Dengarkan artikel ini:
Wajah Jokowi kini muncul di meme, karakter fiksi, penyanyi Jepang, sampai kursi gaming. Siapa sebenarnya yang memegang kuasa atas wajah itu?
“Visibility is a trap.” – Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975)
Cupin pertama kali menyadarinya saat menunggu antrean kopi di sebuah kedai sederhana di Jakarta. Layar ponselnya menampilkan satu video pendek yang membuat pelanggan lain di sebelahnya ikut tertawa kecil.
Di video itu, wajah Presiden ke-7 Republik Indonesia ditempelkan pada seorang tokoh kartun, lengkap dengan suara hasil olahan kecerdasan buatan. Cupin menggeser layarnya, dan muncul lagi wajah yang sama, kini disandingkan dengan seorang penyanyi Jepang yang katanya mirip.
Semakin ia menggeser, semakin ganjil temuannya. Ada yang menempelkan wajah itu pada karakter fiksi, ada pula yang bersungguh-sungguh membandingkan seorang tokoh muda dengan Aang dari serial Avatar.
Yang paling membuat Cupin terdiam adalah unggahan tentang benda mati. Sebuah tombol flush toilet, sebilah potongan kayu, bahkan panel dinding, semuanya diunggah dengan keterangan yang nyaris seragam, “ah, mungkin hanya perasaanku saja”.
Cupin sadar bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar tren iseng. Fenomena yang belakangan disebut warganet sebagai Jokowifikasi ini telah menjangkau sudut-sudut yang tidak masuk akal, dari layar bioskop imajiner hingga perkakas kamar mandi.
Selama berhari-hari, linimasa Cupin nyaris tidak pernah sepi dari wajah yang sama dalam versi yang selalu berbeda. Ada yang berupa video musik hasil olahan mesin, ada yang berupa gambar diam, dan ada pula yang hanya berupa lelucon satu baris di kolom komentar.
Yang membuat Cupin takjub bukan sekadar jumlahnya, melainkan betapa cepat semua itu diproduksi dan disebarkan. Alat penyunting berbasis kecerdasan buatan membuat siapa pun kini bisa menempelkan wajah itu ke mana saja hanya dalam hitungan detik, tanpa perlu keahlian khusus.
Reaksi paling lazim tentu menertawakannya, lalu melupakannya. Namun bagi Cupin, ada dua hal yang mengganjal dan menolak untuk hilang begitu saja.
Pertama, mengapa justru wajah ini yang bisa menular ke mana-mana, sampai-sampai benda mati pun ikut dianggap menyerupainya? Kedua, jika wajah itu kini menyebar tanpa kendali sang pemiliknya, siapa sebenarnya yang sedang memegang kuasa atas maknanya?
Memefikasi dan Kuasa yang Berpindah Tangan
Cupin menyeduh pertanyaannya bersama malam, dan ia teringat bahwa Indonesia bukan satu-satunya panggung fenomena semacam ini. Di Amerika Serikat, wajah Presiden Donald Trump juga muncul di mana-mana, sebagai paus, sebagai ksatria, hingga sebagai raja bermahkota.
Namun Cupin segera menangkap satu perbedaan mendasar yang memisahkan keduanya. Pada kasus Trump, citra itu banyak diproduksi dan disebarkan justru dari atas, oleh sang tokoh sendiri beserta saluran resminya, sementara pada kasus Jokowi, produksi datang dari bawah, dari tangan warganet yang jenaka.
Cupin lalu teringat pada gagasan Michel Foucault dalam bukunya, Discipline and Punish, yang menolak anggapan bahwa kekuasaan hanya menindas. Bagi Foucault, kekuasaan bersifat produktif, ia menghasilkan citra dan wacana yang lama-kelamaan diterima sebagai hal yang wajar.
Model Trump, pikir Cupin, adalah kuasa produktif yang bekerja dari atas ke bawah. Sang tokoh membanjiri ruang publik dengan citra buatannya sendiri sampai versi resmi itulah yang mendominasi perhatian orang banyak.
Model Jokowi justru kebalikannya, sebuah arus dari bawah ke atas. Di sini sang tokoh menjadi objek pasif, sedangkan warganet berperan sebagai produsen sejati yang menentukan ke mana makna wajah itu hendak dibawa.
Cupin menemukan bahwa fenomena penyebaran ini punya penjelasan yang lebih tua. Ia teringat Richard Dawkins dalam bukunya, The Selfish Gene, yang memperkenalkan istilah meme sebagai satuan budaya yang menyebar dengan cara mereplikasi diri, mirip gen.
Gagasan itu kemudian dikembangkan Limor Shifman lewat bukunya, Memes in Digital Culture. Menurut Shifman, daya sebar sebuah meme justru bergantung pada seberapa mudah ia dimodifikasi, bukan pada isi aslinya.
Bagi Cupin, di titik inilah semuanya menjadi masuk akal. Sebuah wajah yang khas tetapi terasa umum adalah bahan replikasi yang nyaris sempurna, cukup unik untuk dikenali dan cukup luwes untuk dipelesetkan.
