HomeBelajar PolitikGlobal Gag Rule Diberlakukan Kembali

Global Gag Rule Diberlakukan Kembali

Kecil Besar

Setiap tahunnya, Amerika Serikat menghabiskan sekitar US 600 juta pada bantuan internasional untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.


pinterpolitik.comSelasa, 24 Januari 2017.

WASHINGTON – Salah satu keputusan penting diambil Donald Trump setelah menduduki Gedung Putih: memberlakukan kembali The Global Gag Rule. Apa itu Global Gag Rule?

Aturan yang dikenal juga dengan sebutan The Mexico City Policy ini adalah ketentuan bagi semua lembaga organisasi non-pemerintahan (Non-Governmental Organizations/NGOs) di seluruh dunia yang mendapat pendanaan dari pemerintah AS untuk menghentikan aktivitas mendukung dan mempromosikan aborsi untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain aturan ini menentang penggunaan aborsi untuk mengontrol angka kelahiran.

Global gag rule pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan republikan di bawah Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984, sempat dibatalkan oleh Bill Clinton dari Demokrat pada tahun 1993, disahkan kembali oleh republikan George W. Bush pada Januari 2001, dan dibatalkan kembali oleh Barack Obama pada tahun 2009. Saat ini, ketika seorang republikan berkuasa, aturan ini diberlakukan lagi. Global gag rule seolah menjadi permainan oper-operan antara Partai Republik dan Demokrat.

Kebijakan ini diputuskan Trump dua hari setelah jutaan orang – kebanyakan dari mereka adalah kaum perempuan – memprotes Trump.

Setiap tahunnya, Amerika Serikat menghabiskan sekitar US 600 juta pada bantuan internasional untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jumlah ini memungkinkan bagi 27 juta perempuan dan pasangan untuk mengakses layanan dan perlengkapan kontrasepsi. Namun, tak sepeserpun uang dari jumlah itu digunakan untuk praktik aborsi.

Lembaga riset kesehatan seksual, Guttmacher Institute mencatat bahwa di beberapa tempat keberadaan Global gag rule menyebabkan banyak klinik kesehatan wanita yang dipaksa untuk berhenti beroperasi dan bahkan tidak sedikit yang diminta untuk ditutup. Sebagian diminta untuk menolak akses perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan reproduksi yang aman dan bahkan menghambat upaya pencegahan HIV.

Kebijakan ini memiliki implikasi yang parah dan bisa mematikan bagi perempuan dan anak perempuan di negara-negara berkembang dan zona konflik, yang sering menggunakan metode berbahaya untuk melakukan aborsi. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 21 juta wanita dalam setahun melakukan aborsi tidak aman di negara-negara berkembang, dan menjadi penyebab sekitar 13 persen dari semua kematian ibu dan perempuan.

Kebijakan inilah salah satunya yang membuat banyak perempuan ikut dalam aksi protes dan demo menolak Trump. Namun, seakan tak bergeming, Trump tetap menghidupkan kembali aturan yang sempat dicabut oleh Obama ini.

Banyak orang yang mulai memprediksi dan meraba-raba apa hal lain yang akan dilakukan oleh Trump. Apakah ia akan sama dengan pendahulu-pendahulu republikan-nya, atau punya garis politik sendiri. Satu hal yang pasti, Global gag rule telah kembali berlaku, seperti halnya presiden-presiden AS lain dari partai Republik. (Huffpost/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.