Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memantik kontroversi global saat menyebut Indonesia berhak memungut tarif di Selat Malaka — mencontoh Iran di Hormuz. Dalam hitungan jam, Bloomberg menjadikannya headline dunia. Purbaya langsung walk back, namun Indonesia telanjur disebut sebagai aktor geopolitik yang berpikir ofensif soal aset geografisnya, meski belakangan sudah dibantah oleh Menlu Sugiono.
Dengarkan artikel ini:
Audio dibuat menggunakan AI.
Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.Pemimpin Redaksi PinterPolitik.comChairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis
KATA PEMRED #19PinterPolitik.com
Proyektor itu menyala di siang...
Partai Golkar seolah menerima diskursus pembatasan masa jabatan ketua umum, dan hampir semua orang mungkin salah membacanya. Ini bukan soal tekanan regulasi. Ini adalah satu-satunya partai yang berani menginterupsi hukum besi oligarki dari dalam. Sebuah anomali yang seharusnya menjadi standar?