HomeNalar PolitikWasit FIFA & Oknumisme Politik-Hukum?

Wasit FIFA & Oknumisme Politik-Hukum?

Kecil Besar

Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Wasit FIFA bukan hanya pengadil lapangan — mereka adalah wajah yang paling mudah disalahkan dari ketidaksempurnaan sebuah sistem.


PinterPolitik.com

Pada 11 Juli 2026, di tengah hiruk-pikuk Piala Dunia yang sudah memasuki babak perempat final, Pierluigi Collina — Ketua Komite Wasit FIFA — merasa perlu angkat bicara. Bukan soal taktik, bukan soal bintang turnamen. Ia berbicara soal keselamatan.

“Diskusi konstruktif tentang keputusan akan selalu menjadi bagian dari sepak bola,” kata Collina. “Tuduhan tanpa dasar tidak punya tempat di olahraga kita. Ketika ini terjadi, hal itu bisa memancing reaksi yang berujung pada ancaman terhadap wasit dan keluarga mereka. Ini tidak benar.”

Pernyataan itu bukan retorika kosong. Ia lahir dari situasi konkret yang meledak beberapa hari sebelumnya: kekalahan dramatis Mesir 2-3 dari Argentina di babak 16 besar, di mana gol Mesir dianulir VAR karena pelanggaran dalam proses, sementara Argentina mencetak gol penyama di masa injury time. Pelatih Mesir Hossam Hassan secara terbuka menuduh wasit berpihak. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan keluhan resmi ke FIFA, menuduh ketidakkonsistenan penerapan VAR. Di media sosial, nama-nama wasit yang memimpin laga itu beredar luas — beserta informasi personal mereka.

Ini bukan kejadian pertama. Sepanjang fase grup hingga babak gugur, tidak ada isu yang mendominasi Piala Dunia 2026 seperti kontroversi perwasitan. Iran, Brasil, Kolombia, Ghana, Ekuador — hampir semua tim besar merasakan keputusan VAR yang mereka anggap merugikan. Wasit Somalia Omar Artan bahkan tidak sempat meniup peluit satu pun pertandingan: meski memegang dokumen perjalanan yang sah, ia ditolak masuk AS di Bandara Miami karena dugaan “asosiasi dengan tersangka anggota organisasi teroris” — tuduhan yang ia bantah keras. Ia dipulangkan. FIFA membayar gajinya penuh — kompensasi finansial yang tidak bisa menggantikan penghinaan yang ia terima.

Riset internasional mencatat bahwa 64% wasit profesional pernah mengalami kekerasan verbal berat, 36% menerima ancaman langsung terhadap diri atau keluarga, dan 15% pernah diserang fisik. Urs Meier menerima lebih dari 16.000 email ancaman setelah Euro 2004. Michael Oliver dan istrinya mendapat ancaman serius setelah laga Liga Champions 2018. Ini bukan anomali — ini adalah pola.

Dan pola itulah yang membuat pertanyaannya bergeser. Bukan lagi sekadar: seberapa berbahaya menjadi wasit FIFA? Melainkan: mengapa sistem sebesar ini tampak kerap memiliki orang yang “menanggung beban” — sementara sistem itu sendiri terus berjalan tanpa pertanggungjawaban yang setara? Pertanyaan itu, ternyata, bukan hanya milik sepak bola.

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Sistem yang Selalu Butuh “Fall Guy“?

Filsuf Prancis René Girard, dalam karyanya tentang kekerasan dan masyarakat (1972), memperkenalkan konsep yang ia sebut scapegoat mechanism: setiap komunitas yang menghadapi krisis atau kegagalan kolektif secara naluriah memilih satu figur untuk menanggung amarah bersama. Figur itu harus cukup terlihat untuk disalahkan, namun tidak cukup kuat untuk membela diri secara efektif. Wasit adalah figur itu dalam ekosistem sepak bola: berdiri paling depan, namanya paling mudah dicari, namun secara struktural ia dilarang memberi wawancara, dilarang membela keputusannya di media, dan tidak memiliki platform publik untuk merespons.

