“Politicians never did shit for me. Except lie to me, distort history” – JAY Z, penyanyi rap asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Akhir-akhir ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tampaknya tengah dihadapkan dengan berbagai masalah yang timbul dari perkataannya sendiri.
Pernyataan beliau soal daerah dengan tingkat perekonomian rendah misalnya, menggunakan Tanjung Priok sebagai salah satu contoh atas daerah yang rentan dengan tindakan kriminal. Sontak, pernyataan Pak Yasonna ini menjadi ramai dibahas di media sosial dan menimbulkan kemarahan dari masyarakat Tanjung Priok sendiri.
Selain pernyataan Tanjung Priok, Pak Yasonna juga beberapa kali terlihat mengomentari kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) PDIP yang diduga melibatkan eks-kader PDIP Harun Masiku. Beliau sempat disorot karena dianggap memiliki konflik kepentingan ketika berbicara di depan publik dan media sebagai perwakilan dari partai berlambang banteng itu.
Belum lagi, pernyataan beliau mengenai keberadaan Pak Harun yang dianggap beberapa pihak berupaya untuk merintangi penuntasan kasus suap PAW PDIP.
Pasalnya, setelah menyatakan bahwa buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut masih berada di luar negeri, Pak Yasonna dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham harus merevisi ulang kabar tersebut setelah istri Pak Harun dan beberapa media menemukan bahwa buronan itu telah berada di Indonesia sejak sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Hmm, akibatnya, banyak pihak menuntut Pak Yasonna agar mundur dari jabatan Menkumhamnya. Selain itu, beberapa pihak juga mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Menkumham atas blunder yang dilakukannya.
Ternyata, Pak Yasonna sendiri menanggapi tuh dorongan-dorongan dari publik agar beliau mundur. Tapi, tanggapan yang diberikan bukanlah surat pengunduran diri, melainkan keputusan Yasonna untuk mencopot Dirjen Imigrasi Ronny Sampie.
Waduh, sepertinya, Pak Yasonna agak salah paham nih. Pejabat yang diminta banyak orang untuk mundur itu bukan Pak Ronny, Pak. Justru, Pak Yasonna sendiri dong. Wah.
Ya, akibatnya, banyak yang sepertinya tidak puas tuh dengan keputusan Pak Yasonna. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana misalnya, menanggapi dengan menyatakan bahwa Pak Yasonna juga lebih baik dicopot oleh Pak Jokowi karena, bagaimanapun, telah menyampaikan pernyataan yang tidak valid.
Hmm, terlepas dari ketidakpuasan tersebut, Pak Yasonna punya alasan lho mengapa Pak Ronny yang dicopot. Katanya sih, pencopotan itu bermaksud agar tim yang dibentuk untuk mencari fakta mengenai Harun Masiku dapat terbebas dari konflik atau bias kepentingan.
Eits, tapi, bukannya Pak Yasonna sendiri dinilai memiliki bias kepentingan juga ya. Kan, Pak Yasonna juga seorang kader PDIP. Nah, apakah Pak Yasonna harus dicopot juga agar bias kepentingannya benar-benar hilang? Hehe. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
