“Suaranya sangat merdu sampai membuat parangku ingin terbang!”
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]iapa yang tidak mengenal Najwa Shihab? Jadi gini gengs, baru aja ada kabar kalau Najwa menolak tawaran untuk menjadi ketua tim sukses pasangan Joko-Ma’ruf Amin!
Najwa juga sempat ngomong, selama ini ada berbagai tawaran kepada dirinya untuk terjun ke dunia politik praktis, termasuk dari kubu Jokowi-Ma’ruf. Tapi doi selalu menolak tawaran tersebut gengs.
Aduh, kalau Najwa ikut politik praktis, enggak ada lagi dong yang sidak ke Sukamiskin? Yah, kalau enggak ada sidak lagi, enggak bisa lihat Setnov yang mendadak alim baca buku tutorial mengaji Al-quran dong? Wkwkwk.
Tapi, kita masih beruntung gengs, soalnya Najwa nolak masuk dunia politik. Hmmm, apa mungkin ya Najwa tahu kalau doi masuk dunia politik sama aja doi masuk ke dunia gaib yang banyak hantu PHP-nya? Wkwkwk.
Pembawa acara Mata Najwa itu mengaku masih ingin tetap berkarier di dunia jurnalistik. Ada satu hal yang menjadi alasan Najwa enggan masuk dunia gaib – eh masuk dunia politik gengs maksudnya – adalah terkait kepemilikan media massa. Najwa kan punya Narasi TV.
Ealah bentar deh, Mbak Najwa bikin alasan atau bikin sindiran sih? Awas loh mbak, nanti dijitak sama Surya Paloh, Harrie Tanoe dan Aburizal Bakrie! Mereka masuk dunia politik, tapi tetap punya media massa tuh. Uuu, sembarangan nih Mbak Najwa ngomongnya. Wkwkwk.
Tapi gengs, apa yang dibilang Najwa itu benar kok. Memang seharusnya kepemilikan media itu tidak boleh bersinggungan dengan politikus. Apalagi sampai politikus punya media massa.
Btw gengs, semoga aja ya Najwa enggak ikut-ikut bikin rusak pemberitaan politik di Indonesia saat Narasi TV-nya menjadi media besar. Kalau sampai Narasi TV-nya besar terus doi terjun ke dunia politik, sama aja dong kayak yang lainya?
Ah, daripada pusing mikirin nasib Najwa dan Narasi TV-nya, mending pikirin ungkapannya Bill Kovach, biar kritis kayak Najwa:
“Sekarang ada kecenderungan media untuk menerapkan ketentuan ‘jarak’ yang lebih ketat pada jurnalisnya. Misalnya, mereka tidak boleh menjadi pengurus parpol atau konsultan politik politisi tertentu.” (G35)
