HomeTerkiniMasyarakat Perangi Hoax

Masyarakat Perangi Hoax

Komunitas baru ini tidak hanya di Jakarta, juga terdapat di berbagai daerah lain, seperti Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Bandung. Masyarakat Indonesia Anti Hoax di masing-masing daerah bergerak secara independen sesuai dengan pendekatan yang diperlukan.


pinterpolitik.comSenin, 9 Januari 2017

JAKARTA – Sebuah komunitas baru, Masyarakat Indonesia Anti Hoax, dideklarasikan di Jakarta, Minggu (8/1/2017). Mereka yang tergabung dalam komunitas ini adalah pegiat media sosial. Deklarasi itu dihadiri, antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Pendeklarasian komunitas baru ini di tengah acara car free day di Jalan Thamrin, Jakarta, adalah untuk menanggapi maraknya peredaran berita palsu atau hoax di media sosial di Indonesia, belakangan ini. Maka, salah satu tugas komunitas antihoax ini adalah menarik minat masyarakat agar memakai media sosial secara positif dan tidak menyebarkan berita palsu.

“Harapannya, banyak yang akan tergerak bergabung dalam inisiatif memerangi hoax di masa depan, bisa melalui media, ormas, dan jalur-jalur lain,” ujar Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho.

Mengenai latarbelakang pembentukan Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji mengatakan, bermula dari perlawanan netizen di Tanah Air yang berupaya memerangi hoax secara sporadis, dengan membentuk grup-grup antihoax di media sosial.

Grup-grup yang lahir karena gerah dengan maraknya hoax, antara lain, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Keempat grup ini terdapat di Facebook.

Grup-grup tersebut disatukan dalam satu wadah dengan maksud untuk melebarkan jangkauan hingga turut mencakup ranah online, dengan kegiatan, seperti sosialisasi dan workshop soal perlawanan terhadap hoax.

Komunitas baru ini tidak hanya di Jakarta, juga terdapat di berbagai daerah lain, seperti Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Bandung. Masyarakat Indonesia Anti Hoax di masing-masing daerah bergerak secara independen sesuai dengan pendekatan yang diperlukan.

Baca juga :  Indonesia Akan Merapat ke AS di Era Prabowo?

“Jadi, misalnya di Yogyakarta pendekatannya lebih mengarah ke budaya, Surabaya lebih ke akademis. Semuanya beroperasi independen, kami hanya koordinasi,” jelasnya.

Dikemukakan, keterlibatan pertama adalah mengajak masyarakat untuk tahan jempol dan tidak mudah percaya berita, harus diverifikasi lagi. Kritisi masuk akal atau tidak, kalau tidak sempat cari tahu, jangan di-share.

Tahap Peringatan

Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan, pemblokiran beberapa situs jurnalistik yang menyebarkan hoax dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), merupakan tahap peringatan bagi media-media yang menjual produk jurnalistik lainnya, khususnya media daring.

Dikemukakan, kalau itu dibiarkan, malah nanti terjadi kekacauan di masyarakat. Yang kita lakukan itu tahap warning. Mereka bisa ditindaklanjuti ke jalur hukum kalau sudah memenuhi syarat. Tapi, (penindakan hukum) itu bergantung pada Kepolisian, kata Samuel dalam diskusi mingguan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1). Diskusi mengambil tema “Media Sosial, Hoax dan Kita.”

Ia mengimbau masyarakat menjadikan tindak pemblokiran ini sebagai pelajaran bagi pengguna internet. Terutama operator situs untuk memanfaatkan teknologi dengan bijaksana.

Dikemukakan, kategori berita hoax dibagi menjadi dua, yaitu berita bohong dengan latar belakang ekonomis untuk menjelekkan kompetitor dan berita bohong dengan latar belakang isu SARA.

“Kalau mengaku media dengan produk jurnalistik turutilah kaidah-kaidah jurnalistik. Kalau tidak, ya buatlah website tanpa embel-embel jurnalistik,” katanya.

Seperti diketahui, Kemenkominfo memblokir ribuan situs yang mengandung muatan yang berpotensi meresahkan masyarakat. Total sekitar 7.770 situs yang aksesnya ditutup Kemenkominfo.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, pemblokiran situs yang dianggap meresahkan masyarakat sudah lama dilakukan. Hal itu dilakukan sesuai dengan prosedur. Secara UU dan peraturan itu dimungkinkan untuk dilakukan. Istilahnya pemutusan akses dalam revisi UU yang baru.

Baca juga :  Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Pemerintah sendiri berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) dalam waktu dekat. Menko Polhukam Wiranto menargetkan Basinas terbentuk dalam waktu satu bulan ini.

“Dari informasi, Indonesia termasuk paling besar sasarannya di dunia. Padahal hampir seluruh kehidupan masyarakat pakai internet. Kalau tidak bisa diproteksi, maka terjadi kekacauan,” kata Wiranto, Kamis (5/1). (KpsTekno/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...