HomeNalar PolitikPSI: Partai Sawit Indonesia?

PSI: Partai Sawit Indonesia?

Kecil Besar

PSI kini mendapat julukan baru dari netizen: Partai Sawit Indonesia. Sebuah video tentang ekspor sawit menjadi penyebabnya.


PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]upiah babak belur dihantam gejolak dolar AS. Solusinya? Sawit! Begitu kira-kira menurut pendatang baru Pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai bernomor urut 11 ini mengungkapkan gagasan tersebut melalui sebuah video yang tersebar di dunia maya.

PSI, dalam video tersebut menggambarkan bagaimana ekspor sawit dapat membantu menyeimbangkan neraca perdagangan negeri ini. Neraca perdagangan yang lebih baik kemudian dapat menyelamatkan rupiah dari keterpurukan dan menurut mereka akan membuat harga gawai menjadi lebih murah.

Seketika video ini menimbulkan respons beragam dari masyarakat. Beberapa memang sepakat soal poin ekspor. Akan tetapi, banyak pula yang mengernyitkan dahi, kenapa partai yang mengklaim progresif ini harus menjual isu sawit.

Padahal, komoditas ini dianggap menjadi biang keladi sejumlah masalah, mulai dari penggundulan hutan hingga konflik agraria. Masyarakat dunia maya pun segera memberikan julukan baru kepada partai ini, PSI: Partai Sawit Indonesia.

Menjual isu sawit yang identik dengan korporasi perkebunan merupakan hal yang di atas kertas tidak lazim bagi partai yang mengklaim progresif seperti PSI. Lalu mengapa partai ini menggunakan kampanye tersebut? Apa yang ingin dicapai dari penyebaran video tersebut?

Sawit Hitam vs Sawit Putih

Sawit memang komoditas yang memiliki dua mata pedang yang berbeda. Di satu sisi, komoditas ini menjadi salah satu barang ekspor utama negeri ini dengan kontribusi terhadap devisa yang cukup signifikan. Akan tetapi, di sisi yang lain, industri perkebunan sawit telah menyebabkan banyak masalah.

Pada tahun 2017, sawit menjadi salah satu komoditas nonmigas terbesar Indonesia. Di tahun itu, ekspor minyak sawit mencapai 31,05 juta ton berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAKPI). GAKPI menyebut bahwa nilai ekspor sawit di tahun tersebut mencapai 22,97 miliar dolar AS.

Partai Sawit Indonesia

Meski berkontribusi besar, berbagai lembaga nonpemerintah memberi perhatian khusus pada industri sawit. Para aktivis lingkungan misalnya kerap menyebut bahwa perkebunan sawit adalah salah satu penyebab deforestasi di negeri ini. Sementara itu, kelompok pemantau isu agraria menyebut sawit sebagai salah satu biang keladi utama konflik soal lahan.

Sawit Watch misalnya mengungkap bahwa luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,189 juta hektare. Dari total 16,189 juta hektare tersebut, Sawit Watch menilai perkebunan kelapa sawit telah mengubah sebagian fungsi hutan. Di titik ini, sawit dianggap berkontribusi terhadap deforestasi di Indonesia. Sementara itu, dari segi konflik agraria, Sawit Watch mencatat bahwa ada 776 konflik agraria di perkebunan sawit. Konflik tersebut terjadi antara komunitas masyarakat setempat dan perusahaan perkebunan.

PSI terlihat seperti pro korporasi sawit Indonesia Share on X
Baca juga :  BGN and the ‘Nurturing’ Nanik

Kondisi-kondisi ini membuat PSI menjadi  sasaran kritik masyarakat. Banyak yang kemudian memberikan julukan Partai Sawit Indonesia kepada partai ini. Banyak yang menyayangkan bahwasanya sebagai partai yang mengklaim partai anak muda yang progresif, mereka justru tampak pro status quo elite industri sawit.

Di tengah kontroversi tersebut, PSI menyebut bahwa mereka hanya pro terhadap industri ‘sawit putih’ dan bukan ‘sawit hitam’. Bisnis sawit putih menurut mereka adalah bisnis sawit yang taat akan aturan, sementara sawit hitam adalah sebaliknya.

Mereka menambahkan bahwa video yang beredar pesan utamanya bukanlah soal sawit. Mereka berargumen bahwa PSI hanya ingin menyampaikan bahwa salah satu cara menstabilkan rupiah adalah dengan menggenjot ekspor.

Pro Korporasi?

Sebagai partai baru yang mengusung isu-isu progresif, sikap PSI terhadap isu sawit ini tergolong ironis. Terlihat bahwa partai yang dipimpin oleh Grace Natalie ini seperti justru mengusung kekuatan status quo industri sawit ketimbang isu-isu perubahan yang menjadi corak utama kelompok-kelompok progresif.

Dari kondisi tersebut, tampak bahwa partai ini mulai menunjukkan wajah sebagai sebuah partai elite. Istilah partai elite merupakan konsep yang dikemukakan oleh Edmund Burke. Konsep ini kemudian dibicarakan lebih lanjut di dalam pemikiran Maurice Duverger.