Setelah gelombang kontroversi di babak 16 besar, FIFA mengambil langkah signifikan: menerapkan protokol baru dengan menempatkan petugas VAR langsung di dalam stadion untuk sisa pertandingan, guna memperkuat keandalan operasional. Ini adalah respons yang tepat secara teknis. Namun ia juga mengkonfirmasi sesuatu yang lebih penting: bahwa sistem VAR yang selama ini diklaim sebagai solusi objektif ternyata memiliki celah operasional yang nyata — dan celah itu baru dibenahi setelah kontroversi demi kontroversi meledak di hadapan publik global. Wasit menanggung amarah lebih dulu. Sistem memperbaiki dirinya belakangan, diam-diam, tanpa pengakuan publik yang setara.

Sosiolog Michael Lipsky memberi kerangka yang relevan dalam Street-Level Bureaucracy (1980). Ia menyebut mereka yang berada di garis paling depan — mengeksekusi kebijakan, berhadapan langsung dengan publik, menanggung konflik — sebagai street-level bureaucrats. Mereka memiliki diskresi terbatas dan perlindungan institusional yang minim. Ketika sistem gagal, merekalah yang paling dulu disorot. Wasit FIFA adalah street-level bureaucrat paling terekspos di dunia.

Dan di sinilah cermin itu menjadi tidak nyaman untuk dilihat — karena kita mengenali refleksinya.

Pola yang sama kerap dipandang bekerja dalam banyak sistem birokratis dan penegakan aturan di berbagai belahan dunia. Ketika sebuah kebijakan publik bermasalah dan publik marah, yang pertama menghadapi sorotan hampir selalu bukan mereka yang merancang kebijakannya — melainkan mereka yang menjalankannya di lapangan. Petugas garis depan: yang menandatangani surat, yang mengeksekusi perintah, yang berdiri di antara sistem dan publik yang kecewa. Di berbagai konteks, kita kerap menyaksikan bagaimana satu “oknum” jatuh untuk menyelamatkan narasi entitas yang lebih besar — sementara sistem yang menghasilkan masalah itu tetap berjalan tanpa gangguan berarti.

Bukan kebetulan jika kata “oknum” menjadi salah satu kata paling sering muncul dalam respons institusional di berbagai negara ketika terjadi skandal. Kata itu bekerja persis seperti mekanisme Girard: melokalisasi kesalahan pada individu, membebaskan sistem dari pertanggungjawaban struktural, dan memastikan pertanyaan berhenti sebelum sampai ke akarnya. Di sepak bola, padanan “oknum” itu adalah wasit yang keputusannya dianggap keliru. Satu nama, satu momen, satu keputusan — cukup untuk menyerap seluruh kemarahan turnamen.

Baca juga :  Inul, Naykilla, dan Kebangkitan ‘Centil-isme’

Selama pertanyaan berhenti pada siapa yang salah — bukan pada sistem apa yang menciptakan situasi itu — siklus yang sama akan terus berulang. Di lapangan hijau maupun di luar lapangan.

Memaknai Ulang Warisan Sebuah Sistem

Piala Dunia 2026 secara tidak langsung memanggil kembali satu nama yang selalu hadir dalam setiap diskusi tentang standar perwasitan: Pierluigi Collina. Ironi yang tidak kecil bahwa nama itu kini hadir bukan sebagai wasit di lapangan, melainkan sebagai kepala komite yang harus membela sistem dari tuduhan publik.

Collina pensiun pada 2005 sebagai wasit yang enam kali berturut-turut dinobatkan terbaik dunia. Ia memimpin final Piala Dunia 2002 antara Brasil dan Jerman tanpa protes berarti yang terekam dalam sejarah. Otoritasnya dibangun bukan dari teknologi — VAR bahkan belum ada saat itu — melainkan dari persiapan yang obsesif: mempelajari karakter setiap pemain, taktik setiap pelatih, bahkan sejarah rivalitas tim sebelum memasuki lapangan. Pemain tidak sekadar tunduk pada peluitnya. Mereka percaya bahwa ia sudah berpikir lebih dalam dari siapa pun di lapangan itu.

Namun sistem tidak pernah berhasil melembagakan apa yang membuat Collina berbeda. Tidak ada protokol yang menduplikasi pendekatannya secara struktural. Tidak ada standar persiapan intelektual yang menjadi prasyarat wajib, bukan sekadar keunggulan personal. Yang diwariskan sistem dari Collina hanyalah namanya — sebagai referensi, sebagai pembenaran ketika sistem perlu terlihat memiliki tolok ukur yang kredibel.

