HomeCelotehPanas Dingin Ryamizard-Tim Mawar

Panas Dingin Ryamizard-Tim Mawar

“Saya diberhentikan Wiranto. Betapa sakitnya saya. Saya tidak menculik, tidak kudeta, kenapa diberhentikan?” kata Kivlan Zen. Posisinya sebagai Kepala Staf Kostrad kemudian digantikan oleh Ryamizard Ryacudu, menantu Try Sutrisno.


PinterPolitik.com

Setelah Tempo memuat pemberitaan terkait dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 22 Mei 2019 lalu, berbagai spekulasi memang bermunculan.

Apalagi Tim Mawar ini erat keterkaitannya dengan Prabowo Subianto, terutama seputar tuduhan atas keterlibatannya di kasus 1998. Tempo sendiri diberitakan akan dilaporkan ke Dewan Pers oleh mantan anggota Tim Mawar karena pemberitaan tersebut.

Menariknya, reaksi keras justru datang dari pemerintah, yang meminta agar nama tim ini tidak diungkit-ungkit dan disinggung-singgung.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko misalnya, meminta nama tim ini tidak disebut-sebut agar tidak melahirkan “situasi”. Hmm, mungkin maksud Moeldoko agar gesekan yang masih terjadi di masyarakat tidak tereskalasi dengan isu-isu baru.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menhan menyebutkan bahwa Tim Mawar itu sudah selesai, sudah dibubarkan dan anggotanya sudah mendapatkan hukuman, sehingga jangan dibawa-bawa lagi.

Bayangin kalau Kivlan Zen nggak dimutasi, kemungkinan Ryamizard nggak dapat jabatan yang lebih tinggi kan bisa saja terjadi. Click To Tweet

“TNI tidak ada urusan sama tim itu. Itu tim lain. Walaupun itu dulu TNI, sekarang lainlah. Jadi jangan dikait-kaitkan, tidak baik”, begitu kata Ryamizard.

Keras banget sih pak. Hayoo, jangan bilang ada alasan lain loh di balik pernyataan itu? Upppss. Hehehe.

Soalnya, kalau menurut Jun Honna dalam buku Military Politics and Democratization in Indonesia, Ryamizard adalah orang yang “diuntungkan” secara tidak langsung dari tragedi Tim Mawar di tahun 1998 loh.

Lha kok bisa gitu?

Baca juga :  Selama Masih Megawati, PDIP Pasti Oposisi?

Iya, soalnya Tim Mawar ini kan jadi salah satu alasan nama Prabowo Subianto tercoreng dan pada akhirnya diberhentikan dari militer. Nah, setelah itu, terjadi apa yang disebut sebagai “de-Prabowo-isasi” alias pembersihan besar-besaran sisa-sisa pengaruh Prabowo dari jabatan-jabatan penting di TNI.

Nah, Kivlan Zen yang merupakan sekutu Prabowo, saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad. Gara-gara kedekatannya dengan Prabowo, doi akhirnya kena mutasi cuy. Dan tahu siapa yang menggantikannya?

Yoi, Kivlan digantikan oleh Ryamizard Ryacudu. Apalagi, Ryamizard adalah menantu Try Sutrisno yang merupakan mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden kala itu.

Jadi, benar kan pendapat orang-orang yang bilang Tim Mawar sebenarnya “menguntungkan” Ryamizard? Upppss. Hehehe.

Setelah jabatan Kepala Staf Kostrad, Ryamizard kemudian jadi Panglima Kostrad. Jabatan tertinggi berikutnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Bayangin kalau Kivlan Zen nggak dimutasi, kemungkinan Ryamizard nggak dapat jabatan yang lebih tinggi kan bisa saja terjadi.

Tapi itu sisi lainnya ya. Yang jelas, imbauan Moeldoko dan Ryamizard emang bertujuan agar suasana pasca Pilpres ini tidak menjadi terus-terusan keruh. Asalkan jangan minta rakyat melupakan Tim Mawar aja Pak, soalnya itu sejarah bangsa. Hehehe. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.