HomeCelotehMisteri Hilangnya “Pedang” Jokowi di KPK

Misteri Hilangnya “Pedang” Jokowi di KPK

“Saya pikir bukan bola panas. Karena (menyeleksi) dari sekian banyak menjadi 10 itu bukan pekerjaan yang mudah”. – Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan


PinterPolitik.com

Isu tentang calon pimpinan alias capim KPK memang tengah menjadi bahan pergunjingan serius. Pasalnya, dari nama-nama yang lolos seleksi, ada beberapa di antaranya yang punya rekam jejak bermasalah.

Ibaratnya nih, ajang pemilihan pimpinan lembaga anti rasuah ini kayak ujian chunin di cerita komik Naruto yang disusupi oleh banyak Shinobi berbahaya. Wih, tahu-tahu ada Orochimaru yang muncul kan bisa bahaya ya. Uppps.

Buat yang belum tahu, Orochimaru adalah salah satu peran antagonis dalam komik tersebut yang punya kekuatan ular. Ngeri-ngeri sedap lah kalau ngelihat wajah doi.

Nah, balik ke soal panitia seleksi alias pansel KPK, mereka sendiri juga dianggap bermasalah karena berisi orang-orang yang berpotensi punya pertautan kepentingan dengan intitusi tertentu, katakanlah dalam hal ini kepolisian.

Akibatnya, beberapa calon yang sempat diloloskan juga disebut-sebut punya pertalian jejak dengan kepolisian. Salah satunya adalah Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri yang sebelumnya dianggap melanggar kode etik ketika bertugas di KPK. Tak heran banyak yang mengkritik keberadaannya dalam daftar capim KPK.

Nah, yang terbaru nama Firli juga diloloskan dalam 10 capim yang diberikan ke Presiden Jokowi. Yang lebih mengundang banyak pertanyaan lagi adalah nama sang Kapolda masih juga diloloskan oleh Jokowi ke DPR.

Hadeh. Bisa tambah makin sewot itu para aktivis anti korupsi gara-gara keputusan Jokowi ini. Makin kacau lah dunia per-shinobian kalau kayak gini. Hehehe.

Apalagi, salah satu nama yang juga diloloskan oleh Jokowi adalah Roby Arya Brata, sosok yang sempat mengusulkan agar KPK tak mengurusi korupsi yang terjadi di kepolisian dan kejaksaan.

Beh, ini mah lebih parah daripada Orochimaru namanya. Kan KPK itu diadakan biar juga bisa mengusut kasus-kasus korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum yang lain termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Hayoo, kalau KPK nggak boleh melakukannya, terus siapa nih nanti yang mengusut korupsi di kejaksaan dan kepolisian? Mau minta Ki Joko Bodo? Uppss. Maaf, Ki. Ini cuma bercandaan aja. Hehehe.

Yang jelas, ini bisa jadi preseden yang buruk untuk pemerintahan Jokowi di periode kedua. Pasalnya, doi kan identik dengan tangan kuatnya dalam memberantas korupsi.

Lha kalau ngelolosin capim lembaga anti korupsi yang bermasalah, emang masih bisa dibilang Pak Jokowi bertaring dalam pemberantasan korupsi? Ini mah sama aja Pak Jokowi membuang “pedang” yang biasa dipakai untuk memperkuat kekuatan politiknya.

Noh, BLBI sama Bank Century kan kayak siluman kasusnya, muncul pada saat dibutuhkan. Upppss. Itu kata orang-orang loh ya Pak. Hehehe.

Atau jangan-jangan ada deal-deal atau masalah yang mau disembunyiin nih dengan milih capim bermasalah? Upppss. Itu kata orang-orang juga loh Pak. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.