“HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia”. – Fadli Zon, Ketua Dewan Pimpinan Nasional HKTI
Wacana impor beras yang hendak dilakukan pemerintah kini menjadi perdebatan serius di masyarakat. Bukan tanpa alasan, kebijakan impor 1 juta ton beras ini dianggap merugikan para petani domestik yang dalam beberapa bulan ke depan akan memasuki masa panen raya.
Ya iyalah, kalau pas panen terus ada beras impor, harga gabah petani udah pasti anjlok. Penolakan akan wacana ini kemudian datang dari berbagai pihak, baik itu dari para petani sendiri, maupun dari parpol dan tokoh-tokoh nasional.
PDIP sendiri sebagai partai pemerintah juga menolak rencana tersebut. Beberapa sumber kemudian menyebutkan bahwa pemerintah “pikir-pikir lagi” untuk mengambil kebijakan ini.
Baca Juga: Bisakah Biden “Bujuk” Jokowi?
Hmm, penasaran deh, wacana ini datang dari siapa sih? Apalagi Presiden Jokowi kan terkenal karena pernah bilang akan menolak impor pangan. Ini disampaikannya pada kampanye Pilpres di 2014 lalu. Yang terbaru doi juga mengajak masyarakat untuk membenci produk-produk asing. Jadi pastinya agak sulit kalau melihat kebijakan ini datang dari Jokowi.
Nah, menurut pengakuan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, kebijakan impor ini dimunculkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Wih, buka-bukaan banget nih Pak Budi Waseso.
Mendag sendiri sudah mengakui bahwa dialah yang mewacanakan kebijakan impor itu karena memperhitungkan cadangan beras pemerintah yang disebutnya di bawah 1 juta ton.
Hadeh, jujur deh, ini impor-impor untuk kepentingan siapa sih? Udah pasti dan tahu masa panen akan tiba. Jadi jelas dong beras dalam negeri akan berlipat ganda dalam beberapa waktu ke depan.
Tapi, ngomongin soal posisi Mendag ini bikin teringat pada Menteri Perdagangan yang sebelumnya, yakni Pak Enggartiasto Lukita. Semasa jadi Mendag, doi juga kerap mengambil kebijakan kontroversial terkait impor pangan.
Bahkan pernah waktu harga cabe lagi mahal-mahalnya dan masyarakat pada protes, doi malah kasih solusi dengan minta masyarakat tanam cabe sendiri. Hmm, sungguh solusi yang birilian, apalagi untuk warga Jakarta yang hidupnya makin terhimpit beton dan aspal. Hehehe.
Yang jelas, kebijakan ini jangan sampai menjadi semacam jebakan yang dibuat oleh Menko Perekonomian dan Mendag untuk para petani. Kasihan lah kalau pemerintah hobinya jadi ngeprank masyarakat sendiri. Uppps. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
