Nama KSAD Dudung Abdurachman dimunculkan sebagai sosok yang punya potensi maju di Pilpres 2024. Namun, dengan berbagai kontroversi Dudung, apakah dibutuhkan “politisi tengah” seperti Ridwan Kamil sebagai pendamping sang Jenderal?
Bola pendulum tengah kembali. Begitu di benak berbagai pengamat dalam melihat kontestasi Pilpres 2024. Setelah dua periode dipimpin oleh sipil, tampuk kepemimpinan dinilai akan kembali ke tangan militer. Berbagai pihak menilai terdapat kerinduan di tengah masyarakat atas kepemimpinan tegas dan berwibawa ala militer.
Simpulan ini terlihat jelas dari isu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang disebut-sebut akan maju di Pilpres 2024. Persis setelah dilantik, narasi untuk diduetkan dengan Ketua DPR Puan Maharani langsung mencuat. Terlepas dari benar tidaknya, munculnya nama Andika merupakan penyegaran di tengah dominasi nama Prabowo Subianto sebagai kandidat berlatar militer. Sebelumnya memang ada nama Gatot Nurmantyo, Moeldoko, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), namun ketiganya dinilai redup dan kurang kuat.
Yang menarik adalah, baru-baru ini muncul nama berlatar militer lainnya. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyebut KSAD Jenderal Dudung Abdurachman berpeluang untuk maju di Pilpres 2024. Bukan tanpa alasan, Hari melihat Dudung merupakan salah satu sosok paling populer saat ini, serta terdapat kerinduan masyarakat terhadap pemimpin berlatar militer.
“Sejak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tidak berkuasa, Indonesia kehilangan figur militer yang tegas dan berwibawa. Diharapkan dengan Jenderal Dudung menjadi Presiden pada 2024, tidak ada lagi masyarakat yang berani mem-bully Presiden,” ungkapnya pada 17 Januari.
Ada pula tiga poin yang disebutnya sebagai modal Dudung untuk maju. Pertama, mantan Pangkostrad ini merupakan Jenderal TNI bintang empat yang sekarang menjabat KSAD. Kedua, Dudung mendapat dukungan dari Megawati Soekarnoputri yang merupakan pemimpin partai paling berkuasa saat ini, PDIP. Ketiga, Dudung dinilai ingin melanjutkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan pemimpin populis.
Tentu pertanyaannya, jika analisis Hari tepat, seberapa besar peluang Dudung untuk bersaing di Pilpres 2024?
Bukan Modal untuk Maju?
Melihat pernyataan Hari, terdapat lima poin yang disampaikan sebagai alasan. Yakni sosok populer, kerinduan terhadap sosok militer, seorang KSAD, didukung Megawati, dan mengikuti populisme Jokowi. Sekarang kita akan membedah, apakah kelimanya merupakan political capital (modal politik) yang mumpuni atau bukan.
Pertama, jika hanya bertolak pada popularitas, di luar sana terdapat berbagai sosok populer, bahkan lebih populer dari Dudung. Selain itu, seperti pernyataan Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengukur kualitas dan kualifikasi calon pemimpin tidak bisa dilihat hanya dari sisi popularitasnya.
Kedua, jika membahas kerinduan sosok militer, nyatanya faktor ini tidak membuat Prabowo menjadi pemenang di Pilpres 2019. Dan yang terpenting, mengamati sentimen publik sejauh ini, pemimpin berlatar militer masih dominan dilekatkan pada Prabowo dan Andika.
Ketiga, jika mengacu pada jabatan KSAD, maka secara logis daya tawar Dudung kalah jauh dari Andika yang seorang Panglima TNI. Selain itu, menurut John McBeth dalam tulisannya Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics, hari-hari ketika seragam berhiaskan medali memperlancar perjalanan ke kepemimpinan nasional secara efektif mati seiring dengan jatuhnya Suharto dan rezim Orde Baru.
Pernyataan McBeth terlihat dari kasus Gatot dan Moeldoko. Keduanya adalah mantan Panglima TNI, namun gagal mengukir karier politik yang cemerlang, setidaknya belum.
Keempat, memang benar PDIP merupakan partai paling berkuasa saat ini. Namun dukungan Megawati akan menjadi signifikan jika Dudung merupakan kandidat satu-satunya, atau setidaknya yang paling didukung putri Sukarno tersebut. Dengan isu majunya Puan, tentu sulit membayangkan nama Dudung mendahului nama sang Ketua DPR.
