Survei, Instrumen Politis Pemilu 2024?

Hasil survei yang menyebutkan PDIP sebagai partai terbersih merupakan satu dari banyak survei rancu. Hasil survei tersebut membuat publik pun mempertanyakan independensi lembaga survei. Apakah ada kepentingan politis di balik survei?

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilu 2024, berbagai survei politik telah dilaksanakan secara berkala. Survei tersebut berusaha untuk memetakan preferensi calon pemilih dan memprediksi hasil pemilu yang akan datang. Survei terkait elektabilitas sudah banyak mencuat pada diskusi publik, seperti elektabilitas tokoh politik potensial dan partai politik.

Namun yang menjadi fenomena menarik adalah banyak hasil survei menimbulkan tanda tanya akibat hasilnya yang dinilai rancu. Misalnya, survei Puspoll yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di posisi teratas dalam hal persepsi sebagai partai terbersih. Hasil survei menunjukkan PDIP unggul sebagai partai bersih korupsi, pro pemberantasan korupsi dan partai mewakili milenial.

PDIP memperoleh elektabilitas sebesar 22,3 persen. PDIP diikuti Partai Gerindra di urutan kedua dengan elektabilitas 13,4 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 9,2 persen.

Hasil survei Puspoll dinilai tidak sejalan dengan realita. Berdasarkan data dari Setara Institute, PDIP menyumbang kader terbanyak yang terjerat kasus korupsi. Pengamat politik Rocky Gerung pun menyebutkan PDIP sebagai sarang koruptor.

Pada Desember tahun lalu, tiga kader PDIP terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan Wali Kota Cimahi Ajay Priatna. PDIP masih menyimpan daftar panjang kader koruptor, seperti pada kasus ekspor benih lobster, suap jual beli jabatan di Kabupaten Klaten, proyek pembangunan sekolah di Blitar, Harun Masiku, dan sebagainya.

Apalagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah menunjukkan keprihatinannya atas berbagai kader PDIP yang terjerat korupsi.

Baca Juga: Megawati Cegah PDIP Nyungsep?

Ada juga survei Litbang Kompas yang mencatat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempati urutan teratas survei elektabilitas calon presiden. Menjadi pertanyaan juga mengapa nama Jokowi masuk pada survei tersebut, di mana secara konstitusional Jokowi tidak bisa maju kembali di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sehingga turut menjadi pertanyaan, mengapa fenomena survei janggal ini terus bermunculan dan mungkin akan terus muncul hingga Pemilu 2024? Apakah ada makna di balik survei tersebut?

Sebagai Alat Marketing

Hasil survei dapat memberikan keuntungan bagi subyek survei itu sendiri. Dalam politik, hasil survei dapat menjadi alat pemasaran untuk meningkatkan popularitas tokoh politik atau partai politik.

Hal tersebut dapat dijelaskan dengan meminjam konsep marketing. Pada salah satu publikasi Harvard yang ditulis oleh Paul M. Dholakia dengan judul How Surveys Influence Customers, ia menjelaskan mengenai survei sebagai marketing tool.

Dholakia mengatakan bahwa survei dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena meningkatkan customer awareness terhadap perusahaan itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, survei dapat menjadi alat pemasaran atau marketing.

Survei juga memberikan pengaruh psikologi. Pihak yang terlibat dalam survei dapat meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Berdasarkan penilitian Dholakia, orang yang terlibat dalam survei melakukan transaksi tiga kali lipat atas produk perusahaan, daripada mereka yang tidak terlibat dalam survei.

Berangkat dari tulisan Dholakia, jika ditarik pada konteks politik, survei dapat menjadi alat marketing untuk meningatkan awareness bahkan loyalitas kepada para tokoh politik dan partai politik tertentu. Apalagi survei merupakan produk ilmiah sehingga memiliki legitimasi.

Penggunaan survei sebagai alat marketing mungkin dapat dilihat pada kasus PDIP. Di tengah banyaknya kasus kader PDIP yang terjerat korupsi, sebuah lembaga survei malah mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan PDIP merupakan partai terbersih korupsi. Dilihat dari segi timing, tentu hal ini tidak menjadi kebetulan. Elektabilitas PDIP sendiri disebut menurun karena kasus korupsi yang menjerat kadernya.

