“Renas 212 berikhtiar agar tokoh Islam diberikan proporsi yang sesuai. Saya kira Habib (Rizieq) sebagai pemimpin dan penentu umat Islam Indonesia akan bagus apabila berdampingan dengan Jokowi,” ~ Koordinator Renas 212 JPRI, Muhamad Nasir.
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]enjelang tahun Pemilu, dukungan terhadap Capres tertentu tidak melulu loh datang dari Partai Politik. Ada kalanya dukungan datang dari relawan bentukan masyarakat secara swadaya. Ya seperti Relawan Nasional 212 Jokowi Presiden Republik Indonesia (Renas 212 JPRI) ini. Loh tapi kok namanya ada embel-embel 212 ya.
Meski ada angka 212 dalam nama relawan pendukung Jokowi ini, bukan berarti relawan ini lantas berafiliasi dengan gerakan 212 yang itu loh. Ya, meskipun demikian pengurus Renas 212 JPRI gak menampik pernah mengikuti aksi bela Islam 212 tempo lalu itu. Lah gak berafiliasi tapi pengurusnya juga alumni 212, ini gimana toh, eike jadi pucing pala barbie ni.
Kata Koordinator Renas 212 JPRI, Muhammad Nasir, angka 212 itu bermakna dua kali sebagai Walikota Solo, satu kali sebagai Gubernur DKI, dan Insya Allah nanti sebagai Presiden RI yang kedua kalinya. Sa ae lau nyocokin filosofinya, hahaha. Tapi gegara ada angka 212-nya eike tetep bingung bedain sama yang gerakan Bela Islam 212 yang asli. Wedew.
Meski bukan berasal dari asal muasal yang sama, siapa sangka dua-duanya mengidolakan tokoh Islam yang sama. Siapa lagi coba kalau bukan Habib Rizieq Shihab. Uniknya nih, Renas 212 JPRI mendukung Imam Besar Front Pembela Islam ini untuk menjadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Mantap Jiwa. Jokowi-Rizieq? Mmm, boleh juga lah ya.
Boleh nih ide Renas 212 JPRI dijadikan momentum bagi masyarakat agar gak terpecah belah lagi. Kan secara selama ini masyarakat melihat sosok Rizieq dikesankan sebagai pihak antagonis dari Presiden Jokowi. Ya kayak gak akur gitu deh. Dengan adanya ide ini, kan isu itu bisa mereda. Kan lumayan Rizieq bisa jadi tameng Jokowi kalau ada isu agama yang dipolitisir. Buahahaha.
Karena bagaimanapun juga sebenarnya Jokowi sebagai kepala Pemerintahan itu tetap membutuhkan sosok agamis sebagai pendamping untuk merangkul basis pemilih umat Islam. Ya itu karena dalam satu sudut pandang tertentu, Pemerintah harus memiliki baik “gembala” maupun “tukang daging”. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Voltire (1694-1778): “Governments need to have both shepherds and butchers.” (K16)
