Kritik berdatangan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memberikan atribut baru ala kemiliteran bagi jajarannya. Jika ditelisik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut andil dalam langkah yang tampak keliru itu. Mengapa demikian?
Seragam anyar akan dikenakan abdi negara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ya, sang pucuk pimpinan Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto baru saja memberikan penyegaran dalam aspek penampilan jajarannya. Purnawirawan jenderal bintang empat itu menambahkan baret, tanda pangkat, hingga tongkat komando.
Atribut baru yang diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7) itu disebutnya demi memberikan kepercayaan diri, kewibawaan, dan motivasi.
Hal tersebut dianggap perlu dilakukan usai dirinya meminta seluruh kepala daerah agar memasukkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) ATR/BPN ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
Seperti yang mudah ditebak, langkah Hadi itu mendapat kritik yang kebanyakan menyoroti konteks dan urgensi pembaharuan seragam itu.
Namun, ketika memaknai kritik dan polemik yang ada secara lebih dalam, penunjukan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN kiranya dapat kembali menjadi satu diskursus menarik.
Dengan ditunjuknya Hadi sebagai menteri yang mengurusi sektor agraria dan pertanahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan nama yang sekilas dipandang kurang sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya.
Pertanyaan kemudian mengemuka, yakni sejauh mana Hadi dapat menjawab amanah yang diberikan, agar sesuai dengan kehendak dan visi Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah di sektor tersebut.
Akan tetapi, sebelum menjawab itu, menarik pula kiranya untuk kembali menelisik perihal mengapa Hadi menginisiasi atribut baru kementeriannya?
Filosofi “Kostum” yang Keliru?
Sebuah jurnal yang ditulis Leonard Bickman berjudul The Social Power of a Uniform agaknya dapat menjadi acuan untuk memahami filosofi sebuah seragam.
Mengutip Barry E. Collins, Bertram Raven, dan John Schopler, Bickman menyebutkan social power theory atau teori kekuatan sosial untuk menjawab mengapa impresi dan sikap dapat dipengaruhi oleh sebuah penampilan.
Secara singkat, teori itu menyebutkan bahwa derajat kepatuhan akan perintah sebagian ditentukan oleh karakteristik orang yang memberi perintah.
Bickman kemudian melakukan sintesa teori tersebut pada publikasi Nathan Joseph dan Nicholas Alex yang berjudul The Uniform: a sociological perspective, bahwasanya fungsi seragam di antaranya sebagai identifikasi status pemakainya, keanggotaan kelompok, dan legitimasi dalam berbagai pola interaksi yang terjadi.
Intinya, esensi sebuah atribut atau seragam dapat menggambarkan hierarki, impresi koersi, punishment, dan reward yang mana semua itu berujung pada kepatuhan.
Dengan kata lain, jika dimaknai untuk memberikan kepatuhan agar para pegawai Kementerian ATR/BPN demi kinerja positif penyelesaian persoalan agraria dan pertanahan, Hadi tidak keliru.
Akan tetapi, ketika tujuan yang disampaikan Menteri Hadi hanyalah sebatas memberikan kepercayaan diri dan kewibawaan, kiranya penambahan atribut itu kurang tepat.
Apalagi, konteks koersi, punishment, dan reward dari seragam yang dikemukakan Bickman lebih relevan diterapkan dalam hierarki kemiliteran dan penegak hukum. Sementara, Kementerian ATR/BPN memiliki tupoksi yang tidak demikian.
Kritik tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Politisi PDIP itu mengatakan bahwa atribut baru itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN, terlebih dalam pemberantasan mafia tanah.
Junimart menambahkan, pejabat di Kementerian ATR/BPN bukanlah penegak hukum maupun penyidik yang harus tampak memberikan citra tertentu dalam pelaksanaan tugasnya.
Lebih spesifik, kritik juga hadir dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar yang menyebut seragam baru itu sama sekali tidak penting.
Penyegaran seragam itu ia nilai tidak memiliki urgensi dan keterkaitan dengan kompleksitas permasalahan agraria Indonesia, di mana ketimpangan penguasaan atas tanah cukup tinggi.