Ini adalah paradoks yang tidak asing. Dalam banyak institusi — tidak hanya di sepak bola — figur dengan integritas tinggi kerap dijadikan wajah dan simbol, sementara standar yang mereka representasikan tidak pernah benar-benar dilembagakan menjadi norma sistem. Mereka dipuji secara personal, dikenang sebagai pengecualian, tapi tidak dikonversi menjadi aturan main yang mengikat. Hasilnya: institusi memiliki nama besar sebagai perisai reputasi, sementara praktik di lapangan berjalan dengan standar yang jauh berbeda.

Collina, dalam pernyataannya 11 Juli itu, sudah menjawab separuh pertanyaan: ancaman terhadap wasit adalah nyata, dan itu tidak benar. Separuh lainnya — tentang mengapa sistem selalu lebih cepat menemukan individu untuk disalahkan daripada membenahi dirinya sendiri — bukan hanya pertanyaan untuk FIFA. Ia adalah pertanyaan untuk setiap entitas yang pernah menggunakan kata “oknum” sebagai jawaban terakhir, lalu melanjutkan hari berikutnya seolah tidak ada yang perlu diubah. (D74)

spot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP-Golkar, Drama Minerba Warisan Orba?

Sengkarut satir "bolu ketan" antara kubu PDIP dan Golkar di sektor ESDM tampaknya bukanlah sekadar adu mulut elite biasa. Ini adalah kelanjutan perang klasik dua titan dalam diskursus sumber daya sejak era Orba. Tentang menjadi si paling bersih di industri ekstraktif yang inheren kotor ini, Benarkah demikian? 

Kuasa Lepas Jokowifikasi

Wajah Jokowi kini muncul di meme, karakter fiksi, penyanyi Jepang, sampai kursi gaming. Siapa sebenarnya yang memegang kuasa atas wajah itu? 

Romain Molina, “Dagdigdug” Erick Thohir?

Balasan dua kata Romain Molina di media sosial memicu perbincangan publik soal sorotan yang selama ini menyelimuti sepak bola Indonesia, sekaligus membuka ruang refleksi soal betapa krusialnya tata kelola sepak bola menjelang mimpi besar Piala Dunia 2030.

Omertà, Sumpah Sakral Dilanggar Febrie?

Omertà bukan sekadar sumpah mafia untuk tutup mulut. Ia adalah teknologi kekuasaan yang menjaga jaringan tetap utuh melalui kesunyian dan loyalitas. Namun, sejarah menunjukkan, bangunan paling kuat sekalipun bisa mulai retak ketika satu sinyal muncul.

Imin dan Para Titisan Wiraraja

Prabowo menyindir Cak Imin: dulu berpisah, kini bersama lagi. Kenapa ada politisi yang seolah selalu bertahan di sisi pemenang? 

Pacul Mencoba Bersinar di “Penjara” Politik?

Julukannya Sang Komandan Korea, ia naik jabatan tapi kehilangan arena. Seperti dipenjara tetapi dalam konteks politik. Yang menarik bukan nasibnya, melainkan cara dia melawan nasib itu.

Bakrie, EV, dan Lumpur Lapindo

20 tahun berlalu, satu nama besar masih tak lepas dari lumpur Sidoarjo. Akankah persepsi ini terus menjadi warisannya?

Drama Patungan Transjakarta KDM – Pramono

Dengarkan artikel ini: Setiap pagi, 4,5 juta orang melintas tanpa peduli batas provinsi. Tapi tagihan subsidi mereka hanya jatuh ke satu meja, milik Pramono Anung,...

More Stories

Romain Molina, “Dagdigdug” Erick Thohir?

Balasan dua kata Romain Molina di media sosial memicu perbincangan publik soal sorotan yang selama ini menyelimuti sepak bola Indonesia, sekaligus membuka ruang refleksi soal betapa krusialnya tata kelola sepak bola menjelang mimpi besar Piala Dunia 2030.

Bakrie, EV, dan Lumpur Lapindo

20 tahun berlalu, satu nama besar masih tak lepas dari lumpur Sidoarjo. Akankah persepsi ini terus menjadi warisannya?

“Berkah” Adu Mekanik Penegak Hukum?

Dua institusi hukum saling bongkar kelemahan di depan publik — ternyata, sejak zaman Romawi, kegaduhan semacam ini justru menjadi tanda sistem sedang bekerja.