“Kayak nggak ngerti aja Pak Harso ini, gitu Pak Guru. I’ve provided one, every week. Dan setiap ketemu Pak, ndak bisa Pak. Dan bahkan sampai saat ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu, nggak ada amplopnya Pak, itu pulangnya itu, sesuatu yang hambar,” – Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang menyinggung soal ‘amplop kiai’ rupanya berbuntut panjang. Suharso dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataan yang dinilai melecehkan kiai pesantren.
Peristiwa ini bermula saat Suharso menyampaikan pidato dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan tersebut, Suharso menceritakan pengalaman amplop ini bermula ketika dia menjabat Plt Ketum PPP.
Ia menceritakan bagaimana budaya ‘ningali’ atau memberikan amplop kepada kiai setelah berkunjung dan mendapatkan doa, merupakan perilaku yang kurang baik yang masih dijaga dalam tradisi pesantren.
Meskipun pada akhirnya Suharso sendiri telah memberikan penjelasan terkait pernyataannya itu. Tapi ia terlanjur dianggap merendahkan sosok para kiai dan pesantren karena mengungkap persoalan ‘amplop kiai’ di depan publik.
Aktivis dan Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Sholeh Basyari M. Phil menyebutkan cerita Suharso itu sudah menghina para kiai-kiai dan bisa membuat anggapan pemberian amplop tersebut sebagai cikal budaya korupsi.
Di sinilah problemnya, ketika cerita Suharso kemudian dapat dimaknai sebagai narasi korupsi. Tentu hal ini wajar karena saat berpidato, konteksnya terkait pembekalan antikorupsi di Gedung ACLC KPK.
Suharso sebagai ketua umum partai harusnya bisa berhati-hati sehingga terhindar dari slip of tongue. Apalagi, PPP yang salah satu basis massanya adalah para santri, tentunya membuat pernyataan itu bukan hanya konsekuensi hukum tapi juga konsekuensi politik.
Rasanya sudah menjadi rahasia umum kalau tradisi memberi amplop seperti cerita Suharso memang ada di pondok pesantren. Tapi itu semua adalah bentuk sumbangan kepada pesantren dan sedekah kepada para santri.
Anyway, dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya tradisi sedekah sebenarnya bukan tanpa polemik loh. Dalam tradisi pesantren di Minangkabau, misalnya, ada yang disebut dengan mamakiah. Sebuah tradisi menjalankan sebuah buntie (semacam karung) yang digunakan pada hari Kamis dan Jum’at untuk meminta sedekah ke rumah-rumah warga.
Dalam melakukan kegiatan mamakiah ini, tak jarang juga santri mendapat ocehan, hinaan, makian, bahkan ada yang diusir ketika sampai di depan rumah masyarakat yang menanggapi negatif kegiatan ini.
Mungkin kisah mamakiah ini mirip dengan konteks pemaknaan sedekah yang ditafsirkan berbeda oleh Suharso. Padahal dalam tradisi pesantren, sedekah bukan hanya cara untuk menguji mental, tetapi memiliki nilai sufistik yang tinggi.
Bagi yang melakukan kegiatan ini karena melihat nilai sufistik, agaknya mereka tidak melihatnya secara negatif, melainkan tetap tawadhu dan melihat konteks sosial dari tradisi sedekah di pasantren.
Hmm, kok Pak Suharso tidak melihat dari sisi semacam itu ya? Kan kalau begini bisa saja para kiai jauhi PPP loh. Atau apa dulunya Pak Suharso gak sempat nyantri ya? Jadi gak mudeng dengan tradisi ini. Upps. Hehehe. (I76)
