Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Partai Golkar seolah menerima diskursus pembatasan masa jabatan ketua umum, dan hampir semua orang mungkin salah membacanya. Ini bukan soal tekanan regulasi. Ini adalah satu-satunya partai yang berani menginterupsi hukum besi oligarki dari dalam. Sebuah anomali yang seharusnya menjadi standar?
Ada momen-momen dalam politik yang tampak sepele di permukaan, tetapi menyimpan tekanan besar di kedalamannya. Salah satunya terjadi ketika Golkar, partai dengan genealogi terpanjang dalam sejarah politik Indonesia modern, memilih untuk menerima wacana pembatasan masa jabatan ketua umum.
Bukan dengan resistensi. Bukan dengan manuver. Tapi dengan sikap yang, dalam konteks kultur partai Indonesia hari ini, terasa nyaris asing, penerimaan institusional.
Reaksi publik yang paling umum adalah membaca ini sebagai respons taktis terhadap tekanan KPK atau regulasi eksternal. Bacaan itu tidak salah, tetapi dangkal.
Sebab yang sesungguhnya sedang terjadi lebih dalam dari sekadar kalkulasi jangka pendek. Partai Golkar tampilkan sedang melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh organisasi kekuasaan mana pun secara sukarela: membatasi dirinya sendiri.
Untuk memahami mengapa ini penting, kiranya perlu meminjam lensa Robert Michels. Dalam magnum opus-nya, sosiolog Jerman itu merumuskan apa yang ia sebut sebagai Iron Law of Oligarchy, hukum besi oligarki.
Tesisnya sederhana namun brutal, setiap organisasi, tanpa kecuali, akan bergerak menuju penguasaan oleh segelintir elite.
Bukan karena niat jahat, melainkan karena logika organisasi itu sendiri yang mendorong sentralisasi.
Jika Michels benar, dan hampir semua sejarah organisasi modern membenarkannya — maka apa yang dilakukan Golkar adalah sesuatu yang secara sosiologis hampir mustahil, yakni menginterupsi hukum besi itu dari dalam.
Sebuah anomali. Dan anomali, dalam ilmu sosial, selalu layak untuk diperiksa lebih serius. Mengapa demikian?
Pilihan Eksistensial Beringin
Perdebatan soal batas masa jabatan ketua umum partai bukan soal teknis administratif. Ini adalah pertarungan antara dua model partai yang berbeda secara filosofis.
Model pertama adalah partai sebagai kendaraan kekuasaan personal, personalized party. Di sini, ketua umum adalah partai itu sendiri. Loyalitas mengalir ke bawah dari figur, bukan ke atas dari sistem.
Pergantian pemimpin bukan regenerasi, melainkan krisis eksistensial. Dan karena partai bergantung pada personal brand sang pemimpin, umur partai pada dasarnya adalah umur figur dominannya. Ini bukan karikatur, ini adalah potret sebagian besar partai besar Indonesia hari ini.
Model kedua adalah partai sebagai institusi atau institutionalized party. Samuel Huntington, dalam Political Order in Changing Societies, menetapkan bahwa kekuatan sebuah institusi ditentukan oleh empat hal, yaitu adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan kohesi.
Partai yang kuat bukan yang paling setia pada satu figur, melainkan yang mampu bertahan dan beradaptasi melampaui figur tersebut.
Angelo Panebianco menyebutnya value infusion, ketika kader loyal bukan pada pemimpin, melainkan pada organisasi sebagai entitas yang memiliki nilai dan sistem tersendiri.
Partai Golkar, dalam konteks ini, lebih dekat pada model kedua, meski tidak sempurna dan tidak steril dari praktik oligarkis. Ia telah melewati Orde Baru, Reformasi, berbagai koalisi pemerintahan, pergantian presiden, dan tetap relevan secara struktural.
Tidak ada figur tunggal yang bisa mengklaim bahwa eksistensi Partai Golkar bergantung padanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari infrastruktur institusional yang dibangun, dan terus dirawat lintas generasi.
Di sinilah letak insight yang paling sering luput, yakni Partai Golkar bertahan bukan karena bersih dari oligarki, tetapi karena mampu mengelola oligarki. Ini perbedaan yang sangat krusial.
Menolak oligarki adalah idealisme. Mengelolanya secara terstruktur adalah realisme tingkat tinggi, dan jauh lebih sulit.
Vilfredo Pareto, sosiolog Italia yang merumuskan teori circulation of elites, menegaskan bahwa sistem sosial yang sehat membutuhkan pergantian elite secara reguler.
Ketika sirkulasi itu macet — ketika elite lama tidak memberi ruang bagi elite baru — yang terjadi bukan stabilitas, melainkan stagnasi yang menyimpan konflik laten.
Pembatasan masa jabatan ketua umum adalah, dalam kerangka Pareto, mekanisme formal untuk memastikan sirkulasi itu terjadi secara tertib, bukan hanya ketika krisis atau kekalahan elektoral memaksanya.
Yang lebih menarik lagi adalah dimensi Montesquieu-an dari langkah ini. Prinsip trias politica, bahwa kekuasaan harus mengecek kekuasaan — biasanya kita terapkan pada level negara.
Partai Golkar tampaknya sedang mencoba menerapkannya di dalam tubuh partai sendiri: sebuah internal separation of power yang jarang dibahas dalam studi kepartaian Indonesia.
Kekuasaan ketua umum dibatasi bukan oleh oposisi eksternal, tetapi oleh desain institusional dari dalam.
Anomali, Seharusnya Menjadi Standar
Ada satu pertanyaan yang lebih besar dari sekadar Partai Golkar, mengapa sikap ini terasa asing?
Jawabannya justru itulah diagnosisnya. Sebagian besar partai besar Indonesia telah beroperasi begitu lama sebagai closed power circuit — lingkaran kekuasaan tertutup — sehingga ketika ada satu partai yang mencoba membuka pintunya dari dalam, kita menyebutnya “beda” atau “agak laen.”
Padahal yang seharusnya terasa asing adalah sebaliknya, partai yang seluruh eksistensinya bergantung pada satu nama, satu wajah, satu tangan.
Partai Golkar sedang mengirim pesan yang tidak nyaman kepada seluruh ekosistem partai politik Indonesia, bahwa ancaman terbesar bagi sebuah partai bukan serangan dari luar, melainkan kekuasaan yang terlalu lama tinggal di satu tangan.
Bahwa yang membusuk paling diam-diam adalah jaringan ketergantungan personal yang tak pernah diputus. Bahwa partai yang terlalu setia pada satu figur akan mati bersama figur itu: pelan, pasti, dan seringkali tanpa menyadarinya.
Isu ini, pada akhirnya, bukan tentang Partai Golkar. Ini tentang masa depan desain partai politik Indonesia. Jika tren ini diikuti, jika pembatasan masa jabatan menjadi norma, bukan pengecualian, maka kita sedang bergerak menuju ekosistem partai yang lebih tahan lama, lebih bisa diprediksi, dan lebih sehat secara demokratis.
Jika tidak, Indonesia akan terus menjadi laboratorium hidup bagi teori Michels, negara demokrasi yang partai-partainya, satu per satu, dikuasai oleh logika oligarki yang tak pernah diinterupsi.
Bahwa sebuah partai tua memilih untuk membatasi dirinya sendiri sebelum terpaksa, itulah yang membuat langkah Partai Golkar bukan sekadar berita. Ia adalah argumen. Argumen bahwa institusi yang kuat bukan yang tak bisa dijatuhkan, melainkan yang tahu bagaimana cara memperbarui dirinya sendiri. (J61)
