HomeDuniaTrump Pangkas Anggaran Departemen Lingkungan

Trump Pangkas Anggaran Departemen Lingkungan

Kecil Besar

Menurut laporan CNN, pemotongan anggaran EPA tidaklah mengejutkan, karena Trump terkesan tidak menyukai instansi itu. Ia seringkali melontarkan cercaan terhadap EPA dengan mengatakan, regulasi-regulasinya adalah beban.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Presiden Donald Trump sedang berupaya keras membuat anggaran belanja negara yang mengedepankan keamanan dan pertahanan negara. Salah satu upayanya, meningkatkan anggaran belanja Departemen Pertahanan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi janji pada masa kampanye terkait peningkatan keamanan dalam negeri AS.

Seperti berita yang dilansir oleh The New York Times, Senin (27/2/2017), saat ini Pemerintah Amerika sedang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam menyusun anggaran tersebut, Presiden  Trump meminta kabinetnya untuk memotong anggaran Environmental Protection Agency (EPA), agensi Amerika yang mengurusi urusan lingkungan hidup sampai  US$ 10 miliar agar anggaran pertahanan negara dapat dinaikkan.

Menurut Myron Ebell, Kepala Tim Transisi Pemerintahan Trump, yang berfokus pada EPA, seperti diberitakan oleh Bloomberg, Senin, pemotongan anggaran sebesar itu dapat menyebabkan pemecatan sekitar 15.000 pegawai EPA di seluruh dunia.

Menurut laporan CNN, pemotongan anggaran EPA tidaklah mengejutkan, karena Trump terkesan tidak menyukai instansi itu. Ia seringkali melontarkan cercaan terhadap EPA dengan mengatakan, regulasi-regulasinya adalah beban.

Ketidaksukaan ini semakin jelas dengan tindakan Trump mengangkat mantan Jaksa Agung Oklahoma, Scott Pruitt, yang terkenal skeptis terhadap isu perubahan iklim global. Bahkan, Trump dijadwalkan menandatangani dokumen yang  meminta EPA membatalkan kebijakan-kebijakannya, termasuk soal  pembangkit tenaga listrik ramah lingkungan, yang dapat memangkas emisi gas rumah kaca, serta menyangkut air, yang menjelaskan saluran-saluran  mana saja yang tunduk pada peraturan terkait polusi.

Tindakan-tindakan Donald Trump ini dapat dianggap sebagai kebijakan tidak pro-lingkungan. Termasuk kebijakan politik luar negeri AS. Di tengah upaya dunia yang sedang menggalakkan tindakan-tindakan ramah lingkungan, AS malah melakukan tindakan yang tidak pro-lingkungan. Padahal, selama ini Amerika selalu menunjukkan citra sebagai negara pecinta lingkungan melalui kampanye-kampanye internasionalnya. (E21)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...