HomeCelotehSusi Menteri ‘Customer Service’

Susi Menteri ‘Customer Service’

“Semenjak dilantik oleh Pak Presiden, saya tidak pernah mengganti nomor handphone. Saya terima banyak sekali keluhan dari masyarakat. Itu membantu kerja saya dan untuk evaluasi.” ~ Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.


PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]erwujudnya Good Governance merupakan dambaan bagi setiap masyarakat dalam bernegara. Penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab dan melayani, menjadi kunci dasar pondasi kepercayaan rakyat pada Pemerintahnya. Dan salah satu bentuk pelayanan itu, berupa menyediakan nomor telepon keluhan masyarakat pada kementerian terkait.

Yup, seperti yang kerap dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam menerima keluhan masyarakat melalui nomor handphone. Bilangnya sih dalam sehari minimal ada 150 pesan aduan dari masyarakat. Isinya bermacam-macam, seperti keluhan limbah dan laporan keberadaan kapal ikan negara asing yang mengambil ikan di laut Indonesia. Wuiduih, boleh juga nih.

Beda dulu beda sekarang lah ya. Menteri zaman now kalau gak kerja udah pasti di-kick sama Presidennya, hahaha. Jadi begitu ada laporan keluhan seperti ini, ya Bu Susi udah harus menindaklanjuti. Lagian, emangnya mau laporan keluhan limbah dibiarkan aja. Yang ada nanti lingkungan sekitar perairan Indonesia bisa tercemar. Kalau ikannya pada mati gimana ayo, mau emangnya?

Moga aja ini gak cuma cuap-cuap semata ya Bu Susi. Hari gini kok pencitraan, yailah udah garing tau gak sih. Sekarang itu saatnya kerja dan melayani. Ya kalau bisa sih, tindak tanduk Bu Susi ini dapat menular ke Menteri yang lain. Sehingga semua kementerian gak lagi apatis. Setelah resmi menjabat, eh dianya malah tutup kuping gak mau denger suara keluhan rakyat. Hadeuh, bikin keki aja sih.

Jadi tugas Menteri itu sebelas dua belas lah ya sama staf customer service. Toh memang Menteri pada hakikatnya pembantu Presiden, dan Presiden itu adalah pembantu rakyat. Sudah tugas seorang Menteri untuk senantiasa melayani masyarakat. Jangan sampai Pemerintah malah justru berpaling dari keluhan dan menjauhi rakyat. Karena itu sama saja memperbudak rakyat demi kekuasaan semata. Jadi moga negeri ini gak seperti yang dikatakan filsuf Jonathan Swift (1667-1745), ‘For in reason, all government without the consent of the governed is the very definition of slavery.’ (K16)

Baca juga :  Pertalite Naik, Banting Setir ke Revvo?
spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Airlangga ”Dijepit” JK dan PKS?

“Pak JK selalu dikaitkan, endorse Anies, kenapa nggak berat ke AH. Kalau kemudian Pak JK dikaitkan dengan endorse AH itu tidak lepas dari upaya upaya mencarikan...

Misteri Nomor Urut Tiga PDIP

“Jadi dari pihak PDIP, mengusulkan yang namanya tanda gambar itu, nomor itu sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu bahwa...

Dewan Kolonel, Gimmick Duet Puan-Prabowo?

“Pokoknya, Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa...

Ketika Anies Jadi Cover Boy

Baru-baru ini, warga Kota Malang, Jawa Timur, diramaikan oleh kemunculan tabloid-tabloid bergambarkan muka Anies. Anies sukses jadi cover boy?

Mengapa Mahfud Kebut UU PDP?

Setelah ramai serangan Bjorka pada pejabat, Mahfud MD berjanji agar UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan oleh DPR.

Jokowi, Anies, dan Politik Penghargaan

Anies Baswedan mendapatkan penghargaan Lee Kuan Yew Exchange Fellow dari Singapura. Sementara, Jokowi dapat Global Citizen Awards di AS.

Polemik Kuntadhi, Ganjar Cuci Tangan?

“Saya kenal Pak Ganjar. Tapi kayaknya Pak Ganjar, ya nggak kenal saya secara pribadi,” – Eko Kuntadhi, Pegiat media sosial PinterPolitik.com Eko Kuntadhi – pegiat media...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...