HomeDuniaSerangan Trump Terhadap Media Picu Kontroversi

Serangan Trump Terhadap Media Picu Kontroversi

Kecil Besar

Presiden Amerika Serikat ke -45 yang kontroversial, Donald Trump, kembali melakukan hal yang memicu protes keras. Kali ini dia melancarkan serangan terhadap media massa, hal tersebut diutarakannya dalam jumpa pers yang hanya berlangsung selama 75 menit di Gedung Putih, Kamis (16/2).


pinterpolitik.com

WASHINGTON – Dalam jumpa pers tersebut, Trump menyebut media massa sebagai “musuh rakyat”. Pernyataan itu ia ulangi kembali di akun twitter pribadinya dengan menuliskan kalau sejumlah media seperti New York Times, NBC News, ABC News, CBS, dan CNN adalah musuh rakyat Amerika.

“Mereka menjadi bagian besar dari masalah, mereka bagian dari sistem yang korup. Manakala media berbohong kepada rakyat, saya tidak akan membiarkan mereka. Saya akan melakukan apa saja agar mereka tidak bisa melakukannya. Mereka punya agenda sendiri, dan agenda itu bukan agenda kalian,” kata Trump.

Ucapan Trump itu menyulut amarah para jurnalis dan pembela kebebasan pers, mereka bereaksi keras terhadap kecaman Trump yang semakin sengit terhadap media berita di Amerika. Menurut Senator Partai Republik, John McCain, menindas kebebasan pers adalah hal yang awalnya biasa dilakukan para diktator.

Bukan tanpa alasan Trump melancarkan serangan kepada media Amerika, Trump menganggap media Amerika sering menyebarkan kabar-kabar bohong tentang pemerintahannya. Semua berita tentangnya hanya berupa kekacauan, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Trump menegaskan, tim pemerintahannya tidak sekacau yang diberitakan media-media itu, karena tim pemerintahannya sudah seperti “mesin yang dirawat baik”, sehingga semua berjalan lancar.

Bahkan Trump pun menuding media menjadi pemicu utama gagalnya kerjasama Amerika dan Rusia. Ia mengatakan pemerintahannya kesulitan untuk menandatangani kesekapatan dengan Presiden Vladimir Putin dalam mengurangi ketegangan dengan Moscow. Gagalnya upayanya tersebut, tak lain akibat gencarnya media mengabarkan hubungan antara pemerintahannya dengan Rusia.

Trump sepertinya lupa bahwa kebebasan pers adalah contoh dari negara demokrasi, pers juga institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol, agar dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...