HomeCelotehSandi Siap Jadi Menteri Jokowi?

Sandi Siap Jadi Menteri Jokowi?

“Namun siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita”. – HiVi, ‘Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi’


PinterPolitik.com

Dalam suasana Lebaran tahun ini, sebetulnya Presiden Jokowi sedang mengalami kegalauan.

Pasalnya, karena hampir pasti menang dalam Pilpres 2019 dan tinggal menunggu hasil gugatan Prabowo-Sandi diproses oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi kini mulai bingung untuk menentukan siapa saja sosok yang akan dipilihnya untuk menduduki kursi menteri di kabinet barunya.

Bukan gimana-gimana ya, itu Cak Imin sebagai Ketum PKB aja nyodorin 20 nama buat dipertimbangkan jadi calon menteri. Harapannya akan ada 10 orang yang bakal dipilih Jokowi dari partai koalisinya itu.

Beuh, nggak kira-kira ya harapannya Cak Imin. Soalnya jumlah anggota kabinet aja cuma 42 orang. Itu pun 8 di antaranya adalah jabatan setingkat menteri, kayak Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI.

Kalau Gerindra bisa masuk ke kabinet Jokowi, bakal seru nih pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Soalnya, siapa dong yang bakal jadi oposisi? Click To Tweet

Lha kalau Cak Imin ngarepnya dapat 10 kursi, terus partai yang lain dapat apa? Dikasih nasi kotak doang dan bilang “terima kasih” karena sudah membantu pemenangan Pilpres gitu? Uppss.

Nah, pusingnya Jokowi juga bukan saja karena partai-partai koalisinya. Kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019 lalu menunjukkan bahwa sang presiden perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai “perimbangan kekuasaan”.

Soalnya, demokrasi di Indonesia tidak mengenal istilah the winner takes all atau pemenang mendapatkan semuanya. Belakangan, Jokowi emang mulai makin dekat dengan Partai Demokrat yang nota bene sebelumnya berada di koalisi Prabowo-Sandi. Partai biru itu digadang-gadang juga akan mendapatkan kursi menteri di kabinet Jokowi.

Baca juga :  Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Nah, wacana serupa kini juga muncul untuk Partai Gerindra. Pasalnya, partai pendukung utama Prabowo-Sandi tersebut juga disebut-sebut berpotensi masuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Tak tanggung-tanggung, nama sang cawapres “papa online” Sandiaga Uno menjadi salah satu yang potensial mengisi posisi di kabinet Jokowi tersebut.

Jokowi sendiri telah menjawab kemungkinan tersebut dengan balik bertanya: “Kenapa tidak?” Artinya, memang benar ada wacana menuju ke arah sana.

Terkait wacana tersebut, Partai Gerindra tak menampiknya. Mereka menilai perolehan suara yang cukup besar di DPR tentu meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan Jokowi, sekalipun mereka masih berjuang untuk memenangkan gugatan di MK.

Hmm, kalau Gerindra akhirnya masuk ke kabinet, gimana ya tanggapannya partai-partai koalisi Jokowi yang udah “bersusah payah” memenangkan beliau?

Yang jelas nih, kalau Gerindra bisa masuk ke kabinet Jokowi, bakal seru nih pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Soalnya, siapa dong yang bakal jadi oposisi?

Ini mah sama aja kayak “pengaturan skor” di pertandingan sepak bola. Lha, kalau lawannya udah dibeli, apa bedanya dengan pertandingan “sepak bola gajah” antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang? (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.