Selain itu, tidak hanya seragam, namun juga korelasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Hadi di ATR/BPN dengan latar belakangnya yang merupakan seorang militer agaknya kembali menguak karakteristik pemerintahan Presiden Jokowi.
Sepanjang sejarahnya, hanya ada satu nama purnawirawan TNI yang duduk di kursi institusi tersebut, yakni Letnan Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Ary Mardjono. Itupun hanya dua bulan di akhir periode Orde Baru, dari 14 Maret sampai 21 Mei 1998.
Lalu, pertanyaannya, mengapa Hadi dipercaya Presiden Jokowi untuk mengurus sektor agraria dan pertanahan Indonesia saat ini?
Sekuritisasi, Visi Jokowi?
Impresi sekilas mengenai ketidaksesuaian latar belakang dengan tupoksi tak hanya tersorot kepada Hadi. Sebelumnya, ada nama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang tidak memiliki latar belakang sedikitpun di bidang medis dan menariknya ia menggantikan Letjen TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto.
Pun, ada pula Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama (Menag) sejak Oktober 2019 hingga Desember 2020 silam yang kemudian digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas.
Dengan kata lain, latar belakang susunan menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi agaknya dapat dilihat berdasarkan urgensi terdekat terkait dinamika prioritas kebijakannya.
Saat ini, konfigurasi menteri berlatar belakang militer sendiri menempati posisi-posisi kunci, seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), serta Hadi.
Evan A. Laksmana dalam Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding menyebutkan bahwa militer telah berperan penting dalam menjalankan agenda politik Presiden Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya.
Mengacu pada perspektif tersebut, Presiden Jokowi awalnya hanya menggunakan strategi dengan mengandalkan militer seperti Luhut hingga Hendropriyono, untuk menutup kelemahannya dalam mengelola hubungan dengan militer plus menyeimbangkan koalisi politik.
Lambat laun, Presiden Jokowi memperluas koneksi dan simbiosisnya dengan militer melalui restu penempatan sosok militer di sejumlah kementerian dan lembaga.
Militer, kemudian tampak menjadi kelompok yang tidak tergantikan untuk memuluskan kebijakan maupun langkah politik sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Penunjukkan sosok militer dibanding mengedepankan kesesuaian representasi keilmuan seolah menjadi tanda pendekatan sekuritisasi dan otoritatif, sebagaimana yang dikatakan anggota Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik Khairul Fahmi, saat menganalisa maksimalisasi militer dalam penanganan Covid-19.
Pendekatan itu pula yang kiranya melatarbelakangi keputusan Presiden Jokowi untuk menunjuk Hadi sebagai Menteri ATR/BPN.
Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam Security: A New Framework for Analysis mendefinisikan sekuritisasi sebagai proses di mana aktor negara mengubah subyek dari masalah politik biasa menjadi masalah “keamanan”, sehingga memungkinkan cara luar biasa digunakan atas nama keamanan.
Lantas, apa urgensi penunjukan Hadi?
Sebagaimana yang diketahui, persoalan agraria dan pertanahan – terutama pembebasan lahan bagi infrastruktur pemerintah – menjadi prioritas yang terus dikebut Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya.
Pembebasan lahan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu prioritas yang diamanatkan RI-1 kepada Hadi untuk diakselerasi.
Meski bukan berlatar belakang prajurit teritorial, ada kemungkinan bahwa Hadi dianggap dapat memaksimalkan jejaringnya saat menjabat Panglima TNI yang belum genap satu tahun ditinggalkannya untuk mendukung tupoksi tersebut.
Terlebih, IKN Nusantara menjadi ambisi besar pemerintahan Jokowi yang bisa saja dianggap dapat lebih cepat dan efektif ditangani dengan pendekatan sekuritisasi, sebagaimana yang telah dilakukannya dalam penanganan puncak Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, akan cukup menarik untuk menantikan gebrakan sesungguhnya yang akan diperlihatkan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN, di samping pembaharuan atribut ala kemiliterannya yang menuai kontroversi. (J61)
