HomeTerkiniPansel Penasihat KPK Mulai Bekerja

Pansel Penasihat KPK Mulai Bekerja

Kecil Besar

Imam Prasodjo dipilih menjadi Ketua Pansel pada pertemuan, Senin. Kepada wartawan, Imam menyebutkan proses penjaringan akan dilakukan minggu depan. Dia berharap penasihat KPK terpilih kelak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menjaring masukan dari masyarakat dengan baik pula.


pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) calon penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi memulai rapat perdana di gedung KPK Jakarta, Senin (30/1/2017). Pansel ini terdiri atas lima tokoh yang dipilih oleh KPK.

Kelima tokoh itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, sosiolog Imam Prasodjo, praktisi bisnis Rhenald Kasali, ahli hukum tata negara Saldi Isra, dan mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Mereka akan menyaring calon-calon penasihat KPK. Posisi penasihat KPK sudah satu tahun kosong.

Juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (30/1), mengatakan, pihaknya meminta bantuan beberapa ahli dan pakar untuk melakukan proses seleksi penasihat KPK.

Febri mengatakan, para anggota Pansel bertemu di gedung KPK, Senin. Melalui Pansel ini KPK berharap nantinya bisa mendapatkan penasihat terbaik untuk memperkuat kelembagaan KPK.

Imam Prasodjo dipilih menjadi Ketua Pansel pada pertemuan, Senin. Kepada wartawan, Imam menyebutkan proses penjaringan akan dilakukan minggu depan. Dia berharap penasihat KPK terpilih kelak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menjaring masukan dari masyarakat dengan baik pula.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengharapkan penasihat KPK kelak bisa menjadi rekan untuk menunjang kinerja KPK. Ia juga menginginkan penasihat KPK nantinya lebih hebat ketimbang lima pimpinan KPK saat ini.

Dikemukakan, penasihat akan menjadi sparring (partner) pimpinan KPK untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Penasihat harus lebih hebat dari kami berlima dalam segala hal, misalnya, kemampuan memelihara jaringan, inovasi, daya tahan, kemampuan komunikasi ke dalam dan ke luar KPK, kata Saut, Selasa (31/1) pagi.

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK

Ia mengatakan, penasihat KPK harus dapat berperan seperti pelatih yang paham tentang strategi dalam menghadapi pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan itu, Saut tidak membatasi penasihat KPK harus tokoh yang lebih tua dari pimpinan KPK saat ini.

Ia juga berharap penasihat KPK bisa menjadi rekan pimpinan dan pegawai KPK berdiskusi mengenai manajemen, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. (Kps/dtk/E19)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...