“Tidak etis pernyataan Wagub DKI Sandiago Uno mengaitkan Presiden Joko Widodo dan mantan PM Malaysia. Sangat disayangkan pernyataan Sandi, apalagi posisinya sebagai Wagub DKI.” ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
PinterPolitik.com
[dropcap]H[/dropcap]asil Pemilu Malaysia 2018 sepertinya disambut positif banyak politikus di Indonesia. Terutama mereka yang berasal dari kubu oposisi. Tidak ayal jika kondisi serupa diharapkan terjadi juga di Indonesia. Kubu oposisi juga menginginkan dapat melengserkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tidak berlanjut dua periode. Tapi pertanyaannya, apakah etis jika seorang Wakil Gubernur yang notabene adalah bawahan dari sang Presiden juga ikut menyuarakan hal ini?
Nyatanya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, yang juga adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menghendaki kondisi hasil Pemilu di Malaysia bisa terjadi di Indonesia. Artinya Bang Sandi berharap Jokowi lengser dung? Padahal yang lantik Bang Sandi jadi Wagub DKI kan Presiden Jokowi. Wew.
Pantesan aja banyak kalangan yang menganggap pernyataan Sandi gak etis. Termasuk Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menyayangkan pernyataan Sandi karena menyamakan kondisi Malaysia dengan Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum tahun depan. Nah loh, di-notice Kemendagri!
Bagian mananya coba yang sama? Apa Bang Sandi mau mengarahkan seolah Presiden Jokowi memiliki permasalahan yang sama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak sehingga berpotensi untuk ditumbangkan dalam pemilu? Cuma atas dasar asumsi permasalahan ekonomi dan lapangan kerja gitu?
Itu mah subyektif atuh. Kalau pakar ekonomi yang digunakan sebagai referensi Bang Sandi adalah orang yang pro oposisi, ya pasti hasil analisanya Indonesia sedang darurat ini dan itu. Padahal kan gak sebenar-benarnya kayak gitu. Toh kalau debat terbuka, semua tudingan itu bisa ditepis secara akuntabel oleh Pemerintah.
Isu yang diangkat partai oposisi Malaysia memang serupa dengan apa yang diangkat partai oposisi di Indonesia. Tapi ada perbedaan esensinya loh. Apa yang ditudingkan oleh partai oposisi Malaysia terhadap Pemerintahan Najib terbukti adanya. Nah kalau di sini kan baru sebatas isu aja. Malahan banyakan hoax-nya.
Di sisi lain, Najib tumbang juga karena dia menyimpan dua dosa besar terkait skandal korupsi 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) yang diduga bernilai hingga US$ 4,5 miliar (Rp 63,8 triliun). Belum lagi perihal kasus pembunuhan seorang wanita, Altantuya Shaaribuu pada tahun 2006. Ini mah dosanya udah banyak.
Jadi aneh aja kalau Bang Sandi lantas menyamakan kemenangan partai oposisi di Pemilu di Malaysia bisa diulang pada Pemilu di Indonesia cuma berdasarkan hal tadi. Hadeuh. Berandai-andai sih boleh aja, tapi jangan diikuti dengan tudingan gak berdasar dung. Kan keliatan norkinya. Tapi gak apa juga sih, kecuali Bang Sandi sendiri yang mau mendapat sanksi dinonaktifkan sama Kemendagri, hahaha. (K16)
