HomeTerkiniPresiden Jokowi Sudah Telepon Donald Trump

Presiden Jokowi Sudah Telepon Donald Trump

Kecil Besar

Delapan dubes baru menilai peran Indonesia sangat penting bagi kawasan dan dunia internasional. Beberapa dubes secara spesifik menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk peran Indonesia di ASEAN.


pinterpolitik.comJumat, 13 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo sudah menelepon presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam pembicaraan itu disinggung mengenai komitmen AS untuk meneruskan kerja sama komprehensif dengan Indonesia. Trump akan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017.

Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan seusai mendampingi Presiden Jokowi menerima delapan duta besar negara-negara sahabat yang menyerahkan Surat-surat Kepercayaan di Istana Merdeka, Kamis (12/1/2017). Salah satu dari dubes itu adalah Joseph R. Donovan Jr dari AS.

Menurut Menlu, secara spesifik Dubes Donovan mengapresiasi peran-peran yang dimainkan oleh Indonesia, baik di kawasan ASEAN maupun di dunia internasional.

Menlu mengatakan, delapan dubes baru menilai peran Indonesia sangat penting bagi kawasan dan dunia internasional. Beberapa dubes secara spesifik menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk peran Indonesia di ASEAN.

Para dubes baru itu juga memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Mereka menyatakan ingin meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia.

Misalnya, Bangladesh secara spesifik ingin meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Tahun lalu, Indonesia mengekspor 50 gerbong kereta api ke Bangladesh. “Tahun ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan ekspor gerbong kereta api kita ke sana,” kata Menlu dan menambahkan, Bangladesh juga memerlukan batubara untuk mendukung industrinya.

Dengan Perancis, menurut Menlu, dibicarakan mengenai kolaborasi dua negara dalam konteks menangani konflik Palestina. Ia menegaskan, Indonesia mendukung inisiatif Perancis untuk menyelenggarakan International Peace Conference.

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

“Saya sendiri hadir pada Juni yang lalu. Tanggal 15 Januari ini ada pertemuan yang kedua, namun saya tidak bisa hadir, sehingga Wakil Menteri Luar Negeri yang hadir. Jadi, Indonesia bersama Perancis dan banyak negara bisa mendukung International Peace Conference dalam konteks Palestina dan Israel,” kata Menlu.

Kedelapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) yang menyerahkan Surat-surat Kepercayaan adalah Jean-Charles Berthonnet dari Perancis, Benabdellah Ouadîa dari Kerajaan Maroko, Rui Fernando Sucena Do Carmo dari Republik Portugal, Joseph R. Donovan Jr dari AS, Azmal Kabir dari Republik Rakyat Bangladesh, Issop Patel dari Mauritius, Guillaume Kavaruganda dari Republik Rwanda, dan Tom D. Kijiner dari Republik Kepulauan Marshall.

Presiden Jokowi menerima Surat-surat Kepercayaan itu secara berurutan di ruang Credential Istana Merdeka. Pertemuan dilanjutkan dengan Veranda Talk di teras belakang Istana Merdeka. Saat Veranda Talk, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...