Ada pula lapisan yang lebih dalam, yang bahkan bekerja di luar kesadaran. Cupin membaca soal pareidolia, kecenderungan otak manusia menemukan pola wajah pada benda acak, sebuah bidang yang antara lain ditelusuri lewat pemetaan area otak oleh peneliti persepsi wajah semacam Nancy Kanwisher.
Pareidolia menuntut adanya sebuah wajah acuan yang sudah tertanam rapi di ingatan bersama. Ketika sebuah wajah begitu sering dilihat sampai menjadi acuan bawah sadar, otak publik mulai menemukannya di tombol toilet dan potongan kayu secara spontan.
Cupin pun merenung, kuasa atas citra itu ternyata tidak sekadar berpindah tangan, melainkan merembes sampai ke lapisan persepsi yang paling otomatis. Di situ, tidak ada satu pihak pun yang benar-benar bisa mengendalikannya, termasuk sang tokoh sendiri.
Dua pertanyaan baru pun muncul di benak Cupin menjelang tidur. Ia membiarkan keduanya menggantung tanpa jawaban.
Jika kuasa atas wajah itu telah lepas sepenuhnya, apakah kelepasan itu merugikan atau justru menguntungkan sang tokoh? Lalu, adakah manfaat politis yang diam-diam mengalir dari gelombang guyonan yang tampak receh ini?
Jokowifikasi sebagai Detoksifikasi yang Lepas
Cupin akhirnya sampai pada dugaan yang menarik, bahwa penempelan wajah secara massal ini bekerja sebagai semacam detoksifikasi politik. Sosok yang semula sarat muatan politik perlahan berubah menjadi hiburan ringan, dan muatan itu menguap menjadi keakraban.
Untuk memahaminya, Cupin menengok konsep tua tentang sifat kekuasaan. Ibnu Khaldun dalam karyanya, Muqaddimah, mengajukan gagasan asabiyyah, solidaritas kelompok yang mengantar sebuah kekuasaan naik, memuncak, lalu melemah seiring waktu.
Gagasan serupa dilanjutkan Vilfredo Pareto lewat teorinya tentang sirkulasi elite. Kekuasaan, menurut Pareto, selalu tunduk pada siklus, sebab vitalitas sebuah kelompok penguasa pada akhirnya akan luntur dan digantikan.
Jika fase turun adalah semacam gravitasi, pikir Cupin, maka setiap tokoh membutuhkan cara untuk menundanya. Di sinilah humor memperlihatkan kekuatannya yang tersembunyi, sebab amarah publik memiliki paruh waktu yang pendek, sedangkan keakraban jauh lebih tahan lama.
Cupin melihat pola ini tidak hanya pada satu figur. Ia teringat gelombang meme seputar Menteri Bahlil Lahadalia, tempat kritik atas kebijakan energi perlahan mencair menjadi tren jenaka dan lagu populer “Mas Bahlil Ganteng”.
Yang menarik bagi Cupin, respons yang tenang dan tidak defensif terhadap gelombang itu justru meredakan ketegangan. Kultur digital Indonesia tampak menghargai figur yang mampu menertawakan dirinya sendiri, dan kualitas itu berubah menjadi modal politik yang nyata.
Fenomena semacam ini bukan hal yang asing di panggung dunia. Cupin membaca bagaimana di Amerika Serikat muncul istilah Kirkification, ketika sebuah wajah dikenali hampir semua orang tetapi hanya sedikit yang benar-benar tahu sosok di baliknya.
Perbandingan itu membawa Cupin pada gagasan Jean Baudrillard tentang simulacra, citra yang tidak lagi merujuk pada realitas apa pun selain dirinya sendiri. Ia juga teringat peringatan lama Daniel Boorstin dalam bukunya, The Image, tentang lahirnya tokoh yang dikenal semata karena keterkenalannya.
Cupin juga menimbang contoh dari belahan dunia lain, tempat wajah pemimpin kerap diolah warganet menjadi templat guyonan yang lepas dari niat aslinya. Pola serupa muncul di sejumlah negara demokrasi digital, membuktikan bahwa mekanik ini bersifat lintas budaya dan bukan semata gejala khas Indonesia.
Cupin menyadari bahwa gabungan kedua gagasan itu menjelaskan fase mutakhir sekarang. Sebuah wajah bisa menjadi salah satu citra paling dikenal di sebuah negara, sementara jasa dan konteks di baliknya justru menguap dari ingatan sebagian orang yang menyebarkannya.
Tentu, Cupin tidak ingin menyederhanakan persoalan ini. Sebagian pengamat membaca pencairan tensi lewat humor sebagai pengalihan dari substansi kebijakan, sementara sebagian lain melihatnya sebagai tanda kematangan berdemokrasi.
Pada akhirnya, Cupin memilih untuk memandang fenomena ini dengan lapang. Jokowifikasi memperlihatkan sebuah ruang publik digital yang hidup dan berdaulat atas humornya sendiri, tempat wajah seorang tokoh berubah menjadi bahasa bersama yang dimaknai ulang oleh jutaan tangan, dan barangkali di situlah letak kedewasaan sebuah bangsa yang belajar tertawa tanpa kehilangan daya kritisnya. (A43)
