HomeCelotehMisteri Puan Maharani dan PKS

Misteri Puan Maharani dan PKS

Kecil Besar

“Saya agak puji Mbak Puan, sebelum Ketua DPR kan Ketua Pemenangan Bapilu, kemudian maju DPR, kemudian maju Menko. Career path-nya ada”. – Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS


PinterPolitik.com

Publik mungkin ingat beberapa hari lalu Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebutkan bahwa partainya “akan sangat sulit” berkoalisi dengan dua partai, yaitu PKS dan Partai Demokrat, dalam Pilkada 2020.

Kata “akan sangat sulit” itu bisalah diartikan bahwa dari skala 1 sampai 100, probabilitas koalisi itu kemungkinan ada di bawah 10 persen, bahkan mungkin 5 persen.

Kalau dengan Demokrat, sudah jadi rahasia umum bahwasanya hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah warna utamanya. Keduanya memang untuk waktu yang lama telah berseberangan.

Ada yang bilang karena dendam Mega saat SBY mencalonkan diri menjadi presiden di Pilpres 2004, namun ada juga yang bilang karena peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 alias peristiwa Kudatuli. Bisa di-Google sendiri  ya yang soal peristiwa Kudatuli itu.

Sementara, dengan PKS sebetulnya secara ideologis sudah saling berseberangan. Akibatnya memang sering kali tak ada titik tengah yang bisa menyatukan dua partai ini. PKS sangat Islamis, sementara PDIP cenderung sekuler.

Walaupun demikian, selalu saja ada pertanyaan besar, misalnya mengapa PDIP bisa berkoalisi dengan partai Islam lain seperti PKB dan PPP, namun sangat jarang terjadi dengan PKS? Tak ada yang tahu pasti.

Hubungan kedua partai ini kini memasuki babak baru setelah muncul potensi hampir semua partai di parlemen merapat ke kubu pemerintah. PAN misalnya, mulai meraba-raba peluang menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi seiring santernya isu reshuffle kabinet beberapa waktu terakhir. Sementara Demokrat cenderung bermain abu-abu, sering kali tak jelas oposisi dan tak jelas pendukung pemerintah.

Tinggal PKS yang masih keras mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, katakanlah dalam penanganan Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Makanya, ketika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera “memuji” Ketua DPR Puan Maharani, banyak pihak yang bertanya-tanya. Belakangan kan lagi ramai perbincangan tentang politik dinasti. Nah, sosok Puan sebagai putri Megawati menjadi salah satu yang disorot.

Namun, kata Pak Mardani, dirinya memuji Puan karena secara career path alias jenjang karirnya, mantan Menko PMK itu jelas tahapan jabatannya. Mulai dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Anggota DPR, lalu jadi Menko PMK, kemudian baru jadi Ketua DPR.

Hmm, yang bikin aneh adalah bukannya jabatan-jabatan itu juga bisa diraih karena Puan anak Megawati juga kan ya? Walaupun doi memang mulai berkarir di PDIP dari bawah, tapi setidaknya ada minimal pengaruh dari sang ibu.

Jangan-jangan pujian Pak Mardani sebetulnya nyindir halus nih. Uppps. Pizz pak hehehe.

Tapi bicara soal PDIP memang bakal jadi topik menarik, apalagi soal pergantian posisi tertinggi di partai tersebut. Pasalnya, sebentar lagi Mega akan pensiun. Dan pertanyaannya, akankah Puan siap menggantikannya? Menarik buat ditunggu. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Papua Anak Emas Jokowi

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua merupakan perhatian yang semata-mata ingin mengejar ketertinggalan daerah tersebut dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial." ~ Menteri Dalam Negeri,...

Surya Paloh Siap Relakan Megawati?

Intrik antara partai yang dipimpin Surya Paloh (Nasdem) dan PDIP yang dipimpin Megawati semakin tajam. Siapkah Paloh relakan Megawati?

Mengapa Deklarasi Anies 10 November Batal?

“Kita saling menghargai semuanya sehingga harapan itu belum bisa terpenuhi besok karena partai itu kan punya mekanisme sendiri-sendiri yang harus dibicarakan bersama-sama” – Ahmad Ali,...

PDIP, Lu Itu Gak Diajak?

PDIP langsung menanggapi pertemuan ketum lima parpol (Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Golkar) yang munculkan wacana koalisi di 2024.

KPK telah memulai penyelidikan terhadap LHKPN milik Kajati Sumsel Sarjono Turin karena diduga tidak jujur

PinterPolitik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel) Sarjono Turin. KPK...

Mengintip Ruang Kerja Nadiem

Rencana renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem dan sejumlah ruangan lain di Kemdikbudristek tuai polemik. Mengapa Nadiem butuh renovasi?

Kini, Giliran Politik Milenial?

Sosok-sosok yang berasal dari generasi milenial kini mulai bermunculan guna mengisi perannya di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik. Apakah kehadiran milenial menjadi tanda...

Jokowi si Politisi Jenius?

Profesor Kishore Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenius dalam tulisan terbarunya. Berbagai kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut mendapat pujian. Mahbubani bahkan menilai pemerintahan Jokowi layak ditiru oleh berbagai negara. Apakah Presiden Jokowi adalah politisi jenius?

More Stories

Komprador Gurita Batu Bara

Pemadaman listrik bergilir kembali menghantui sejumlah wilayah Indonesia. Di baliknya, PLN menghadapi defisit 20 juta ton batu bara yang belum dikontrak dari total kebutuhan 154 juta ton per tahun. Menteri Bahlil sempat membantah, namun tim koordinasi darurat sudah dibentuk — tanda masalah ini lebih serius dari yang diakui.

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?