HomeTerkiniMasa Tenang, Jangan Ribut

Masa Tenang, Jangan Ribut

Kecil Besar

Presiden Jokowi berkata: “Ya, yang namanya hari tenang semuanya harus tenang, jangan sampai ada percikan ribut-ribut sekecil apa pun. Namanya saja hari tenang, ya semuanya harus tenang.”


pinterpolitik.com

AMBON – Masa tenang menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah dijadwalkan 12-14 Februari 2017. Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo berharap  jangan ada yang membuat keributan sekecil apa pun pada saat masa tenang.

Hal itu dikemukakan Kepala Negara menjawab pertanyaan wartawan seusai  blusukan di Maluku City Mall di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (8/2/2017)  malam. Presiden Jokowi berada di Ambon untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Kamis (9/2).

Presiden mengingatkan, hari tenang menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada  15 Februari harus dimaknai oleh semua pihak sebagai masa untuk menahan diri dari percikan keributan sekecil apa pun.

Presiden Jokowi berkata: “Ya, yang namanya hari tenang semuanya harus tenang, jangan sampai ada percikan ribut-ribut sekecil apa pun. Namanya saja hari tenang, ya semuanya harus tenang.”

Ia mengemukakan, kalau pun ada aksi yang diembuskan dengan dalih di luar isu pilkada, Presiden tetap menegaskan bahwa ketenangan harus diciptakan di masa-masa yang memang telah dijadwalkan.

Sebanyak  101 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih kepada daerah secara serentak pada 15 Februari.  Ketujuh provinsi itu, Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pilkada serentak ini diikuti oleh 153 pasangan calon. Sebanyak 116 pasangan calon maju melalui jalur partai politik dan 37 pasangan calon melalui jalur  perseorangan. Pilkada di  20 daerah hanya diikuti satu pasangan calon atau calon tunggal. (Setkab/E19)

Baca juga :  Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...