HomeCelotehWelcome to Republik Para Broker

Welcome to Republik Para Broker

Kecil Besar

Konon, ada sebuah republik yang dikendalikan oleh broker. Mereka duduk di puncak gedung tinggi, mengambil untung dari perputaran uang rakyat, dekat dengan elit politik, serta bisa melakukan apa pun yang mereka mau.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]ukanya kusut dan rambutnya berantakan akibat habis begadang semalaman suntuk menyiapkan pesanan katering tetangga. Namun, mata Abdul terbelalak memandangi halaman depan koran pagi yang ada di tangannya.

Gile, itu 28 kotak senjata semua?

Berita yang ia baca adalah tentang senjata impor yang kabarnya ada di bandara Soekarno-Hatta. Polemik senjata inilah yang sempat membuat situasi politik nasional beberapa waktu lalu sedikit memanas.

Ditengarai, pengadaan senjata ini melibatkan broker atau perusahaan yang mengambil untung dari jual beli barang.

Pantesan Panglima TNI sampai harus mencak-mencak segala. Apalagi ini melibatkan importir yang bukan orang militer dan pemerintahan. Apa jadinya kalau senjata-senjata itu malah digunakan oleh kelompok tertentu, misalnya para teroris. Bisa kacau negara ini!

Walau cuma tamat SMA, Abdul ingat bahwa dulu gurunya pernah bercerita tentang broker yang mampu mengguncang stabilitas negara bahkan dunia.

Ada nama Jesse Livermore (1877-1940), broker saham yang mengambil keuntungan dari the great depression atau krisis ekonomi tahun 1930.

Atau broker saham yang masih hidup seperti George Soros yang dijuluki ‘The Man Who Broke the Bank of England’ akibat aksinya di tahun 1992. Konon, opa-opa ini juga dipercaya sebagai salah satu broker saham yang mengambil untung pada krisis Asia 1998.

Di negara ini pun banyak brokernya. Bukan hanya bermain di sektor saham, mereka juga seringkali menjadi penghubung antara pemerintah dengan perusahan di luar negeri dalam pengadaan barang atau jasa tertentu.

Baca juga :  Tito Karnavian, Politik “Low Exposure”?

Jangankan senjata, hampir semua komoditas kebutuhan sehari-hari pun ada brokernya. Minyak bumi, gas, jasa keuangan, passport, hingga tetek bengek bumbu dapur seperti cabe dan bawang pun ada brokernya – walaupun beberapa lebih suka menyebutnya sebagai makelar.

Tetapi, apakah pekerjaan ini salah? Sebetulnya, broker adalah sesuatu yang legal, asalkan tetap berada dalam jalur hukum yang berlaku.

Hanya saja, seringkali broker memanfaatkan koneksi yang dimiliki untuk memenangkan tender proyek tanpa melalui prosedur lelang – katakanlah dalam proyek-proyek pemerintah. The business of connection, mungkin itulah kata-kata yang cocok untuk menggambarkan hal ini.

Soal senjata ini juga disebut melibatkan broker tertentu. Tetapi, apakah broker-nya yang salah dalam masalah ini?

Hmm, kayaknya tidak sesederhana itu. Jangan-jangan brokernya juga cuma jadi kambing hitam. Abdul ingat semalam di tivi ada yang menggunakan istilah ‘gajah vs gajah’ ketika bicara masalah ini.

Busyet, habis cicak vs buaya, terus cicak vs paus, sekarang gajah vs gajah! Kebun binatang aja diadu domba, apalagi rakyat.

“Woi, Dul. Bengong aja lu pagi-pagi. Mandi sana, badan lu bau pasir pantai Ancol, yang masuknya gratis tapi jadi kompensasi lancarnya proyek bikin pulau-pulau”.

Bini gua mimpi apaan, ya semalam?

Di tempat lain, dua sejoli itu senyam-senyum membayangkan tampilan mereka yang beberapa hari lagi akan dilantik dengan baju dinas putih-putih.

Iya, Om, pasti keren keliatannya. Tapi, jangan lupa janji rumah DP nol persennya ditepati.

Kalau tidak ditepati, ‘aku ingin pindah ke…..’ – eh malah iklan. Setidaknya, iklan ini bikin ramai pilgub daerah tetangga…

(S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP, Lu Itu Gak Diajak?

PDIP langsung menanggapi pertemuan ketum lima parpol (Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Golkar) yang munculkan wacana koalisi di 2024.

Papua Anak Emas Jokowi

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua merupakan perhatian yang semata-mata ingin mengejar ketertinggalan daerah tersebut dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial." ~ Menteri Dalam Negeri,...

Surya Paloh Siap Relakan Megawati?

Intrik antara partai yang dipimpin Surya Paloh (Nasdem) dan PDIP yang dipimpin Megawati semakin tajam. Siapkah Paloh relakan Megawati?

Mengapa Deklarasi Anies 10 November Batal?

“Kita saling menghargai semuanya sehingga harapan itu belum bisa terpenuhi besok karena partai itu kan punya mekanisme sendiri-sendiri yang harus dibicarakan bersama-sama” – Ahmad Ali,...

Jokowi si Politisi Jenius?

Profesor Kishore Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenius dalam tulisan terbarunya. Berbagai kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut mendapat pujian. Mahbubani bahkan menilai pemerintahan Jokowi layak ditiru oleh berbagai negara. Apakah Presiden Jokowi adalah politisi jenius?

Mengintip Ruang Kerja Nadiem

Rencana renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem dan sejumlah ruangan lain di Kemdikbudristek tuai polemik. Mengapa Nadiem butuh renovasi?

Melirik Romantisme TGB-Somad

Netizen mendukung Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Dr. Zainul Majdi dan Ustadz Abdul Somad untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2019. PinterPolitik.com Gubernur Nusa...

Gatot Ke INTI, Persiapan Pilpres?

Minggu lalu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo melakukan silaturahmi dengan para Pengusaha Indonesia Tionghoa (INTI). Gatot siap Pilpres? PinterPolitik.com “Politik adalah seni kelihaian dalam mendapatkan suara dari...

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.