“Baru kusadari. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku” – Dewa 19, grup band asal Indonesia
PinterPolitik.com
Belum genap setahun semenjak kemunculannya, virus Corona ini sudah berulang kali berganti nama, gengs, karena cepatnya mutasi sehingga cara menyebarnya pun semakin bervariasi. Salah satunya adalah dengan menyentuh barang-barang yang sudah terkontaminasi dengan virus ini, baik itu di tempat umum maupun yang menempel pada makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Waduh, gimana tuh? Repot kan, guys?
Nah, hal ini pula yang menjadi penyebab kebanyakan kasus infeksi Covid-19 itu terjadi di daerah kota-kota besar, gengs, seperti di New South Wales di Australia atau New York di Amerika Serikat, cuy. Kalau AS ada New York sebagai episentrum penyebaran Covid 19, Indonesia punya Jakarta sebagai pusatnya. Total ada sumbangan kurang kebih 2.000 kasus positif Covid-19 dari total kasus 4.839.
Dengan data ini, gak salah, gengs, kalau Jakarta menjadi yang terbanyak dalam kasus positif Covid-19? Yah, tahu lah, Jakarta merupakan kota berpenduduk terpadat di Indonesia dengan masyarakat yang heterogen. Jadi, mungkin sedikit susah mengatur orang dengan berbagai karakter dan watak.
Mendapat predikat sebagai pusat penyebaran wabah, tentu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta enggan lama-lama menyandang julukan tersebut, cuy. Beberapa kebijakan diambil untuk menangani pandemi ini.
Saking kompleks dan riweuh-nya kehidupan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta enggan kalau harus memutuskan kebijakan yang terburu-buru tapi berdampak negatif untuk warga. Setelah pontang-panting memikirkan solusi terbaik, akhirnya Pemprov DKI Jakarta menentapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai kebijakan terbaik saat ini.
Tapi nih, belum genap sepekan diterapkan pelaksanaan PSBB, mereka menemui drama baru. Hal ini dikarenakan munculnya orang ketiga dalam hubunagn PSBB Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM/18/2020 yang dirilis dua hari setelah penerapan PSBB dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 yang menjadi kiblat dalam penerapan konsep PSBB. Duh, kok jadi bersebrangan begini? Bapak-bapak pejabat ini kurang rapat atau bagaimana ya? Kok kelihatan tidak kompak?
Apa butuh gathering dulu biar kompak? Eh, kan gak bisa, lagi PSBB, cuy. Hehehe.
Problematika yang terjadi antara kedua peraturan mentri ini berkisar pada boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang. Permenkes No. 9/2020 yang menjadi acuan PSBB melarang ojek online untuk menangkut penumpang. Sementara, Permenhub No. PM/18/2020 memperbolehkan asal menerapkan protokol yang yang sudah ditentukan. Tuh, kan, ojek online bingung seketika. Gimana nih, Pak?
Namun, karena kalah start dari Permenkes, peraturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang kini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan harus terima ditolak mentah-mentah oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, cuy.
Yaah, bertepuk sebelah tangan deh cintanya Pak Luhut gara-gara kalah start. Kalau melihat kondisi ini, lagu yang dibawakan oleh Dewa 19 – bukan Covid-19 ya – terlihat cocok, cuy, kalau diputar di kediaman Pak Luhut karena sudah pupus harapan doi memberikan imbauan kepada Pemprov DKI. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