Kelima, jika berbicara populisme Jokowi, merujuk sosok Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil (RK) jauh lebih representatif. Selain itu, yang terpenting, populisme Jokowi berhasil karena ia di-branding sebagai pemimpin wong cilik yang tidak berasal dari elite partai dan berlatar militer. Dengan demikian, merupakan suatu kontradiksi jika menyebut Dudung melanjutkan kepemimpinan ala Jokowi.
Di titik ini, sekiranya mudah menyimpulkan bahwa lima poin yang disebutkan Hari Purwanto bukanlah modal politik signifikan untuk maju di Pilpres 2024. Terkait kesimpulan ini, menarik untuk membaca buku Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Lessons for the 21st Century.
Menurut Harari, demokrasi modern – tepatnya liberalisme – memiliki satu poin yang sering kali salah dipahami. Menurutnya, pemilu bukan soal rasionalitas manusia, melainkan perasaan. Pemilu pada dasarnya tidak mengasumsikan setiap orang memiliki rasionalitas atau intelijensi yang sama, melainkan mengasumsikan setiap orang punya perasaan yang sama.
Kita semua, entah itu profesor, tukang bakso, maupun penjaga perpustakaan, memiliki perasaan dan/atau insting bertahan hidup yang sama. Kita sama-sama ingin bahagia, merasa aman, ekonomi tercukupi, merasa bebas, dan seterusnya.
Dengan kata lain, merujuk pada Harari, perdebatan kita tentang calon pemimpin, pada dasarnya lebih mengarah pada perasaan daripada penilaian objektif yang terukur. Pada kasus penilaian Hari terhadap Dudung, misalnya, ia keliru menilai popularitas adalah modal sebagai calon Presiden. Padahal, jika hanya berbicara popularitas, artis jauh lebih memenuhi kriteria. Namun sekali lagi, seperti kata Harari, ini lebih soal perasaan kita.
Corey L Cook dalam tulisannya The human brain as an evolved rationalization machine: A review of Michael Shermer, The Believing Brain: From Ghosts to Gods to Politics and Conspiracies – How We Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths, juga menyebut manusia lebih sering merasionalisasi daripada bertindak rasional. Maksudnya, penilaian subjektif sering kali dirasionalisasi sebagai penilaian objektif. Seseorang kerap menilai pengalaman subjektifnya sebagai refleksi yang akurat dari realitas.
Butuhkan RK?
Selain poin-poin bantahan tersebut, terdapat satu poin kunci mengapa Dudung kurang begitu tepat maju di Pilpres 2024, yakni pergeseran isu. Melihat gestur, variabel, indikasi, dan puzzle-puzzle yang ada, setelah Pilpres 2019 tampaknya terdapat usaha untuk keluar dari polarisasi identitas, khususnya isu agama. Ini misalnya terlihat dari dibubarkannya Front Pembela Islam (FPI), serta pernyataan terbuka berbagai partai Islam untuk tidak memainkan lagi politik identitas di Pilpres 2024 mendatang.
Jika benar demikian, Dudung yang terkenal karena kasus penurunan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) serta pernyataan-pernyataan seputar agama dan radikalisme, tampaknya kurang begitu cocok bermain di 2024. Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Dudung Tiru Manuver Gatot?, konteks ini juga telah dibahas rinci.
Namun, jika Dudung tetap dimajukan, ada satu saran yang layak dipertimbangkan, yakni menemukan pasangan yang dapat menetralkan sikap dan pernyataan politik sang KSAD. Untuk kriteria ini, “politisi tengah” atau sosok yang tidak condong pada pandangan kanan dan kiri dapat menjadi pasangan yang pas.
Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Mencari “Jalan Ketiga” Ridwan Kamil, telah diulas panjang bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) merupakan “politisi tengah”. Dalam literatur politik, jalan politik tersebut kerap disebut dengan istilah “third way” atau “jalan ketiga”. Istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog Anthony Giddens ini, didasarkan pada upaya untuk menjembatani perbedaan nilai dan prinsip kebijakan antara kelompok politik sayap kiri dan sayap kanan.
Sedikit berspekulasi, katakanlah takdir politik mempertemukan keduanya, duet RK-Dudung atau Dudung-RK mungkin dapat menjadi pasangan yang menarik. RK sendiri juga telah menyampaikan niatnya secara terbuka untuk maju di Pilpres 2024.
Sekarang tinggal menunggu Dudung. Apakah sang KSAD memang benar-benar punya intensi untuk maju, atau isu ini hanya hembusan pengamat semata. Kita lihat saja kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
