HomePolitik & FigureMenko Polhukam Usulkan Satgas Proapo

Menko Polhukam Usulkan Satgas Proapo

Ia mengatakan, tujuan proapo adalah untuk memisahkan pemerintah dari rakyat. Untuk itu, Satgas Proapo akan bertugas melawan proapo, menelusuri awal penyebarluasannya dan menindak sesuai peraturan.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Provokasi, Agitasi, dan Propaganda (Proapo). Saat ini proapo marak di masyarakat dan menjadi ancaman baru, tidak hanya di Indonesia, juga di sebagian besar negara di dunia.

Untuk mengantisipasi ancaman melalui proapo, pada saat rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu, Wiranto mengusulkan pembentukan  Satgas Proapo.

Hal itu dikemukakan Menko Polhukam dalam Sarasehan Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme di Dunia Maya yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Kamis (16/2/2017) siang.

Ia mengatakan, tujuan proapo adalah untuk memisahkan pemerintah dari rakyat. Untuk itu, Satgas Proapo akan bertugas melawan proapo, menelusuri awal penyebarluasannya dan menindak sesuai peraturan.

Dikemukakan, langkah mengantisipasi penyebaran proapo dan berita hoax sesungguhnya bukan hanya tugas pemerintah, juga tugas seluruh rakyat.

Berdasarkan hasil survei, penyebaran berita hoax setiap hari sebanyak 44,30 persen, lebih dari sekali sehari 17,20 persen, seminggu sekali 29,80 persen, dan satu bulan sekali 8,70 persen, kata  Wiranto seraya mengutip  hasil survei dari Masyarakat Telekomunikasi (Mastel).

Cerdas Nasional

- Advertisement -

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga tersebut, dideklarasikan Gerakan Cerdas Nasional. Gerakan ini mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bersatu melawan provokasi, agitasi, dan propaganda negatif demi menjaga persatuan dan perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman radikalisme dan terorisme.

Dalam sesi diskusi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi, Rosarita Niken Widyastuti, menyampaikan, lebih dari 500 situs radikalisme di Indonesia. Sedangkan situs pornografi pada  1997 sebanyak 22.100, pada 2000 sekitar 280.000, dan tahun 2008 lebih dari 1 juta situs. Sedang jumlah situs yang telah ditapis sampai 2016 sebanyak 773.037.  (Setkab/E19)

Baca juga :  Media Haram Menularkan Teror?

 

#Trending Article

Luhut-SM Ingin Rakyat Selalu Ketakutan?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belakangan sering melempar narasi harapan dan ketakutan ekonomi secara bersamaan. Bagaimana intrik politik di belakangnya?

Puan Jalankan “Perang Kabut” Clausewitz?

Puan Maharani tengah intens melakukan safari politik. Puan telah bertemu Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam waktu dekat, Puan juga...

Tentara Lulusan Sarjana Jadi Panglima?

Dinamika perubahan aturan bagi calon prajurit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agaknya secara tidak langsung menguak satu persoalan berikutnya yang juga harus menjadi...

Ada Empat Poros di 2024?

Dibutuhkan setidaknya 115 kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Berdasarkan syarat itu, setidaknya sudah ada empat poros yang dapat mengusung capres-cawapres. Lantas,...

Erick Thohir, Capres yang Ditumbalkan?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merupakan salah satu calon presiden (capres) potensial 2024 yang berasal dari lingkar dalam kekuasaan. Mungkinkah sejumlah isu BUMN yang belakangan bermain – seperti kenaikan harga BBM dan wacana kompor listrik – berkaitan dengan prospek Erick di 2024 nanti?

Referendum “Palsu” Putin, Akhir Peperangan?

Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan referendum untuk caplok empat wilayah Ukraina. Di sisi lain, kekalahan Rusia pun agaknya sudah tampak di depan mata. Tindakan...

Anies Tetap Mustahil Pecundangi Prabowo?

Jalan politik terjal yang nyaris mustahil dilewati menanti Anies Baswedan meskipun telah dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) oleh Partai NasDem di Pemilu 2024. Mengapa...

Jokowi Diserang Operasi Intelijen Israel?

Berita tentang kunjungan “pejabat senior” Indonesia ke Israel untuk bincangkan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara kembali muncul. Mungkinkah ini adalah bagian dari serangkaian operasi intelijen? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...