HomeCelotehNon Tunai Bagi Pemda

Non Tunai Bagi Pemda

Untuk mengurangi korupsi di pemerintahan daerah, Kemendagri melakukan sosialisasi transaksi non tunai yang akan mulai diberlakukan Januari nanti.


PinterPolitik.com

“Kami bakal lakukan pertemuan dengan Pemda serta perbankan terkait, khususnya Himbara, soal penerapan kewajiban transaksi non tunai di Pemda mulai 1 Januari 2018.”

[dropcap]M[/dropcap]ulai awal tahun 2018 nanti, Kementerian Dalam Negeri akan mulai memberlakukan peraturan transaksi non tunai bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pelaksanaan e-planning serta e-budgeting ini merupakan upaya menghindari praktik koruptif.

Dengan adanya transaksi non tunai ini, diharapkan pengeluaran dan penggunaan dana Pemda dapat dipantau dan ditelusuri. Selain korupsi, praktik mark up juga bisa dihindari, mengingat semua anggaran pengeluaran akan mampu di cek kebenarannya. Wah, mantap juga nih rencananya.

Salah satu daerah yang sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting adalah DKI Jakarta. Hasilnya lumayan terbukti, di zaman gubernur sebelumnya, banyak lembaga daerah yang mengaku enggak bisa main-main dengan anggarannya. Kalau ada sisa anggaran juga enggak bisa buat “makan-makan” dan “rekreasi” bareng-bareng lagi.

Tapi mungkin Pak Tjahjo juga enggak boleh lupa, kalau memang otaknya jahat, pasti ada saja Pemda yang menciptakan “inovasi-inovasi kreatif” untuk mendapatkan “lebihan”. Soalnya di Jakarta banyak lho, Pak, para mafia rente di sejumlah lembaga yang senang main kongkalikong di berbagai proyek.

Di sisi lain, kasihan juga sih sama Pemda yang kebetulan berada jauh dari Jakarta. Terutama di wilayah yang cukup jauh dari kota. Jujur saja, sarana dan prasarana wilayah di Indonesia kan belum merata. Di sebuah kota di Kalimantan Timur misalnya, untuk menemukan ATM aja kita harus berjalan cukup jauh. Apalagi di daerah terpencil?

Baca juga :  Tito Kritik Sri Mulyani Kebobolan?

Memang sih, Kemendagri juga bekerja sama dengan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) yang umumnya sudah terjangkau ke pelosok kota, tapi bagaimana dengan di desa dan di pulau-pulau kecil lainnya? Apakah Pak Tjahjo sudah memikirkan nasib mereka juga? Semoga saja kebijakan mulia ini tidak menjadi bumerang bagi rakyat kecil lagi nantinya. (R24)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...