HomeTerkiniPresiden: Segera Holdingisasi BUMN

Presiden: Segera Holdingisasi BUMN

Kecil Besar

Presiden mengatakan, dengan holding nanti kita akan mendapatkan sebuah lompatan, karena modal perusahaan tambah besar dan mudah mencari pendanaan. Karena itu disarankan dalam pembentukan holding dilibatkan banyak institusi, dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN.


pinterpolitik.comKamis, 26 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta segera dilakukan holdingisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan hati-hati, kalkulasi matang, jangan asal gabung, jangan asal besar, dan tetap harus dengan catatan-catatan.

Kalkulasinya yang matang, taati undang-undang, dan betul-betul harus dijaga ada proses yang harus dilakukan. Demikian dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1/2017) siang.

Menurut Presiden, ke depan harus dikalkulasi betul masalah yang berkaitan dengan kendali manajemen seperti apa, supervisinya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, efisiensinya seperti apa, dan beban finansialnya seperti apa.

“Jangan sampai BUMN yang baik malah terbebani yang tidak baik, yang baik menjadi tidak baik,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, dengan holding nanti kita akan mendapatkan sebuah lompatan, karena modal perusahaan tambah besar dan mudah mencari pendanaan. Karena itu disarankan dalam pembentukan holding dilibatkan banyak institusi, dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN.

Presiden mengajak jajaran direksi BUMN untuk optimistis melihat ke depan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah melambatnya ekonomi dunia.

“Yang paling penting bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan tadi, perubahan-perubahan yang sangat cepat dengan cara-cara yang tidak linier, dengan cara-cara yang tidak rutinitas, dengan cara-cara tidak monoton, apalagi senang dengan zona nyaman,” katanya.

Baca juga :  Kicepisme Pragmatis Politik

Banyak Peluang

Mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis, Presiden mengemukakan, banyak sekali peluang yang sebetulnya tidak pernah dipikirkan. Ia memberikan contoh BPO (business process outsourcing) yang tidak pernah dilirik, padahal di Filipina per tahun bisa mencapai turn over 25 miliar dolar AS, dan bisa mengangkut 130.000 tenaga kerja anak-anak muda.

Menurut Presiden, kita tidak usah mengikuti mereka, karena bisnis jasa yang lain masih banyak, yang mulai tumbuh, tetapi tidak ada yang mendorong, seperti hal-hal yang berkaitan dengan jasa animasi dan jasa disain untuk masuk ke bisnis internasional.

Jangan berkutat hanya pada bisnis konvensional, yang sudah berpuluh-puluh tahun kita geluti, padahal ada bisnis-bisnis baru yang juga menjanjikan, yang perlu perintisan. “BUMN memiliki peluang untuk masuk ke hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta agar jangan ada lagi BUMN yang sampai kena masalah, baik dirut, direksi, maupun yang di bawah direksi.

“Hati-hati semuanya, karena sekarang ini era keterbukaan. Saudara-saudara melakukan kesalahan sekarang, ketemunya baru lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Tapi, kalau nggak ambil, ya jangan takut,” kata Presiden. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...