereka mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kewajiban-kewajiban dalam menghadapi tahapan-tahapan di putaran kedua.

Kampanye pada putaran kedua Pilkada akan dilakukan tiga hari setelah ditetapkan adanya putaran kedua. Kampanye itu sama seperti  pada putaran pertama. Namun, pasangan calon tidak akan mengadakan rapat umum dan memasang alat peraga kampanye.

Putaran kedua akan digelar apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 persen + 1. Saat ini rekapitulasi manual masih digelar di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat provinsi rencananya digelar pada 25-27 Februari 2017.

Penetapan hasil Pilkada DKI Jakarta dan keputusan berlangsung satu atau dua putaran direncanakan pada 4 Maret 2017, apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...