HomeBelajar PolitikAntara Srikandi dan Srigala

Antara Srikandi dan Srigala

Seperti kata Shakespeare, “Apalah arti sebuah nama”, mungkin kalimat tersebut bisa disematkan ke mereka berdua.


pinterpolitik.comRabu, 4 Januari 2017.

Sri, sebuah nama yang berarti Putri Ayu atau dalam bahasa Sansakerta berarti cantik sehingga nama tersebut banyak digunakan oleh rakyat Indonesia khususnya oleh suku Jawa sebagai nama depan anak perempuannya.

Ada doa yang disisipkan dari nama tersebut agar kelak anaknya bisa berparas cantik dan berperilaku seperti seorang puteri. Walaupun banyak juga yang berperilaku sopan santun seperti nama tersebut, namun ada juga yang berperilaku tidak sesuai dengan arti namanya.

Baru – baru ini ada satu nama “Sri” yang sedang hangat dibicarakan, beliau adalah salah satu perempuan yang sempat masuk Museum Rekor Indonesia sebagai pasangan perempuan pertama yang terpilih dalam Pilkada di Indonesia.

Sri Hartini, begitulah nama lengkapnya. Beliau adalah Bupati Klaten yang juga istri dari mantan Bupati Klaten sebelumnya, yaitu Haryanto Wibowo, yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar.

Setali tiga uang dengan suaminya, Sri Hartini pun terpaksa menggunakan rompi oranye karena terbukti tangkap tangan dalam kasus suap jabatan. Saat ditangkap oleh KPK, Sri sedang bersama anak perempuannya, Dina Permata Sari. Diduga Dina juga memiliki peran penting dalam kasus ini sehingga ia pun ikut ditangkap.

Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten. Dalam tangkap tangan, KPK mengamankan uang Rp 2,080 miliar, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura yang dibungkus dalam kardus. Selain uang, KPK juga menyita catatan keuangan yang berisi asal uang yang disetorkan.

Baca juga :  Siapa di Balik Kasus Jampidsus?

Lain Sri Hartini, lain pula dengan perempuan yang juga bernama ”Sri” satu ini,

Sri Mulyani Indrawati atau yang biasa dikenal Sri Mulyani. Seorang wanita tangguh yang sempat membuat Indonesia bangga karena kedudukannya di Bank Dunia. Selain itu di tahun 2014, ia disebut juga oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-38. Sejak 27 Juli 2016 beliau dipulangkan oleh Jokowi untuk mengisi posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet kerja.

Saat ini Sri Mulyani kembali menunjukan taringnya, dia menendang JP Morgan Chase Bank dari Indonesia. Alasannya, bank investasi asal Amerika Serikat itu membuat riset tentang kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

JP Morgan diputus kontraknya usai mengeluarkan rilis menurunkan peringkat surat utang Indonesia sebanyak dua tingkat. Peringkat surat utang Indonesia turun dari overweight menjadi underweight. Sri Mulyani merasa riset yang dikeluarkan JP Morgan Chase Bank dapat mengganggu psikologis investor di Indonesia.

Selain kasus JP Morgan, Sri Mulyani sebelumnya juga sempat mengirimkan “surat cinta”. Surat yang sempat bikin gerah itu ditujukan untuk para wajib pajak agar ikut serta dalam tax amnesty.

Para peserta wajib pajak tax amnesty menyatakan akan membawa harta mereka sebesar Rp 141 triliun kembali ke Indonesia (repatriasi). Namun, hingga akhir Desember 2016, jumlah yang masuk baru Rp 67 triliun. Sri Mulyani bersikeras jika tidak memenuhi komitmen repatriasi maka nantinya akan dianggap sebagai penghasilan tambahan dan dikenakan tarif normal sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Sama – sama bernama Sri, namun beda perilaku. Bisa dikatakan bahwa Sri Mulyani ibarat Srikandi yang menjaga keuangan Indonesia, sementara Sri Hartini seperti seekor ‘Srigala’ yang menghabiskan keuangan Indonesia. (A15)

Baca juga :  Prabowo Cari Pengganti Erick Thohir?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Krisis Kader, Megawati Harus Waspada?

Pilgub 2024 dipenuhi calon-calon kuat yang sebagian besar tidak berasal dari ‘rahim’ PDIP. Hal ini berbeda jauh dari penyelenggaraan Pilgub-pilgub tahun-tahun sebelumnya. Mengapa demikian? 

Prabowo Cari Pengganti Erick Thohir?

Posisi Menteri BUMN adalah salah satu jabatan krusial dalam pemerintahan, termasuk bagi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nanti.

Mengapa Kaesang Ngebet ke Anies?

Meski Anies Baswedan tampak menghindar dari wacana dipasangkan dengan Kaesang, putra bungsu Jokowi itu tampak tetap tertarik. Mengapa?

Mengapa Islamophobia Tinggi di Eropa?

Islamophobia menjadi horor yang terus menghantui Benua Eropa. Mengapa kebencian ini bisa terus ada?

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...