Partai elite kerap digambarkan sebagai partai yang dikuasai oleh elite yang berasal dari kelas sosial tertentu. Elite-elite ini sepakat untuk berkooperasi untuk mencapai tujuan atau prinsip-prinsip politik tertentu.

Menurut Richard Gunther dan Larry Diamond partai semacam ini kerapkali memiliki hubungan klientelistik. Partai ini umumnya secara organisasional lemah dan memobilisasi dukungan melalui kemampuan sumber daya personal kelompok tertentu.

Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), kepemilikan perkebunan sawit memang didominasi oleh korporasi besar. Dalam catatan KPA, pada tahun 2016, sekitar 31 persen lahan sawit dikuasai oleh kelompok-kelompok seperti Salim Group, Sinar Mas Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group, dan Surya Damai Group.

Menilik kondisi tersebut, PSI sebenarnya memiliki pertalian dengan salah satu korporasi sawit besar tersebut. Salah satu petinggi PSI, Sunny Tanuwidjaja diketahui memiliki pertalian dengan petinggi salah satu korporasi tersebut, yaitu Sinar Mas. Sunny adalah sepupu menantu Eka Tjipta Widjaja, pendiri dari grup tersebut.

Di titik itu, wajar jika publik mengaitkan video sawit PSI dengan aktivitas korporasi sawit. Hubungan kekerabatan salah satu petinggi dengan korporasi sawit membuat publik bisa menduga-duga bahwa motif penyebaran video itu adalah rasionalisasi dari kegiatan korporasi.

Sejauh ini, apakah PSI benar dikuasai elite korporasi sawit memang masih perlu dibuktikan. Akan tetapi, kampanye ini dinilai sejalan dengan kepentingan elite. Di titik itu, video itu dapat dikatakan menguntungkan korporasi. Apalagi, ada sosok Sunny yang dekat dengan korporasi.  Kondisi-kondisi tersebut membuat spekulasi liar secara alamiah bergulir di masyarakat.

Baca juga :  Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Serang Diri Sendiri

Sulit untuk menemukan apa keuntungan dari PSI membuat video tersebut. Sejauh ini, keuntungan yang paling nampak adalah bagi korporasi sawit melalui rasionalisasi ekspor tersebut. Lalu apakah kampanye ini bisa menarik perhatian massa yang lebih besar ketimbang korporasi-korporasi tersebut?

Jika melihat respons masyarakat, boleh jadi kampanye semacam ini justru menyerang balik mereka atau backfire. Kampanye yang pada akhirnya menyerang balik sendiri ini terungkap misalnya dalam penelitian Davide Morisi. Kampanye yang berbalik menyerang diri sendiri ini umumnya berlaku pada kampanye negatif yang menyerang kubu lawan.

Memang, dalam konteks PSI, mereka tidak sedang menyerang kubu mana pun melalui videonya. Akan tetapi, aktor-aktor politik umumnya menghindari isu-isu yang berisiko merusak internal mereka dan memecah suara calon pemilih mereka sendiri.

Kampanye dengan cara halus mendukung isu korporasi sawit ini boleh jadi salah satu bentuk dari isu berisiko tersebut. Dalam konteks ini, isu sawit dalam video ini bisa saja membuat (calon) pemilih PSI berpikir ulang untuk memilih partai tersebut. Hal ini ditandai dengan banjir kritik dan nada heran yang diungkapkan oleh masyarakat. Tak hanya itu, salah satu caleg mereka, Kokok Dirgantoro, juga kecewa dengan video tersebut.

Selain berisiko, video tersebut juga sulit diidentifikasi siapa targetnya. Ajakan untuk menerima rasionalisasi bahwa sawit adalah hal yang baik boleh jadi tidak terlalu menarik bagi pengguna internet Indonesia yang 49,52 persennya didominiasi oleh kelompok usia 19-34 tahun.

Padahal, menentukan target adalah hal yang penting di dalam publikasi yang berhubungan dengan politik. Hal ini diungkapkan misalnya oleh Paul R. Baines, Phil Harris, dan Barbara R. Lewis. Targeting, menurut mereka adalah hal yang penting dalam setiap siklus Pemilu untuk mendapatkan dan mempertahankan suara.

Kondisi ini membuat PSI seperti tengah mengurangi sendiri kesempatan mereka saat menatap Pileg 2019. Di satu sisi, kampanye mereka di dunia nyata kerap dipertanyakan. Kini, kampanye mereka di dunia maya justru menuai kontroversi.

Di titik itu, wajar jika publik menganggap video sawit ala PSI ini dianggap hanya rasionalisasi terhadap ulah korporasi sawit. Sulit untuk bisa melihat keuntungan elektoral apa yang bisa diambil partai ini selain julukan Partai Sawit Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, partai baru ini harus berhati-hati, jangan sampai kampanye sawit ini justru merugikan mereka. Apalagi, mereka kerap diprediksi tidak lolos ke parlemen. (H33)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...