HomeTerkiniProgram 35.000 MW Masuk Rencana Umum Energi Nasional

Program 35.000 MW Masuk Rencana Umum Energi Nasional

Kecil Besar

Mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT), menurut Seskab, karena Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan COP Paris (Konferensi Perubahan Iklim), maka apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keputusan, akan kita ikuti.


pinterpolitik.comJumat, 6 Januari 2017.

JAKARTA – Program pengadaan listrik 35.000 megawatt dengan target sampai 2019 dimasukkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal itu disepakati oleh Rapat Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Walaupun untuk mencapai 35.000 mw bukan hal yang mudah, namun Presiden dan Wakil Presiden tetap memutuskan itu menjadi target sampai 2019. Demikian dikemukakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai sidang paripurna DEN dan rapat terbatas, Kamis sore, seperti dikutip dari laman Setkab.

Mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT), menurut Seskab, karena Indonesia sudah meratifikasi Kesepakatan COP Paris (Konferensi Perubahan Iklim), maka apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keputusan, akan kita ikuti.

Dikatakan, target penggunaan ETB pada 2017 sudah ditetapkan 11 persen, walaupun kita mengestimasi baru bisa 7 persen. Menurut Pramono Anung, untuk tahun 2025 targetnya 23 persen.

Untuk itu Presiden meminta Menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional membuat blue print jangka panjang. Tidak hanya bergantung pada energi fosil, tetapi juga energi baru terbarukan lainnya, seperti, udara, arus laut, dan biodiesel.

“Itu akan ditangani secara lebih serius oleh Menterti ESDM dan Dewan Energi Nasional,” ujarnya.

Seskab mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Umum Energi Nasional akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. (E19)

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon
spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...