“I did it my way,” – Frank Sinatra, My Way
Pinterpolitik.com
Heboh! Pemprov DKI akan menggelontorkan dana sebesar Rp 82 miliar untuk berkaleng-kaleng lem! Tidak hanya itu, ditemukan juga anggaran fantastis lain untuk perkara-perkara lain yang sulit bisa diterima akal sehat.
Wah, pokoknya, Pemprov DKI dan proses penganggarannya tengah jadi bulan-bulanan masyarakat. Banyak yang marah karena dana begitu besar ternyata digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa diatur ulang alokasinya.
Saking hebohnya perkara penganggaran ini, sampai membuat mantan-mantan Gubernur DKI Jakarta seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat harus turut mengomentari. Mereka sama-sama mengatakan kalau kericuhan terkait anggaran ini bersumber dari manusianya dan bukan dari sistem yang sudah dibangung.
Nah, kalau ditelusuri, sebenarnya berbagai polemik terkait RAPBD DKI Jakarta itu bersumber dari cuitan seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Banyak yang akhirnya mengapresiasi keberanian William dalam mengungkapkan kejanggalan dalam RAPBD DKI Jakarta tersebut.
Gitu dong, memang sudah seharusnya para anggota dewan ini transparan dalam kinerjanya. Kalau ada kejanggalan, memang harus membuka diri untuk mendapatkan kritik dan koreksi sebesar-besarnya. Wah, mantaplah pokoknya perwakilan partai debutan di DPRD DKI Jakarta ini.
Sayangnya, meski banyak yang bersyukur akan transparansi yang dilakukan oleh PSI ini, tak sedikit pula yang mengritik. Mereka mengatakan kalau PSI ini hanya mencari panggung dengan mengunggah rancangan anggaran itu ke media sosial.
Mereka berdalih, kalau memang ada yang janggal, sampaikan langsung dong, jangan dibongkar ke publik. Loh kok, malah jadi orang yang mau transparannya yang dikritik, bukannya orang yang membuat anggaran-anggaran janggal itu yang jadi sasaran? Sungguh dunia ini tidak adil ya.
Eits, tapi tunggu dulu, inisiatif dari PSI untuk membuka kejanggalan itu ke publik itu memang perlu diapresiasi. Tapi, coba perhatikan secara saksama cuitan utuh dari William saat membongkar anggaran itu. Ada kata-kata “kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI”. Wait, what?
Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.
Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.
Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k
Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0
— William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019
Loh, bukannya mau memperjuangkan transparansi, kok mengharapkan retweet sebanyak-banyaknya? Kalau memang mau membongkar pelanggaran, kok harus menunggu retweet dulu? Bongkar ya bongkar aja kan?
Wah, kalau kayak gini William dan PSI bisa dianggap sebagai buzzer atau selebriti media sosial yang cari perhatian aja. Nah, kalau kayak gini, kritik dari pihak yang bilang PSI cuma cari perhatian jadi menemukan celahnya. Masa mau berjuang demi transparansi, masih menunggu retweet?
Nah, dari hal itu, jadi muncul pertanyaan apakah PSI ini memang mau memperjuangkan transparansi atau murni partai buzzer? Semoga aja mereka beneran mau berjuang ya. Kita tunggu aja deh, apakah mereka menunggu retweet untuk memperjuangkan hal-hal krusial lain. (H33)
https://youtu.be/CmOK6YBzZ8w
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
