HomeBelajar PolitikKampanye Putaran Kedua, Petahana Harus Cuti

Kampanye Putaran Kedua, Petahana Harus Cuti

KPU DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan KPU RI, Senin malam.  Salah satu hasil rapat konsultasi adanya masa kampanye, yang otomatis mengharuskan calon petahana cuti. Terkait dengan cuti itu, KPU DKI akan berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono. 


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dipastikan berlangsung kampanye. Demikian keputusan Komisi Pemilihan Umum DKI, Selasa (21/2/2017), setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat di Jakarta, Senin malam.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, mengatakan, pasangan cagub dan cawagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, harus kembali cuti apabila mereka lolos ke putaran kedua.

Berdasarkan hitung cepat perolehan suara ketiga pasangan calon oleh beberapa lembaga survei, beberapa hari lalu, Basuki-Ahok memperoleh suara terbanyak disusul pasangan Anies-Sandi, kemudian Agus – Sylvi. Saat ini rekapitulasi manual masih berlangsung.

Menurut Dahliah Umar, kalau ada calon yang statusnya petahana pada saat kampanye, dia harus dinonaktifkan untuk sementara sampai dengan masa kampanye selesai.

Ia menegaskan, KPU DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan KPU RI, Senin malam.  Salah satu hasil rapat konsultasi adanya masa kampanye, yang otomatis mengharuskan calon petahana cuti. Terkait dengan cuti itu, KPU DKI akan berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.

“Iya, komunikasi dengan Dirjen Otda, kemudian dengan tim pasangan calon juga akan kami jelaskan,” kata dia, seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, KPU DKI tengah mengubah tahapan dan jadwal karena adanya beberapa perubahan konsep, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga dana kampanye untuk mengantisipasi terjadinya putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Dikatakan, KPU DKI juga segera menyosialisasikan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam putaran kedua pilkada.  Dalam waktu dekat, KPU DKI akan menyosialisasikan seluruh ketentuan  kepada tim pasangan calon agar mereka mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kewajiban-kewajiban dalam menghadapi tahapan-tahapan di putaran kedua.

Baca juga :  Jalan Terjal Sengketa Pilpres 2024

Kampanye pada putaran kedua Pilkada akan dilakukan tiga hari setelah ditetapkan adanya putaran kedua. Kampanye itu sama seperti  pada putaran pertama. Namun, pasangan calon tidak akan mengadakan rapat umum dan memasang alat peraga kampanye.

Putaran kedua akan digelar apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50 persen + 1. Saat ini rekapitulasi manual masih digelar di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat provinsi rencananya digelar pada 25-27 Februari 2017.

Penetapan hasil Pilkada DKI Jakarta dan keputusan berlangsung satu atau dua putaran direncanakan pada 4 Maret 2017, apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...