Baca Juga: Survei Aneh Puan Maharani

Mungkin saja, survei ini digunakan sebagai alat marketing untuk memperbaiki citra buruk PDIP yang dilabel sebagai sarang koruptor dan menjadi upaya untuk memperoleh kepercayaan publik.

Survei sebagai alat marketing juga dapat dilihat pada survei elektabilitas Jokowi yang mencapai posisi teratas untuk maju pada Pemilu 2024. Narasi presiden tiga periode sendiri dikritik habis oleh masyarakat dan pengamat, termasuk pemerintah yang juga menyuarakan penolakannya.

Namun, Ketua DPR Puan Maharani sempat meminta wacana masa jabatan presiden sebanyak 3 periode dibahas di Komisi II DPR. Survei tersebut tampaknya dapat digunakan sebagai alat marketing untuk mendorong narasi presiden 3 periode dan menjustifikasi wacana tersebut sebagai “suara rakyat” yang didasari hasil survei.

Lantas bagaimana dampak dari survei politik tersebut? Apakah akan mempengaruhi pilihan pemilih pada pemilu nanti?

The Bandwagon Effect?

Banyaknya survei yang bermunculan dikhawatirkan akan memunculkan bandwagon effect pada pemilu. Patricia Moy dan Erike Mark Rinke pada tulisannya Attiudinal and Behavioral Consequences of Published Opinion Polls menjelaskan bandwagon effect atau = contagion effect yang merupakan perilaku ikut-ikutan seseorang yang dipengaruhi pilihan mayoritas.

Hasil survei sendiri kerap kali dianggap sebagai suara rakyat, sehingga survei dapat melakukan mobilisasi dan demobilisasi preferensi politik akibat bandwagon effect. Disebutkan oleh Moy dan Rinke bahwa bandwagon effect juga didukung oleh masifnya pemberitaan media.

Media dan lembaga survei memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Lembaga survei butuh media untuk mempromosikan hasil kerjanya, di sisi lain media membutuhkan konten berkala, sehingga hasil survei menjadi newsworthy.

Jika dilihat pada konteks sekarang, media memang masif memberitakan hasil survei elektabilitas untuk Pemilu 2024 nanti. Walaupun begitu, bandwagon effect mungkin saja tidak terjadi karena salah satu kunci keberhasilan efek tersebut adalah intensi politik yang terselubung.

Banyaknya hasil survei yang rancu membuat publik tidak serta merta percaya pada survei tersebut. Kepentingan poltik di belakangnya juga dapat “dicium” oleh publik.

Survei terkait PDIP sebagai partai terbersih malah hanya menjadi bahan “bulan-bulanan” oleh warganet. Besarnya akses informasi tentu mempermudah masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi dan memperoleh data, seperti informasi kader PDIP yang banyak terjerat kasus korupsi.

Kepentingan politik pun juga terlihat pada hubungan patron – klien antara lembaga survei dan kliennya. Aktor politik yang menggunakan jasa lembaga survei tentu dilakukan untuk tujuan politis.

Hal ini diafirmasi oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia menyebutkan bahwa jasa konsultasi politik merupakan peluang bisnis yang besar jelang pemilu karena survei menjadi kebutuhan primer politikus.

Pengakuan dari Pangi pun mendukung pernyataan sejarawan dan kritikus Amerika Serikat (AS) Arthur Schlesinger Jr. yang mengatakan bahwa lembaga survei merupakan electronic manipulators. Survei sebagai instrumen yang digunakan untuk memanipulasi opini publik.

Lembaga survei sebagai ladang bisnis juga terlihat pada banyaknya lembaga survei yang menawarkan jasa konsultasi politik. Data Pemilu 2014 mencatat ada 56 lembaga survei sekaligus konsultan politik yang terdaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lembaga survei yang berbasis bisnis daripada pengetahuan sekiranya tidak sejalan dengan etika akademik. Survei seharusnya menjadi kepentingan publik bukan untuk tujuan politis. Bandwagon effect tentu sulit untuk terjadi karena masyarakat sudah kritis atas survei politik akibat banyaknya hasil survei yang rancu.

Survei mungkin saja dapat meningkatkan popularitas aktor politik tertentu, tetapi hal tersebut belum tentu bisa mengarahkan preferensi pilihan politik individu. (R66)